Noer Ardiansjah
MerahPutih Megapolitan - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, DPRD DKI Jakarta menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/10).
Sejumlah anggota pansus yaitu Abraham Lunggana, Triwisaksana Prabowo Soenirman, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terkait hasil audit anggaran DKI Jakarta tahun 2014.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana yang juga anggota pansus mengatakan, penyerahan hasil audit BPK dilakukan sekaligus meminta KPK menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dalam sejumlah kegiatan yang diduga menyebabkan kerugian negara.
"Permohonan untuk dilakukan penegakan hukum sambil menunggu hasil audit BPK," ujar pria yang akrab disapa Haji Lulung ini kepada awak media, Jumat (30/10).
Menurut Lulung, berdasarkan hasil audit BPK, ada enam kegiatan Pemprov DKI yang disorot pansus dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp484 miliar.
"Karena ini ranah hukum perlu hasil penyelidikan dan penyidikan, nanti kita berikan kepada KPK, menyusul," katanya.
Berikut sejumlah kasus yang jadi sorotan pansus:
1. Pengawasan dan pengendalian kerja sama di Mangga Dua
2. Pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses legal
3. Penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI kepada PT Trans Jakarta melalui inbreng tidak sesuai ketentuan
4. Kelebihan pembayaran premi asuransi kesehatan senilai Rp3,76 miliar
5. Administrasi pengelolaan dana operasional pendidikan (BOP) tidak tertib dan terdapat pengeluaran dana BOP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan senilai Rp3,05 miliar. (fdi)
Baca Juga:
