Pansus DPRD Jakarta Sambangi KPK


Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Triwisaksana (kanan) didampingi Anggota Pansus M Taufik menunjukan berkas pengaduan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/10). ( ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
MerahPutih Megapolitan - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, DPRD DKI Jakarta menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/10).
Sejumlah anggota pansus yaitu Abraham Lunggana, Triwisaksana Prabowo Soenirman, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terkait hasil audit anggaran DKI Jakarta tahun 2014.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana yang juga anggota pansus mengatakan, penyerahan hasil audit BPK dilakukan sekaligus meminta KPK menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dalam sejumlah kegiatan yang diduga menyebabkan kerugian negara.
"Permohonan untuk dilakukan penegakan hukum sambil menunggu hasil audit BPK," ujar pria yang akrab disapa Haji Lulung ini kepada awak media, Jumat (30/10).
Menurut Lulung, berdasarkan hasil audit BPK, ada enam kegiatan Pemprov DKI yang disorot pansus dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp484 miliar.
"Karena ini ranah hukum perlu hasil penyelidikan dan penyidikan, nanti kita berikan kepada KPK, menyusul," katanya.
Berikut sejumlah kasus yang jadi sorotan pansus:
1. Pengawasan dan pengendalian kerja sama di Mangga Dua
2. Pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses legal
3. Penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI kepada PT Trans Jakarta melalui inbreng tidak sesuai ketentuan
4. Kelebihan pembayaran premi asuransi kesehatan senilai Rp3,76 miliar
5. Administrasi pengelolaan dana operasional pendidikan (BOP) tidak tertib dan terdapat pengeluaran dana BOP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan senilai Rp3,05 miliar. (fdi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupi Proyek Kereta Cepat Whoosh
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Bertemu Tersangka Korupsi EDC BRI, Dewas Turun Tangan

Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR

Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106

MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara

Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov

Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing

Kejagung Periksa Azwar Anas Terkait Dugaan Korupsi Laptop Chromebook

13 Asosiasi dan 400 Biro Perjalanan Haji Diduga Kasus Korupsi Kuota Haji, Proses Penyidikan Bakal Lama

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
