Kantor DPRD Jakarta Digeledah, Ini Tanggapan Ahok
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Ahok foto bersama (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)
MerahPutih Nasional - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan berkomentar terkait penggeledahan yang dilakukan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (27/4). Di mana dalam penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Bareskrim ini, terkait dengan pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi melalui pengadaan UPS.
"Waduh kamu tanya polisi saja, emang gua polisi," katanya di Balai Kota, Jakarta, Selasa, (28/4).
Menurutnya, penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisiaan dan KPK tersebut pasti karena adanya kecurigaan-kecurigaan dari pihak kepolisian. Karena tidak mungkin Kepolisian dan KPK berani menggeledah jika tidak ada sebab musabab.
"Saya kira itu protaknya polisi sama KPK. Ya pasti begitu, kalau dia curiga ada sesuatu pasti mereka datang geledah," ungkap Mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Seperti diberitakan MerahPutih.com sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan penggeledahan kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (27/4). Dalam penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Bareskrim ini, terkait dengan pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi melalui pengadaan UPS. (rfd)
Baca Juga:
Wow, Jakarta Bakal Punya Apartemen Sundal
Ahok Berkisah Tawaran Bantuan Gus Dur saat Pemilu Babel
Ahok Izinkan PKL Dagang di Badan Jalan
Terkait Pesta Bikini, Wagub DKI: Udah Kebablasan!
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Bareskrim Polri Rilis Kasus Akses Ilegal dan Pencucian Uang Judi Online di Jakarta
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan