Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Dongkrak Sektor Usaha

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 29 Agustus 2015
Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Dongkrak Sektor Usaha

Staf khusus menteri keuangan Arif Budimanta optimistis dengan paket kebijakan ekonomi pemerintah (Foto: Twitter @budimanta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Staf khusus Menteri Keuangan, Arif Budimanta mengaku sangat optimis bahwa paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dapat membawakan angin segar bagi para pengusaha.

"Kita yakin bahwa paket kebijakan ini akan membawa angin segar bagi para pengusaha dan pertumbuhan ekonomi Indonesia," tegasnya dengan penuh keyakinan, dalam Talkshow Polemik Sindo Trijaya, “Paket Mujarab Anti Lesu” di Warung Daun Cikini, Sabtu, (29/8).

Lebih lanjut Arif menegaskan, pemerintah akan terus berusaha hadir dan bekerja untuk memahami dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh market dan masyarakat luas demi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik lagi.

"Pemerintah akan terus hadir dan bekerja. Karena pemerintah paham tentang apa yang diinginkan oleh rakyat dan market, dengan terus melakukan perbaikan," tegasnya kembali.

Seperti diketahui, terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) membuat pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi untuk memperlancar kegiatan ekonomi nasional dan mendorong masuknya valutas asing dari luar negeri. Paket kebijakan ekonomi yang disiapkan tersebut yakni menyangkut sektor riil, keuangan, deregulasi, tax holiday, dan beberapa kebijakan baru lainnya.

Namun sayangnya menyikapi keoptimisan dan paket kebijakan pemerintah itu, Direktur Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo justru pesimis dengan paket kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah itu.

"Kalau ternyata kebijakan Pemerintah itu ternyata biasa saja, tentu itu tidak akan mempengaruhi market. Karena market sudah tahu apa yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah," tegasnya.

Karena Peraturan Menteri Keuangan nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Usaha beberapa waktu lalu. Pemerintah hanya memberikan tax holiday itu pada kesembilan industri pionir seperti industri logam hulu, industri pengilangan minyak bumi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan yang menghasilkan mesin industri, industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan dan perikanan, industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi, industri transportasi kelautan, industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan/atau infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Nah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan tax holiday itu perusahaan yang besar-besar semua," pungkasnya.(rfd)

 

Baca Juga:

Kebijakan Valas BI Tidak Berpengaruh terhadap Pelemahan Rupiah

Pengusaha Ekspor Diimbau Jual Valas

Pengamat Ekonomi: Indonesia Menuju Krisis yang Luar Biasa

#Paket Kebijakan Besar #Menteri Keuangan #Rupiah Melemah #Rupiah Anjlok #Arif Budimanta #Paket Ekonomi Pemerintah
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Menkeu tegaskan APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Indonesia
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Pendapatan negara sampai Agustus 2025 mencapai Rp 1.638,7 triliun, turun 7,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Indonesia
Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit
Pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta akan memperoleh tambahan pendapatan Rp 60 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit
Indonesia
PCO Ungkap Strategi Ampuh Lewat Paket Ekonomi 2025 untuk Melindungi 'Gig Worker
Paket stimulus ini juga dirancang untuk menjaga daya beli masy
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
PCO Ungkap Strategi Ampuh Lewat Paket Ekonomi 2025 untuk Melindungi 'Gig Worker
Indonesia
Ekonom Nilai Cara Kerja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mirip ‘Kereta Cepat’, Berisiko jika Rel belum Kuat
Mirip kereta api yang ingin menambah kecepatan, seperti fiskal dan likuiditas dengan memperbaiki rel investasi, regulasi di sektor swasta.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
Ekonom Nilai Cara Kerja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mirip ‘Kereta Cepat’, Berisiko jika Rel belum Kuat
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Dana tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Indonesia
Klarifikasi Unggahan Anaknya Soal Lengserkan CIA, Menkeu Purbaya: Dia Anak Kecil, Tak Tau Apa-Apa
Purabaya menegaskan kejadian ini menjadi pelajaran baginya dan keluarga untuk menjaga sikap maupun ucapan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Klarifikasi Unggahan Anaknya Soal Lengserkan CIA, Menkeu Purbaya: Dia Anak Kecil, Tak Tau Apa-Apa
Indonesia
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Secara rinci, dalam RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Indonesia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Misbakhun merekomendasikan lima langkah strategis, termasuk subsidi tepat sasaran dan reformasi fiskal progresif
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Berita Foto
Raker Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas RKA Tahun 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kedua kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 10 September 2025
Raker Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas RKA Tahun 2026
Bagikan