Pakar Hukum: Jokowi Lebih Kedepankan Politik dan Ekonomi
Presiden Jokowi didampingi Ignasius Jonan dan Archandra Tahar setelah pelantikan keduanya di Istana Negara, Jumat (14/10). (Foto: Screenshot Twitter/setkabgoid)
MerahPutih Nasional - Pakar hukum dan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar menilai bahwa selama dua tahun belakangan ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih mengedepankan bidang politik dan ekonomi.
Menurutnya, sektor hukum sendiri menjadi agenda terakhir masa pemerintah Jokowi-JK. "Kalau saya melihat sebenarnya konsolidasi politik yang paling dikedepankan ketimbang sektor lain. Kita paham kenapa konsolidasi politik dia kejar, karena dia presiden terpilih hanya dukungan 39 persen," kata Zainal saat ditemui di kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).
Menurut Zainal, Jokowi-JK hanya mempertontonkan banyak agenda hukum yang kemudian dibuat terbengkalai. "Dari awal saja kita melihat memilih menkumhamnya, jaksa agungnya, memilih kapolrinya agak serampangan," jelasnya.
Zainal menjelaskan, hampir semua tindakan perbaikan hukum yang dilakukan oleh Jokowi-JK sebenarnya atas motif ekonomi. Contohnya mempercepat dwelling time dan memberantas korupsi di wilayah sana.
"Pasti ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan ekonomi. Seperti dia mengeluarkan tax amnesty berarti untuk kepentingan ekonomi, jadi purely untuk kepentingan ekonomi. Perbaikan Kejaksaan, perbaikan Kepolisian, penguatan KPK itu belum ada sama sekali," jelasnya.
Zainal berharap, setelah dua tahun ini, niat ini kembali diluruskan dan itu janji Jokowi-JK saat kampanye pada Nawa Cita. Janji-janji Nawa Cita itu adalah penguatan wilayah hukum.
"Inilah yang sebenarnya yang harus ditagih. Saya mengatakan itu tidak benar. Berarti bisa paham kita bagaimana kebutuhan dia (mengapa) konsolidasi politik dua tahun awal. Kenapa kebutuhan mereka menggeber ekonomi. Tapi jangan sampai dua motif ini dikedepankan, sehingga hukum terbengkalai," pungkasnya. (Abi)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Fraud BI-FAST Rp 200 Miliar Terungkap, DPR Minta Pengamanan Dana dan Data Nasabah Diperkuat
Prabowo Subianto Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Tenang dan Mampu Bertahan dari Gempuran Perang Dagang
Dorong Ekonomi Nasional Jelang Nataru, Pemerintah Siapkan 3 Program Salah Satunya Diskon Belanja
Pengusaha Diminta Jadi Kakak Asuh Koperasi Merah Putih, Pertumbuhan Tidak Dinikmati Segelintir Orang
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
BPS Rekrut 190 Ribu Orang Buat Sensus Ekonomi 10 Tahunan
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen