Pakar Hukum: Jokowi Lebih Kedepankan Politik dan Ekonomi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 19 Oktober 2016
Pakar Hukum: Jokowi Lebih Kedepankan Politik dan Ekonomi

Presiden Jokowi didampingi Ignasius Jonan dan Archandra Tahar setelah pelantikan keduanya di Istana Negara, Jumat (14/10). (Foto: Screenshot Twitter/setkabgoid)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pakar hukum dan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar menilai bahwa selama dua tahun belakangan ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih mengedepankan bidang politik dan ekonomi.

Menurutnya, sektor hukum sendiri menjadi agenda terakhir masa pemerintah Jokowi-JK. "Kalau saya melihat sebenarnya konsolidasi politik yang paling dikedepankan ketimbang sektor lain. Kita paham kenapa konsolidasi politik dia kejar, karena dia presiden terpilih hanya dukungan 39 persen," kata Zainal saat ditemui di kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).

Menurut Zainal, Jokowi-JK hanya mempertontonkan banyak agenda hukum yang kemudian dibuat terbengkalai. "Dari awal saja kita melihat memilih menkumhamnya, jaksa agungnya, memilih kapolrinya agak serampangan," jelasnya.

Zainal menjelaskan, hampir semua tindakan perbaikan hukum yang dilakukan oleh Jokowi-JK sebenarnya atas motif ekonomi. Contohnya mempercepat dwelling time dan memberantas korupsi di wilayah sana.

"Pasti ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan ekonomi. Seperti dia mengeluarkan tax amnesty berarti untuk kepentingan ekonomi, jadi purely untuk kepentingan ekonomi. Perbaikan Kejaksaan, perbaikan Kepolisian, penguatan KPK itu belum ada sama sekali," jelasnya.

Zainal berharap, setelah dua tahun ini, niat ini kembali diluruskan dan itu janji Jokowi-JK saat kampanye pada Nawa Cita. Janji-janji Nawa Cita itu adalah penguatan wilayah hukum.

"Inilah yang sebenarnya yang harus ditagih. Saya mengatakan itu tidak benar. Berarti bisa paham kita bagaimana kebutuhan dia (mengapa) konsolidasi politik dua tahun awal. Kenapa kebutuhan mereka menggeber ekonomi. Tapi jangan sampai dua motif ini dikedepankan, sehingga hukum terbengkalai," pungkasnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Dominan Meningkatnya Penderita Gangguan Jiwa
  2. Risma Klaim Ditangannya Perekonomian Surabaya Membaik
  3. Paket Kebijakan Ekonomi XIII Dukung Program 1 Juta Rumah
  4. Pertumbuhan Ekonomi Rendah, ini Penyebabnya
  5. Hart dan Holmstrom Raih Hadiah Nobel Ekonomi 2016
#Ekonomi #Pukat UGM #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Fraud BI-FAST Rp 200 Miliar Terungkap, DPR Minta Pengamanan Dana dan Data Nasabah Diperkuat
Modus kejahatan diawali penipuan digital, kemudian dana dipindahkan dengan cepat ke sejumlah rekening penampung melalui BI-FAST lalu dikonversi ke aset kripto.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Fraud BI-FAST Rp 200 Miliar Terungkap, DPR Minta Pengamanan Dana dan Data Nasabah Diperkuat
Indonesia
Prabowo Subianto Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Tenang dan Mampu Bertahan dari Gempuran Perang Dagang
Prabowo juga memanfaatkan momentum tersebut untuk merefleksikan satu tahun kepemimpinannya
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 29 November 2025
Prabowo Subianto Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Tenang dan Mampu Bertahan dari Gempuran Perang Dagang
Indonesia
Dorong Ekonomi Nasional Jelang Nataru, Pemerintah Siapkan 3 Program Salah Satunya Diskon Belanja
Agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Dorong Ekonomi Nasional Jelang Nataru, Pemerintah Siapkan 3 Program Salah Satunya Diskon Belanja
Indonesia
Pengusaha Diminta Jadi Kakak Asuh Koperasi Merah Putih, Pertumbuhan Tidak Dinikmati Segelintir Orang
Dari situ akan tercipta perputaran uang sehingga dapat menggerakkan perekonomian hingga ke masyarakat sampai ke level terendah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Pengusaha Diminta Jadi Kakak Asuh Koperasi Merah Putih, Pertumbuhan Tidak Dinikmati Segelintir Orang
Indonesia
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Jokowi merefleksi satu dekade pembangunan Indonesia sekaligus peta jalan menuju intelligence economy, ekonomi berbasis kecerdasan, babak baru persaingan global.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Indonesia
BPS Rekrut 190 Ribu Orang Buat Sensus Ekonomi 10 Tahunan
Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
BPS Rekrut 190 Ribu Orang Buat Sensus Ekonomi 10 Tahunan
Indonesia
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Koperasi harus kembali kepada khitahnya yakni menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. ?
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Indonesia
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru melaksanakan redenominasi rupiah karena berisiko memicu inflasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Indonesia
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
program berupa penguatan hilirisasi dan investasi juga menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
Indonesia
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Bagikan