Pakar Hukum: Jokowi Lebih Kedepankan Politik dan Ekonomi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 19 Oktober 2016
Pakar Hukum: Jokowi Lebih Kedepankan Politik dan Ekonomi

Presiden Jokowi didampingi Ignasius Jonan dan Archandra Tahar setelah pelantikan keduanya di Istana Negara, Jumat (14/10). (Foto: Screenshot Twitter/setkabgoid)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pakar hukum dan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar menilai bahwa selama dua tahun belakangan ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih mengedepankan bidang politik dan ekonomi.

Menurutnya, sektor hukum sendiri menjadi agenda terakhir masa pemerintah Jokowi-JK. "Kalau saya melihat sebenarnya konsolidasi politik yang paling dikedepankan ketimbang sektor lain. Kita paham kenapa konsolidasi politik dia kejar, karena dia presiden terpilih hanya dukungan 39 persen," kata Zainal saat ditemui di kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).

Menurut Zainal, Jokowi-JK hanya mempertontonkan banyak agenda hukum yang kemudian dibuat terbengkalai. "Dari awal saja kita melihat memilih menkumhamnya, jaksa agungnya, memilih kapolrinya agak serampangan," jelasnya.

Zainal menjelaskan, hampir semua tindakan perbaikan hukum yang dilakukan oleh Jokowi-JK sebenarnya atas motif ekonomi. Contohnya mempercepat dwelling time dan memberantas korupsi di wilayah sana.

"Pasti ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan ekonomi. Seperti dia mengeluarkan tax amnesty berarti untuk kepentingan ekonomi, jadi purely untuk kepentingan ekonomi. Perbaikan Kejaksaan, perbaikan Kepolisian, penguatan KPK itu belum ada sama sekali," jelasnya.

Zainal berharap, setelah dua tahun ini, niat ini kembali diluruskan dan itu janji Jokowi-JK saat kampanye pada Nawa Cita. Janji-janji Nawa Cita itu adalah penguatan wilayah hukum.

"Inilah yang sebenarnya yang harus ditagih. Saya mengatakan itu tidak benar. Berarti bisa paham kita bagaimana kebutuhan dia (mengapa) konsolidasi politik dua tahun awal. Kenapa kebutuhan mereka menggeber ekonomi. Tapi jangan sampai dua motif ini dikedepankan, sehingga hukum terbengkalai," pungkasnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Dominan Meningkatnya Penderita Gangguan Jiwa
  2. Risma Klaim Ditangannya Perekonomian Surabaya Membaik
  3. Paket Kebijakan Ekonomi XIII Dukung Program 1 Juta Rumah
  4. Pertumbuhan Ekonomi Rendah, ini Penyebabnya
  5. Hart dan Holmstrom Raih Hadiah Nobel Ekonomi 2016
#Ekonomi #Pukat UGM #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Sejumlah sektor usaha industri tradisional yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja mengalami tekanan, namun aktivitas ekonomi bergeser ke sektor lain yang berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Berita Foto
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Rangkaian kereta LRT Jabodebek melintas jalur layang di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 05 November 2026
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Indonesia
Harga Emas Antam Menguat, Cek Daftar Terbaru 5 November 2026
Setelah sempat melemah pada pagi hari, harga emas Antam kembali naik pada pembaruan sore.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Harga Emas Antam Menguat, Cek Daftar Terbaru 5 November 2026
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Besaran inflasi yang tercatat yakni 0,22 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Indonesia
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Selama periode setahun, kondisi inflasi tertinggi justru tertinggi berlangsung pada Februari 2026, yakni mencapai 4,76 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Indonesia
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Pemerintah ingin memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Indonesia
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur dari persentase jumlah pencari kerja terhadap total angkatan kerja nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Diskusi warga Palmerah menyoroti tekanan ekonomi rumah tangga, efektivitas program pemerintah, dan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Bagikan