Pakar Hukum: Jokowi Lebih Kedepankan Politik dan Ekonomi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 19 Oktober 2016
Pakar Hukum: Jokowi Lebih Kedepankan Politik dan Ekonomi

Presiden Jokowi didampingi Ignasius Jonan dan Archandra Tahar setelah pelantikan keduanya di Istana Negara, Jumat (14/10). (Foto: Screenshot Twitter/setkabgoid)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Pakar hukum dan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar menilai bahwa selama dua tahun belakangan ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih mengedepankan bidang politik dan ekonomi.

Menurutnya, sektor hukum sendiri menjadi agenda terakhir masa pemerintah Jokowi-JK. "Kalau saya melihat sebenarnya konsolidasi politik yang paling dikedepankan ketimbang sektor lain. Kita paham kenapa konsolidasi politik dia kejar, karena dia presiden terpilih hanya dukungan 39 persen," kata Zainal saat ditemui di kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).

Menurut Zainal, Jokowi-JK hanya mempertontonkan banyak agenda hukum yang kemudian dibuat terbengkalai. "Dari awal saja kita melihat memilih menkumhamnya, jaksa agungnya, memilih kapolrinya agak serampangan," jelasnya.

Zainal menjelaskan, hampir semua tindakan perbaikan hukum yang dilakukan oleh Jokowi-JK sebenarnya atas motif ekonomi. Contohnya mempercepat dwelling time dan memberantas korupsi di wilayah sana.

"Pasti ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan ekonomi. Seperti dia mengeluarkan tax amnesty berarti untuk kepentingan ekonomi, jadi purely untuk kepentingan ekonomi. Perbaikan Kejaksaan, perbaikan Kepolisian, penguatan KPK itu belum ada sama sekali," jelasnya.

Zainal berharap, setelah dua tahun ini, niat ini kembali diluruskan dan itu janji Jokowi-JK saat kampanye pada Nawa Cita. Janji-janji Nawa Cita itu adalah penguatan wilayah hukum.

"Inilah yang sebenarnya yang harus ditagih. Saya mengatakan itu tidak benar. Berarti bisa paham kita bagaimana kebutuhan dia (mengapa) konsolidasi politik dua tahun awal. Kenapa kebutuhan mereka menggeber ekonomi. Tapi jangan sampai dua motif ini dikedepankan, sehingga hukum terbengkalai," pungkasnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Dominan Meningkatnya Penderita Gangguan Jiwa
  2. Risma Klaim Ditangannya Perekonomian Surabaya Membaik
  3. Paket Kebijakan Ekonomi XIII Dukung Program 1 Juta Rumah
  4. Pertumbuhan Ekonomi Rendah, ini Penyebabnya
  5. Hart dan Holmstrom Raih Hadiah Nobel Ekonomi 2016
#Ekonomi #Pukat UGM #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Daftar Stimulus Baru Yang Disiapkan Bagi Rakyat, Termasuk Buat Pengemudi Ojol
Mekanisme teknis tengah disiapkan agar sebagian iuran pekerja dapat ditanggung negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Daftar Stimulus Baru Yang Disiapkan Bagi Rakyat, Termasuk Buat Pengemudi Ojol
Indonesia
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Langkah Bank Indonesia (BI)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan burden sharing dengan membeli surat berharga negara (SBN) mendapatkan sorotan tajam
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Indonesia
Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini
Omzet mal anjlok akibat demo yang terjadi di Jakarta. KADIN dan APPBI pun mendorong pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini
Indonesia
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Bhima menilai pemerintah juga perlu membentuk tim independen untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Proyeksi lain yang disepakati adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% dan pendapatan per kapita (GNI) mencapai 5.520 dolar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Indonesia
Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025
Pada triwulan II 2025, perekonomian tercatat tumbuh 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari rekor triwulan I sebesar 4,87 persen (yoy).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025
Indonesia
Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi
Presiden RI, Prabowo Subianto, berencana menarik utang Rp 781,87 triliun pada 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi setelah pandemi COVID-19.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi
Indonesia
Riset Prasasti: ICOR Ekonomi Digital 4,3, Dinilai Lebih Efisien Dibanding 17 Sektor Lain
Hasil riset Prasasti mencatat, bahwa ICOR ekonomi digital lebih efisien dibanding 17 sektor lainnya. Ekonomi digital berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Agustus 2025
Riset Prasasti: ICOR Ekonomi Digital 4,3, Dinilai Lebih Efisien Dibanding 17 Sektor Lain
Indonesia
Bank Indonesia Bongkar Rahasia Mengapa Ekonomi Jakarta Melaju Kencang di Kuartal III 2025
BI memproyeksikan inflasi Jakarta akan berada dalam kisaran target 2,5% ± 1%
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Agustus 2025
Bank Indonesia Bongkar Rahasia Mengapa Ekonomi Jakarta Melaju Kencang di Kuartal III 2025
Bagikan