Noer Ardiansjah
MerahPutih Nasional - Pakar hukum dan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar menilai bahwa selama dua tahun belakangan ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih mengedepankan bidang politik dan ekonomi.
Menurutnya, sektor hukum sendiri menjadi agenda terakhir masa pemerintah Jokowi-JK. "Kalau saya melihat sebenarnya konsolidasi politik yang paling dikedepankan ketimbang sektor lain. Kita paham kenapa konsolidasi politik dia kejar, karena dia presiden terpilih hanya dukungan 39 persen," kata Zainal saat ditemui di kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).
Menurut Zainal, Jokowi-JK hanya mempertontonkan banyak agenda hukum yang kemudian dibuat terbengkalai. "Dari awal saja kita melihat memilih menkumhamnya, jaksa agungnya, memilih kapolrinya agak serampangan," jelasnya.
Zainal menjelaskan, hampir semua tindakan perbaikan hukum yang dilakukan oleh Jokowi-JK sebenarnya atas motif ekonomi. Contohnya mempercepat dwelling time dan memberantas korupsi di wilayah sana.
"Pasti ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan ekonomi. Seperti dia mengeluarkan tax amnesty berarti untuk kepentingan ekonomi, jadi purely untuk kepentingan ekonomi. Perbaikan Kejaksaan, perbaikan Kepolisian, penguatan KPK itu belum ada sama sekali," jelasnya.
Zainal berharap, setelah dua tahun ini, niat ini kembali diluruskan dan itu janji Jokowi-JK saat kampanye pada Nawa Cita. Janji-janji Nawa Cita itu adalah penguatan wilayah hukum.
"Inilah yang sebenarnya yang harus ditagih. Saya mengatakan itu tidak benar. Berarti bisa paham kita bagaimana kebutuhan dia (mengapa) konsolidasi politik dua tahun awal. Kenapa kebutuhan mereka menggeber ekonomi. Tapi jangan sampai dua motif ini dikedepankan, sehingga hukum terbengkalai," pungkasnya. (Abi)
BACA JUGA:
