Nasdem Tolak Usulan Dana Aspirasi
Diskusi bertajuk "Dana aspirasi untuk apa lagi?" di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/6). (Foto: MerahPutih/Bartolomeus Papu)
MerahPutih, Politik-Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menolak usulan politisi Senayan terkait dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota. Alasannya, angka tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk pemerataan pembangunan.
"Sumut dan daerah Timur lebih membutuhkan dibandingkan Jakarta," kata Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella, di DPR, Jakarta, Senin (15/6).
Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat menambahkan, UU MD3 sebagai pijakan dana aspirasi tidak bisa serta merta digunakan. Selain dihasilkan dari pikiran yang salah, penafsiran terhadap UU tersebut juga disalahartikan.
Dia menjelaskan, salah satu penafsiran yang salah tentang dana aspirasi adalah Pasal 80 huruf J UU MD3 yang berbunyi "Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan." Dalam pasal tersebut sama sekali tidak menyebut angka Rp20 miliar."
"Oleh karena itu, harus selesai konflik ini dengan cara mengubah UU MD3 yang ada, sehingga tidak ada kehadiran UU MD3 berkaitan dapil," kata Viktor.
Meski kalah voting dalam pengesahan UU MD3 tahun lalu, Partai Nasdem optimistis upaya merevisi UU tersebut akan berhasil. Sebab, cara membangun Indonesia seharusnya tidak lagi berorientasi pada dapil.
"Kami harapkan pemrintah tidak perlu bahas anggaran dapil Rp20 miliar di Banggar," tandasnya. (Mad)
Baca Juga:
Takut Masuk Penjara, DPR Ogah Kelola Dana Aspirasi
Tuntut Dana Aspirasi, DPR Dituding Sesat
Dana Aspirasi Rp20 Miliar Hasil Selundupan DPR Periode 2009-2014
Bagikan
Berita Terkait
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia