Merasa Difitnah, Lulung Laporkan Wartakota ke Polda Metro Jaya

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Senin, 02 Maret 2015
Merasa Difitnah, Lulung Laporkan Wartakota ke Polda Metro Jaya

Foto: Istimewa

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung melaporkan media online, Wartakota.com kepada Polda Metro Jaya DKI Jakarta. Pasalnya, Lulung merasa harga dirinya dicemarkan dengan berita berjudul "Beredar, SMS Panik Lulung dan Taufik karena Ahok".

"Berita itu sudah didelete tapi sudah diprint. Ini mau lapor ke Polda sekarang," kata Lulung di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (2/3).

Lulung mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan M Taufik, Ketua DPRD dari Fraksi Partai Gerindra melalui WhatsApp tentang laporan Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dana siluman yang tercantum dalam RAPBD itu. Lulung juga mengaku tidak tahu siapa yang menulis berita bohong tersebut.

"Kita tidak pernah WA-WA (whatsapp-whatsapp) an dengan Taufik," kata Lulung dengan nada tinggi. (Baca: Lulung: Ahok Cari Teman Bayaran)

Dalam kesempatan itu, Lulung juga mengaku sudah menggandeng dua pengacara. Dua pengacara yang digandeng Lulung ini sudah datang ke kantor dan sudah bertemu dengan Lulung. Mereka adalah Tezar Yudistra dan Arief Rahman. Tak lama setelah tiba di ruangan, Lulung dengan dua pengacaranya serta loyalisnya langsung meluncur ke Polda Metro Jaya DKI, Jakarta.

"Ini berita bohong, fitnah dan pencemaran nama baik," katanya Tezar. (Baca: Djarot Mohon Mendagri Turun Tangan Selesaikan Konflik DPRD vs Ahok)

Dasar laporannya yang akan disampaikan ke Polda Metro Jaya, Tezar mengatakan hal itu terkait dengan pasal-pasal pidana dan infromasi tekhnologi, Undang-undang pidana. Jika mengacu pada undang-undang Informasi Teknologi, Tezar menjelaskan penyebar berita fitnah akan terancang 6 tahun penjara.

"UU IT 6 tahun. Karena ini berita bohong dan pencemaran nama baik. Kita sudah print (bukti beritanya)," pungkasnya. (hur)

#Abraham Lunggana #DPRD Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
CKG Sekolah dapat menjadi sumber data kesehatan yang penting bagi pemerintah
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Indonesia
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Pemprov DKI memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Paljaya dalam rangka membantu pembangun septic tank yang dibutuhkan di beberapa tempat itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Indonesia
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Tarif parkir di Jakarta saat ini sudah terbilang tinggi, yakni Rp 5.000 per jam. Kenaikan tarif justru berisiko menimbulkan ketimpangan dan tidak serta-merta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Indonesia
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Khoirudin
Wisnu Cipto - Minggu, 22 Juni 2025
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Indonesia
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Aplikasi Sirukim yang baru diluncurkan ulang itu bisa mengentaskan masalah pungutan liar (pungli) bagi warga ketika ingin mencari tempat tinggal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Bagikan