Menkes Jamin Vaksin dari Pemerintah Asli

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 27 Juni 2016
Menkes Jamin Vaksin dari Pemerintah Asli

Menkes Nila Moeloek memberikan keterangan pers usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9). (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Masyarakat diminta tidak khawatir dengan beredarnya vaksin palsu dan tetap melakukan program vaksinasi wajib yang ditentukan oleh pemerintah. Vaksin dari pemerintah dijamin keasliannya.

Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, Senin (27/6). 

"Vaksin buatan PT Bio Farma tidak ada yang dipalsukan karena menurut pengakuan pemalsu vaksin, vaksin Bio Farma hanya digunakan untuk oplosan pembuatan vaksin palsu. Vaksin yang dipalsukan hanya vaksin impor yang harganya mahal, yaitu vaksin produksi Sanofi Pasteur dan GSK. Jenis vaksin ex Bio Farma yang dipakai sebagai oplosan adalah Hepatitis B dan Campak. Sementara jenis vaksin impor yang dipalsukan adalah vaksin Engerix-B (untuk anak dan dewasa) yaitu vaksin untuk Hepatitis B dan vaksin Havrix 720 yaitu vaksin Hepatitis A," kata Menkes Nila Moeloek di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta seperti dikutip Antara News dari siaran pers. 

Lebih lanjut, Menkes menyatakan, imunisasi di Posyandu, Puskesmas dan rumah sakit pemerintah atau mengikuti program pemerintah, adalah program imunisasi dasar lengkap, yaitu vaksin Hepatitis B, BCG,  DPT-Hib-Hb, Polio dan Campak. 

Maka vaksin-vaksin itu disediakan pemerintah yang didapatkan langsung dari produsen dan distributor resmi dan didistribusikan ke Dinas Kesehatan hingga ke fasilitas layanan kesehatan.

"Jadi vaksin dijamin asli, manfaat dan keamanannya," kata Moeloek.

Vaksin asli juga disediakan untuk warga yang memilih dilayani di praktek swasta dokter. Kerjasama dokter atau tenaga kesehatan praktek swasta terbuka, vaksin bisa diperoleh gratis; yang diperlukan hanya laporan cakupan dan pengguna vaksin.

Pemerintah juga memiliki program imunisasi lanjutan untuk anak di bawah dua tahun dan pada anak usia sekolah dasar, lewat program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), yang dilaksanakan setiap Agustus dan November. 

"Dengan peredaran vaksin palsu ini, kami mengimbau agar seluruh orangtua ikut berpartisipasi agar anaknya mendapatkan imunisasi ulangan melalui kegiatan ini," kata Menteri.

BACA JUGA:

  1. Ada Oknum Rumah Sakit yang Berperan Dalam Pembuatan Vaksin Palsu
  2. Kemenkes Beri 7 Alasan Orangtua Tak Perlu Khawatir Soal Vaksin Palsu 
  3. Mabes Polri Kembali Tangkap Dua Distrbutor Vaksin Palsu di Semarang
  4. Menguak Sosok Pasutri Pembuat Vaksin Palsu
  5. Kehidupan Mewah Pasutri Pembuat Vaksin Palsu
#Imunisasi #Nila F Moeloek #Kemenkes #Vaksin Palsu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kemenkes Ancam Pidanakan Penimbun Masker di Tengah Erupsi Anak Krakatau
Pelaku usaha yang terbukti menimbun atau membatasi pasokan hingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga tidak wajar dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kemenkes Ancam Pidanakan Penimbun Masker di Tengah Erupsi Anak Krakatau
Indonesia
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
DPR RI mendesak PPNS Kemenkes dan BPOM proaktif mengusut kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
Indonesia
Kemenkes Buka Beban Kesehatan Erupsi Anak Krakatau, 3,3 Juta Lansia Terancam Abu Vulkanik
Kemenkes ungkap 3,3 juta lansia rawan terdampak abu vulkanik Anak Krakatau. Abu silika tajam berbahaya bagi paru-paru, mata, kulit, dan memicu risiko ISPA, stroke, hingga depresi.
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
Kemenkes Buka Beban Kesehatan Erupsi Anak Krakatau, 3,3 Juta Lansia Terancam Abu Vulkanik
Indonesia
Ini Tipe Masker Yang Direkomendasikan Hindari Paparan Abu Vulkanik
PVMBG menetapkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap pada Level III (Siaga).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 September 2026
Ini Tipe Masker Yang Direkomendasikan Hindari Paparan Abu Vulkanik
Indonesia
Pemerintah Genjot Pembangunan Puskesmas, 1.988 Unit Baru Mulai Dibangun 2027
Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan dasar sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 04 September 2026
Pemerintah Genjot Pembangunan Puskesmas, 1.988 Unit Baru Mulai Dibangun 2027
Indonesia
Pemerintah Buka 25 Prodi Dokter Spesialis Baru, bakal Disebar di Daerah Tertinggal
Program tersebut menjadi salah satu bentuk afirmasi bagi dokter, khususnya putra-putri daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Pemerintah Buka 25 Prodi Dokter Spesialis Baru, bakal Disebar di Daerah Tertinggal
Indonesia
9.668 Kasus ISPA Muncul Usai Gempa NTT, Kemenkes Ungkap Kondisi Warga di Pengungsian
Kemenkes mencatat 9.668 kasus ISPA pada warga terdampak gempa NTT sejak 15-26 Agustus 2026. Lebih dari 185 ribu warga masih berada di pengungsian.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
9.668 Kasus ISPA Muncul Usai Gempa NTT, Kemenkes Ungkap Kondisi Warga di Pengungsian
Indonesia
Kemenkes Dirikan 2 RS Lapangan Tangani Korban Gempa NTT, Stok Obat Cukup Dalam 5 Hari
Total jumlah korban jiwa akibat gempa bumi yang menimpa Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 91 jiwa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 Agustus 2026
Kemenkes Dirikan 2 RS Lapangan Tangani Korban Gempa NTT, Stok Obat Cukup Dalam 5 Hari
Lifestyle
Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks Bakal Diperluas ke Seluruh Indonesia
Program Sejuta Vaksin merupakan kerja sama KORPRI seluruh Indonesia dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak dalam upaya mencegah kanker serviks.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks Bakal Diperluas ke Seluruh Indonesia
Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Bagikan