Mendagri Persilahkan Madura Jadi Provinsi


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi pemaparan saat mengunjungi sekolah IPDN Regional Sulawesi Selatan di Pallangga Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (5/3). (Foto: ANTARA FOTO/Yusran Uccang)
MerahPutih Peristiwa - Sejumlah tokoh di Pulau Madura menginginkan wilayahnya menjadi sebuah provinsi. Wacana tersebut mendapat banyak dukungan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, salah satunya.
Seperti diberitakan situs resmi Kementerian Dalam Negeri, Mahfud MD mengungkapkan ada potensi di Madura sehingga bisa dikembangkan menjadi sebuah provinsi. Namun harus dilakukan studi kelayakan dan penambahan satu pemerintahan terlebih dahulu.
Menanggapi wacana ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilahkan Madura untuk bisa mandiri menjadi provinsi. Namun semua persyaratan harus bisa terpenuhi.
"Rapat akbar saya hadir. Memang tokoh-tokoh masyarakat kumpul mulai Pak Mahfud MD sampai mantan Kastaf (kepala staf angkatan). Saat itu saya inginkan bahwa Jatim satu kesatuan termasuk di dalamnya Madura. Kalau memang Madura inginkan ajukan pemikiran otonomi baru, persyaratan harus terpenuhi,” kata Tjahjo, Senin (9/11).
Tjahjo juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyetujui wacana pemekaran daerah tersebut jika bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi

Kendalikan Harga, Inflasi Dipantau Setiap Minggu

DPR Kritik BPJS Kesehatan Nonaktifkan 50.000 Warga Pamekasan, Tegaskan Hak Kesehatan tak Boleh Disandera

Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran

Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan

Gempa M 6,5 Guncang Sumenep, Sejumlah Bangunan Rumah Warga Rusak

Mendagri Ingatkan Kelapa Daerah Tidak Flexing dan Arogan, Timbukan Keresahan Rakyat

Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis

Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas

Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
