Kepala Daerah Minta Naik Gaji, Ini Kata Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (1/4). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
MerahPutih Peristiwa - Sejumlah kepala daerah meminta kenaikan gaji kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo lewat rekomendasi yang mereka buat. Rekomendasi tersebut diberikan usai kegiatan orientasi kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah (OKPPD).
Kenaikan gaji ini diminta demi mengoptimalisasi kinerja para kepala daerah. Namun Mendagri mengatakan bahwa kepala daerah ini haruslah bertanggung jawab terlebih dahulu.
“Yang penting itu, kepala daerah harus kerja dulu, bertanggung jawab dan amanah,” kata Tjahjo, Senin (9/11).
Kenaikan gaji untuk kepala daerah memang telah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun hal tersebut bisa dilaksanakan jika pertumbuhan ekonomi membaik sekitar enam persen.
Mendagri juga mengungkapkan bahwa para kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota, harus bisa memangkas birokrasi perizinan. Mereka juga harus bisa membangun sinergi serta punya konektivitas dengan kebijakan nasional.
Namun bagaimanapun, Tjahjo mengatakan bahwa kenaikan gaji adalah wewenang Kementerian Keuangan.
“Kalau program itu kordinasi antara kementerian dan lembaga. Kaya ini minta naik gaji, kan wewenangnya kementrian keuangan,” ungkap dia seperti dilansir situs resmi Kemendagri.
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Kendalikan Harga, Inflasi Dipantau Setiap Minggu
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran
Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Mendagri Ingatkan Kelapa Daerah Tidak Flexing dan Arogan, Timbukan Keresahan Rakyat
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen