Kepala Daerah Minta Naik Gaji, Ini Kata Mendagri

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Senin, 09 November 2015
Kepala Daerah Minta Naik Gaji, Ini Kata Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (1/4). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Sejumlah kepala daerah meminta kenaikan gaji kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo lewat rekomendasi yang mereka buat. Rekomendasi tersebut diberikan usai kegiatan orientasi kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah (OKPPD).

Kenaikan gaji ini diminta demi mengoptimalisasi kinerja para kepala daerah. Namun Mendagri mengatakan bahwa kepala daerah ini haruslah bertanggung jawab terlebih dahulu.

“Yang penting itu, kepala daerah harus kerja dulu, bertanggung jawab dan amanah,” kata Tjahjo, Senin (9/11).

Kenaikan gaji untuk kepala daerah memang telah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun hal tersebut bisa dilaksanakan jika pertumbuhan ekonomi membaik sekitar enam persen.

Mendagri juga mengungkapkan bahwa para kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota, harus bisa memangkas birokrasi perizinan. Mereka juga harus bisa membangun sinergi serta punya konektivitas dengan kebijakan nasional.

Namun bagaimanapun, Tjahjo mengatakan bahwa kenaikan gaji adalah wewenang Kementerian Keuangan.

“Kalau program itu kordinasi antara kementerian dan lembaga. Kaya ini minta naik gaji, kan wewenangnya kementrian keuangan,” ungkap dia seperti dilansir situs resmi Kemendagri.

 

BACA JUGA:

  1. Pemerintah Indonesia Harus Desak Michael Buehler untuk Klarifikasi
  2. Menlu: Jokowi ke AS Atas Undangan Obama
  3. Yorrys Pindah Kubu, ARB Angkat Bicara
  4. Rita Widyasari Paling Diunggulkan Pimpin Kabupaten Kukar
  5. Pengamat: Parpol KIH Biang Reshuffle Jilid II
#Tjahjo Kumolo #Mendagri #Kepala Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Pembentukan Satgas Nasional tersebut menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Dwi Astarini - Minggu, 11 Januari 2026
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Indonesia
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Pilkada yang dilakukan lewat DPRD justru lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Mendagri, Tito Karnavian, meminta gubernur untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Bagikan