Kepala Daerah Minta Naik Gaji, Ini Kata Mendagri

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Senin, 09 November 2015
Kepala Daerah Minta Naik Gaji, Ini Kata Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (1/4). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Sejumlah kepala daerah meminta kenaikan gaji kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo lewat rekomendasi yang mereka buat. Rekomendasi tersebut diberikan usai kegiatan orientasi kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah (OKPPD).

Kenaikan gaji ini diminta demi mengoptimalisasi kinerja para kepala daerah. Namun Mendagri mengatakan bahwa kepala daerah ini haruslah bertanggung jawab terlebih dahulu.

“Yang penting itu, kepala daerah harus kerja dulu, bertanggung jawab dan amanah,” kata Tjahjo, Senin (9/11).

Kenaikan gaji untuk kepala daerah memang telah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun hal tersebut bisa dilaksanakan jika pertumbuhan ekonomi membaik sekitar enam persen.

Mendagri juga mengungkapkan bahwa para kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota, harus bisa memangkas birokrasi perizinan. Mereka juga harus bisa membangun sinergi serta punya konektivitas dengan kebijakan nasional.

Namun bagaimanapun, Tjahjo mengatakan bahwa kenaikan gaji adalah wewenang Kementerian Keuangan.

“Kalau program itu kordinasi antara kementerian dan lembaga. Kaya ini minta naik gaji, kan wewenangnya kementrian keuangan,” ungkap dia seperti dilansir situs resmi Kemendagri.

 

BACA JUGA:

  1. Pemerintah Indonesia Harus Desak Michael Buehler untuk Klarifikasi
  2. Menlu: Jokowi ke AS Atas Undangan Obama
  3. Yorrys Pindah Kubu, ARB Angkat Bicara
  4. Rita Widyasari Paling Diunggulkan Pimpin Kabupaten Kukar
  5. Pengamat: Parpol KIH Biang Reshuffle Jilid II
#Tjahjo Kumolo #Mendagri #Kepala Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Belanja daerah saat ini masih di bawah tahun lalu, berkurang 3 persen atau 4 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Indonesia
Kendalikan Harga, Inflasi Dipantau Setiap Minggu
Setiap pekan, tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) turun langsung ke pasar-pasar untuk memantau harga bahan pokok, sementara data tersebut dilaporkan ke Kemendagri untuk ditindaklanjuti.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Kendalikan Harga, Inflasi Dipantau Setiap Minggu
Indonesia
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Sejumlah gubernur di Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Hal itu terkait pemangkasan TKD dalam rancangan APBN 2026.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Indonesia
Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran
Mendagri soroti masih banyak daerah yang mengalokasikan anggaran besar untuk rapat, perjalanan dinas, dan konsumsi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran
Indonesia
Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan
Mendagri mengingatkan agar pemda tidak mudah pesimis menghadapi kebijakan efisiensi fiskal ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Mendagri Ingatkan Kelapa Daerah Tidak Flexing dan Arogan, Timbukan Keresahan Rakyat
Kepala daerah dan pejabat di lingkungan Kemendagri untuk tidak membuat kegiatan mewah yang terkesan pemborosan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Mendagri Ingatkan Kelapa Daerah Tidak Flexing dan Arogan, Timbukan Keresahan Rakyat
Indonesia
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Itjen Kemendagri telah meminta keterangan terkait pencopotan Roni, yang ramai dibicarakan di media sosial itu, kepada Wali Kota Prabumulih Arlan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Indonesia
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada di angka 1,5 hingga 3,5 persen. Angka ini dinilai sebagai titik seimbang yang mampu menguntungkan konsumen maupun produsen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Bagikan