Menaker Hanif Dhakiri Diminta Jangan Fokus pada UMP Saja

MerahPutih Bisnis - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera diluncurkan akhir 2015. Namun, pemerintah hanya fokus kepada Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Jaminan Hari Tua (JHT). 

Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menilai Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri kurang mempersiapkan TKI menghadapi MEA yang sudah di depan mata. 

"Menteri Tenaga kerjanya dari kalangan politik, jadi yang diurusi paling UMP, UMK, JHT, dan hal-hal yang seperti itu. Padahal peran Menteri Tenaga Kerja juga harus bisa mendorong peningkatan kualitas tenaga kerjanya," katanya di Jakarta, Rabu (11/11). 

Telisa melanjutkan, peningkatan kualitas tenaga kerja ini penting mengingat peningkatan kualitas tenaga kerja erat kaitannya dengan pengangguran dan angka kemiskinan.

"Kalau kualitas tenaga kerja kita lemah apalagi kita mau menghadapi MEA. Tenaga kerja di kita tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja asing dari luar," ujarnya.

Sebelumnya, Telisa juga pernah mengingatkan pemerintah bahwa bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia bisa menjadikan peluang Indonesia untuk meningkatkan devisa. 

Bonus Demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.

"Dengan bonus demografi, harusnya kita bisa mempesiapkan tenaga kerja kita. Dengan begitu kita bisa ekspor tenaga kerja keluar, supaya kita bisa dapat devisa. Namun, TKI yang dimaksud di sini harus yang memiliki skill," pungkasnya. (rfd)

BACA JUGA:  

1. Pengamat: Pemerintah Tidak Persiapkan TKI Menyongsong MEA
2. Paket Ekonomi VII Diharapkan Masukan Poin MEA
3. Pemerintah Berencana Akan Rilis Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII
4. Paket Ekonomi VI Atur Perizinan Sumber Daya Air
5. Paket Kebijakan VI Atur Kawasan Ekonomi Khusus