Majelis Hakim Konstitusi Sebut Gugatan Ahok Belum Maksimal

MerahPutih Politik - Majelis Hakim Konstitusional menyebut gugatan Judicial yang diajukan Ahok belum maksimal. Hakim menyebutkan bahwa ada ketidakjelasan terkait letak kerugian konstitusional yang dialami Ahok dalam pasal 70 ayat 3 UU Pilkada.

Menurut hakim Aswanto, pasal yang digugat memang mewajibkan cuti kampanye karena posisi patahana mempunyai peluang menyalahgunakan wewenang dalam proses kampanye.

Namun dalam permohonannya, Ahok belum memaparkan bahwa dirinya dirugikan dengan hal tersebut. Menurutnya, Ahok harus mengurai lebih rinci kerugian apa yang dialaminya.

"Saya belum menangkap uraian bahwa dengan diubahnya atau dikabulkan permohonan ini, maka kerugian pemohon tidak akan terjadi, itu harus tercermin. Apakah permasalahan konstitusi atau permasalahan implementasi," katanya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/8).

Dalam gugatannya, Ahok berpendapat bahwa Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti.

Padahal selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.

Penafsiran yang mewajibkan cuti tersebut adalah tidak wajar karena pada hakikatnya cuti merupakan suatu hak sebagaimana tercermin pada hak PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Ard)

BACA JUGA:

1. Habiburokhman Tuding Ahok Curang
2. Ahok Setuju Diusung PDIP Asal Djarot Bukan Wakilnya
3. Prijanto: Tak Mau Cuti Saat Kampanye, Gubernur Ahok Mencla-Mencle
4. Prijanto Tantang Ahok Taruhan Rp1 Miliar
5. Kader Internal Golkar Tidak Setuju, Ahok Gak Mau Ambil Pusing