Ahok Setuju Diusung PDIP Asal Djarot Bukan Wakilnya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 11 Agustus 2016
Ahok Setuju Diusung PDIP Asal Djarot Bukan Wakilnya

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Ahok (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan- Meski telah mendapat dukungan dari Partai Hanura, Nasdem dan Golkar, lobi politik untuk mendapat sokongan PDIP juga dilakukan calon Gubernur DKI petahana Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Lobi tersebut diketahui berlangsung saat berada semobil bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri manakala menuju acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai Golkar, 28 Juli lalu.

Saat itu Ahok menawarkan diri untuk menjadi bagian dari PDIP. Namun, ia memberi syarat agar tidak dipasangkan dengan Djarot Syaiful Hidayat di Pilgub DKI 2017.

"Aku bilang kalau memang Cawagubnya harus PDIP, gampang Bu, Pak Heru aja suruh masuk PDIP. Kan sama aja?" ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (11/8).

Ahok mengaku sudah terlanjur mengajak Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta menjadi Cawagubnya.

Namun Ahok merasa serba salah saat melakukan lobi politik kepada Megawati. "Yang jadi susah jawab, emang Djarot ada salah apa? terus kamu kalau mau lapor mertua, misalnya kan, emang anak gua salah apa lu? Sampai mau balikin ke rumah gua?," pungkas Ahok diplomatis.(Yni)

BACA JUGA:

  1. Ramdan Alamsyah Nilai Gubernur Ahok Pemimpin Arogan
  2. Pengamat LIPI Siti Zuhro: Menangnya Gubernur Ahok Tergantung PDIP
  3. Politisi Gerindra Syarif: Saya Tidak Kaget Gubernur Ahok Pilih Jalur Partai
  4. Gubernur Ahok Maju Lewat Jalur Partai, Syarif: Banyak yang Tertipu
  5. Sandiaga Uno Resmi Jadi Penantang Gubernur Ahok dari Partai Gerindra
#PDIP #Basuki Tjahaja Purnama #Pilgub DKI 2017
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan