Lucius Karus: DPR Perlu Buktikan Korelasi Kenaikan Tunjangan dengan Kinerja

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 16 September 2015
Lucius Karus: DPR Perlu Buktikan Korelasi Kenaikan Tunjangan dengan Kinerja

Lucius Karus (Foto: Twitter:/@luciuskarus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - DPR mengusulkan kenaikan tunjangan. Ada empat item tunjangan yang diusulkan dengan nilai total lebih dari Rp20 juta per anggota. Usulan kenaikan tunjangan ini dikecam sebagian masyarakat.

"Iya kabarnya Menkeu (Menteri Keuangan) sudah memberikan persetujuan untuk kenaikan tunjangan Anggota Dewan," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (16/9).

Kenaikan tunjangan ini, menurut Lucius Karus, tidak beralasan. Kerja Anggota Dewan mandul tapi malah meminta tambahan gaji.

"Bukan Main. Kerja amburadul saja perlu diapresiasi dengan kenaikan anggaran, ya?! Ini namanya pejabat tak punya hati," kata Lucias.

Bagi Lucius, tak penting berapa kenaikannya. Usulan kenaikan tersebut soal kepantasan ketika Anggota Dewan belum bisa menunjukkan diri sebagai wakil rakyat. Misalnya, tambahan gaji atau honor di perusahaan selalu terkait dengan performa seseorang yang meningkat di perusahaan itu.

"Kerja ala kadarnya saja mereka sudah diapresiasi dengan tambahan gaji," lanjut Lucias.

Lucius menambahkan, ini adalah contoh pendidikan politik buruk yang ditunjukkan wakil rakyat. Mewakili rakyat dengan mengangkangi rakyat adalah pelajaran politik terburuk dari pejabat publik.

Menkeu, lanjut Lucius, seharusnya tak perlu mendukung rencana DPR. Selain itu, DPR harus menyadari sebelum mereka merencanakan kenaikan anggaran. DPR tak pernah membuktikan bahwa ada korelasi antara anggaran yang bertambah dengan peningkatan kinerja mereka.

"Omong kosong jika ada yang mengatakan berkorelasi. Mana buktinya? Gaji dan tunjangan selama ini menguap begitu saja, dan produktivitas DPR masih saja melempem dan buruk," tandas Lucius. (mad)

 

Baca Juga:

  1. Tunjangan DPR Naik, Desmon: Ini Akal-akalan
  2. Hanura Tolak Kenaikan Tunjangan Anggota DPR
  3. Ironis, Harga Gas dan BBM Naik, Jokowi Malah Naikkan Tunjangan Mobil Pejabat
#Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia #DPR RI #Tunjangan DPR Naik #Lucius Karus
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan