Lucius Karus: DPR Perlu Buktikan Korelasi Kenaikan Tunjangan dengan Kinerja

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 16 September 2015
Lucius Karus: DPR Perlu Buktikan Korelasi Kenaikan Tunjangan dengan Kinerja

Lucius Karus (Foto: Twitter:/@luciuskarus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - DPR mengusulkan kenaikan tunjangan. Ada empat item tunjangan yang diusulkan dengan nilai total lebih dari Rp20 juta per anggota. Usulan kenaikan tunjangan ini dikecam sebagian masyarakat.

"Iya kabarnya Menkeu (Menteri Keuangan) sudah memberikan persetujuan untuk kenaikan tunjangan Anggota Dewan," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (16/9).

Kenaikan tunjangan ini, menurut Lucius Karus, tidak beralasan. Kerja Anggota Dewan mandul tapi malah meminta tambahan gaji.

"Bukan Main. Kerja amburadul saja perlu diapresiasi dengan kenaikan anggaran, ya?! Ini namanya pejabat tak punya hati," kata Lucias.

Bagi Lucius, tak penting berapa kenaikannya. Usulan kenaikan tersebut soal kepantasan ketika Anggota Dewan belum bisa menunjukkan diri sebagai wakil rakyat. Misalnya, tambahan gaji atau honor di perusahaan selalu terkait dengan performa seseorang yang meningkat di perusahaan itu.

"Kerja ala kadarnya saja mereka sudah diapresiasi dengan tambahan gaji," lanjut Lucias.

Lucius menambahkan, ini adalah contoh pendidikan politik buruk yang ditunjukkan wakil rakyat. Mewakili rakyat dengan mengangkangi rakyat adalah pelajaran politik terburuk dari pejabat publik.

Menkeu, lanjut Lucius, seharusnya tak perlu mendukung rencana DPR. Selain itu, DPR harus menyadari sebelum mereka merencanakan kenaikan anggaran. DPR tak pernah membuktikan bahwa ada korelasi antara anggaran yang bertambah dengan peningkatan kinerja mereka.

"Omong kosong jika ada yang mengatakan berkorelasi. Mana buktinya? Gaji dan tunjangan selama ini menguap begitu saja, dan produktivitas DPR masih saja melempem dan buruk," tandas Lucius. (mad)

 

Baca Juga:

  1. Tunjangan DPR Naik, Desmon: Ini Akal-akalan
  2. Hanura Tolak Kenaikan Tunjangan Anggota DPR
  3. Ironis, Harga Gas dan BBM Naik, Jokowi Malah Naikkan Tunjangan Mobil Pejabat
#Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia #DPR RI #Tunjangan DPR Naik #Lucius Karus
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Untuk urusan narkoba, Malaysia musuh utama kita
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Indonesia
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
Keselamatan dan kesehatan siswa tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
Indonesia
Presiden Prabowo Berpidato di PBB, Komisi I DPR Sebut Kemerdekaan Palestina Harus segera Terwujud
Presiden Prabowo dinilai mewakili suara hati nurani rakyat Indonesia yang selama istikamah mendukung Palestina,
Dwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Presiden Prabowo Berpidato di PBB, Komisi I DPR Sebut Kemerdekaan Palestina Harus segera Terwujud
Indonesia
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Indonesia
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi kasus keracunan massal MBG. Ia meminta program ini diperkuat melalui Pepres.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres
Indonesia
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Dalam konstitusi, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Indonesia
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Abdullah memastikan Komisi III DPR akan mengawasi proses hukum kasus-kasus kekerasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Indonesia
Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal
Merupakan langkah nyata dalam melindungi konsumen dari produk berbahaya.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal
Indonesia
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah
Penutupan sekolah harus dikaji ulang dengan matang agar tidak merugikan generasi muda di daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah
Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Bagikan