KontraS: Presiden Harus Lebih Jeli Memilih Kapolri


KontraS saat jumpa pers di sekretariatnya, Minggu (19/6). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)
Merahputih Nasional- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo untuk lebih jeli melihat latarbelakang calon Kapolri. Hal tersebut diutarakannya menyusul dipilihnya Komisaris Jenderal (Komjen) Tito Karnavian sebagai satu-satunya calon Kapolri.
Haris menilai orang yang dicalonkan sebagai Kapolri harus bisa menuntaskan permasalahan yang ada di tubuh kepolisian, terutama mengenai kasus kriminalisasi. Alasannya, sejauh ini dikatakannya pihak kepolisian belum bisa terbebas dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai daerah.
"Anda jangan enak-enakan aja nunjuk Tito sebagai Kapolri, anda harus tahu problemnya Polri. Jadi menunjuk Kapolri dalam rangka untuk memperbaiki Polri. Jangan menunjuk Kapolri tanpa mengetahui problemnya Polri. Kalau kita membiarkan perangai yang buruk di Papua, tambah lama tambah banyak kasus pelanggaran HAM di sana," tutur Haris kepada awak media, di sekretariat KontraS, Jakarta Pusat, Minggu (19/6).
Lebih lanjut, Haris menyebut bahwa Tito Karnavian bukanlah orang yang benar-benar bersih dari persoalan pelanggaran HAM atau kasus kriminalisasi. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tito selama ia berada di institusi kepolisian.
"Tetapi Tito bukan zona bebas masalah. Bahwa publik menolak Budi Waseso karena perangainya yang menolak anti korupsi, Budi Gunawan yang melegenda karena rekening gendut, ini menguntungkan Tito," terangnya. (Yni)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Diisukan Jadi Kapolri, Irjen Rudi Darmoko Tunggu Perintah Prabowo

Kantor KontraS Didatangi 3 Orang Tengah Malam Pasca-Aksi Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel

KontraS Tolak Pembahasan Revisi UU TNI dan Polri

KontraS Nilai Ketiga Capres Belum Tunjukkan Komitmen terhadap Penegakan HAM

KontraS Nilai Demokrasi Semakin Mundur di Periode Kedua Jokowi

Luhut Absen dalam Sidang Perdana Haris Azhar dan Fatia KontraS

Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
