Tito Karnavian Diusulkan Calon Tunggal Kapolri
Komjen Pol Tito Karnavian (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)
MerahPutih Nasional - Teka-teki siapa calon Kepala Polri (Kapolri) pengganti Jenderal Badrodin Haiti akhirnya terkuak. Presiden Joko Widodo telah mengajukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR.
Surat penunjukkan Tito sebagai calon Kapolri diantar Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR Ade Komarudin, tadi siang sekira pukul 11:00 WIB.
"Bapak Presiden mengajukan Bapak Tito Karnavian yang sekarang menjabat Kepala BNPT dan mantan kepala Polda Metro," jelas Ade di di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/6).
Menurut Ade, DPR selanjutnya akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi besok. Kemudian, tambah Ade, DPR juga akan menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan pencalonan Tito sebagai calon tunggal Kapolri.
"Paripurna ini untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang pencalonan bapak Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri," sambung Ade.
Tito saat ini menjabat sebagai Kepala BNPT. Jokowi mengajukan nama Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun.
BACA JUGA:
- Gerindra Tidak Permasalahkan Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri
- Masa Jabatan Kapolri Badrodin Haiti Bakal Diperpanjang?
- Keputusan KPK Mengenai Kasus Sumber Waras Belum Final
- Jelang Arus Mudik, Dishubkominfo Solo Cek Kesiapan Armada Bus
- Panja Komisi III DPR Temukan Lima Kejanggalan dalam Kasus RS Sumber Waras
Bagikan
Berita Terkait
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu