Komisi X Minta Kasus Ijazah Palsu Dituntaskan

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 28 Mei 2015
Komisi X Minta Kasus Ijazah Palsu Dituntaskan

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kiri) dan Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnand (kanan)i bertemu Menristekdikti Muhammad Nasir di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Foto Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Nasional-Beredarnya isu anggota DPR yang menggunakan ijazah palsu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Muhammad Sohibul Iman menegaskan isu ini harus dituntaskan.

"Ijazah palsu merupakan suatu isu yang sebetulnya sudah berlangsung lama, tapi ketika muncul, ramai lalu tenggelam. Masalh ini harus menjadi perhatian Pemerintah untuk tidak menjadikan isu ini menjadi isu yang temporer dan harus dituntaskan secara bersama-sama,” katanya saat menjadi narasumber pada acara diskusi Dialektika Demokrasi bertema Ijazah Palsu Menciderai Dunia Akademik di DPR, Kamis (28/5).

Menurutnya, UU No.20 Th 2003 tentang sisdiknas maupun UU No.12 Th 2012 tentang Perguruan Tinggi sudah sangat jelas baik dari definisi, otoritas yang berhak mengeluarkan ijazah, maupun sanksi-sanksi terkait pelanggaran aturan bagi mereka-mereka yang memalsukan ijazah. Tapi masalahnya adalah aturan tersebut belum diterapkan secara ketat.

“Kami berharap kepada Menristek Dikti Muhammad Nasir untuk betul-betul serius menanganinya dan hal ini merupakan pendekatan struktural yang harus kita lakukan bersama” lanjutnya.

Ia mengatakan persoalan ijazah palsu ini tidak hanya terkait dengan penegakkan aturan atau persoalan struktural tapi juga persoalan kultural yang menjadi PR bersama.

Menurutnya ada dua persoalan kultural mengenai fenomena ijazah palsu ini. Pertama, cara pandang yang salah bahwa gelar akademik dianggap dapat meningkatkan status sosial. Sebenarnya hanya status ketercapaian. Kedua, budaya instan yang melekat di masyarakat.

"Hal inilah yang kemudian menjadi faktor utama timbulnya ijazah palsu,” sambungnya. (Yul)

Baca Juga:

MKD DPR Segera Tindaklanjuti Laporan Ijazah Palsu

Ijazah Palsu, Ahok: PNS DKI sedang Disisir, Siapa Tahu Ada Kutu

Fahri Hamzah Ingin Ijazah Seluruh Anggota DPR Diperiksan Keasliannya

#Denty Noviani Sari #Frans Agung Mula Putra #Muhammad Sohibul Iman #Komisi X DPR #Ijazah Palsu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
7 Teman Sekolah Jokowi Bakal Jadi Saksi Sidang Kasus Ijazah Palsu, Tinggal Tunggu Panggilan
Tujuh teman sekolah Jokowi di SMAN 6 Solo akan menjadi saksi sidang kasus ijazah palsu. Mereka tinggal menunggu panggilan.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
7 Teman Sekolah Jokowi Bakal Jadi Saksi Sidang Kasus Ijazah Palsu, Tinggal Tunggu Panggilan
Indonesia
Kubu Roy Suryo Sebut Dakwaan Fitnah Ijazah Jokowi Terlalu Prematur, tak Ada Forum Resmi yang Menguji
Pasal tersebut dinilai terlalu dini karena belum ada forum resmi yang menyatakan ijazah Jokowi yang dipersoalkan benar-benar asli atau palsu.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Kubu Roy Suryo Sebut Dakwaan Fitnah Ijazah Jokowi Terlalu Prematur, tak Ada Forum Resmi yang Menguji
Indonesia
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Komisi X DPR mendukung rencana Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin mengambil alih pengangkatan guru.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Indonesia
Polda Metro Hormati Hakim yang kembali Tolak Praperadilan Roy Suryo
Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal dalam agenda pembacaan putusan di PN Jakarta Selatan, Rabu (26/8).
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Polda Metro Hormati Hakim yang kembali Tolak Praperadilan Roy Suryo
Indonesia
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Komisi X DPR meminta batas waktu konsumsi MBG disampaikan. DPR ingin adanya label di informasi itu.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Polemik Pasien BPJS Berujung Sorotan DPR, Nakes Diminta Bijak Bermedia Sosial
Polemik komentar sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS menuai sorotan DPR. Ingatkan pentingnya menjaga etika profesi, empati, dan tanggung jawab moral
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
Polemik Pasien BPJS Berujung Sorotan DPR, Nakes Diminta Bijak Bermedia Sosial
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat putusan MK soal anggaran MBG di APBN 2027.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR akan Panggil Kemendiktisaintek, Minta Penjelasan Pendirian Universitas Republik Indonesia
Pembahasan mengenai URI belum pernah dilakukan bersama DPR.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Komisi X DPR akan Panggil Kemendiktisaintek, Minta Penjelasan Pendirian Universitas Republik Indonesia
Bagikan