Komisi VII DPR RI Kembali Gelar Raker Fokuskan Revisi UU Migas
Adinda Nurrizki - Rabu, 08 April 2015
Menteri ESDM Sudirman Said mengikuti rapat kerja dengan komisi VII DPR RI di Komplek parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/3). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)
MerahPutih Nasional - Pimpinan DPR Komisi VII menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM, siang ini (8/4). (Baca: Pengamat: Ini Penyebab Pertamina Rugi)
Rapat Kerja ini lanjutan dari keputusan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI 26-28 Januari 2015. Namun demikian, ada beberapa hal yang akan dibahas yakni terkait perkembangan Harga Minyak, Pengelolaan Blok Mahakam, dan Revisi Undang-Undang Migas.
"Kami ingin minta penjelasan dari Pemerintah terkait Blok Mahakam sejauh mana kesiapan Pertamina untuk itu," tutur Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi, di Gedung DPR/MPR/DPR/RI, Jakarta, (8/4).
Dalam raker ini, lanjut Mulyadi, nantinya anggota-anggota akan menanyakan hal-hal lainnya dan diharapkan dapat diambil hikmahnya dalam raker ini. Yang penting pihaknya minta penjelasan terkait isu-isu yang sedang beredar saat ini.
"Hal-hal lain yang disebutkan oleh anggota dan diharapkan dengan rapat ini bisa diambil hikmahnya," tambahnya. (Baca: Februari-Januari Pertamina Rugi Sekitar Rp2,8 Triliun)
Berdasarkan pantauan merahputih.com di gedung DPR, sudah mulai berdatangan direksi-direksi dari PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT PLN (Persero). Namun, Menteri ESDM Sudirman Said dijadwalkan hadir pada pukul 14.00 WIB. (rfd)
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik