Komisi IX DPR Bentuk Panja Vaksin Palsu

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 20 Juli 2016
Komisi IX DPR Bentuk Panja Vaksin Palsu

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Komisi IX DPR RI akhirnya sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) kasus vaksin palsu. Hal ini sebagai tindak lanjut hasil rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan RI beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf melalui akun Twitter-nya @dedeyusuf_1. Politisi Partai Demokrat yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini menulis panja pengawasan obat dan vaksin palsu resmi dibentuk oleh Komisi IX. Panja berfungsi mengawasi satgas penanggulangan vaksin palsu.  

Sementara Wakil Ketua Komisi IX Ermalena menambahkan kasus vaksin palsu ini harus dituntaskan sehingga Panja Pengawasan Obat dan Vaksin Palsu dibentuk. 

"Komisi IX sepakat karena ini harus diselesaikan, dan komisi sejak awal sudah mengikuti vaksin, maka kami memutuskan yang akan dilaksanakan adalah panja," ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/7) seperti dikutip Antara News.

Panja yang diketuai Pimpinan Komisi IX dan beranggotakan 30 orang itu akan mulai efektif pekan depan. Komisi IX akan membicarakan beberapa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan meminta Kemenkes RI mengevaluasinya.

"Pertama, Kita akan mengevalusi rapat kerja dengan ‎Kemenkes yang lalu, karena ada beberapa item, salah satunya memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan beberapa Permenkes," kata Erma.

Salah satu Permenkes yang akan dibicarakan, antara lain berhubungan dengan penguatan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Jadi, BPOM bisa melakukan pengawasan-pengawasan, mulai dari distribusi dan penggunaan. Jadi, lebih kita fungsikan. Selama ini, kami melihat peran BPOM belum maksimal, karena regulasi BPOM yang membuat dia tak maksimal," ujar Erma.

Selain itu, DPR berharap melalui Panja DPR muncul rekomendasi-rekomendasi untuk menghindari kasus vaksin palsu terjadi kembali di masa mendatang, dari pihak-pihak terkait, seperti orangtua korban vaksin, pihak rumah sakit, fasilitas kesehatan, dokter dan produsen, seperti Bio Farma.

"Kami berharap dari Panja ini bisa mengeluarkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan mengatasi kemungkinan hal serupa yang akan datang. Jadi, pihak-pihak terkait akan kita undang, untuk membicarakan soal vaksin ini," kata Erma.

Komisi IX DPR RI akan mengundang orangtua, pihak rumah sakit, fasilitas kesehatan, dokter dan produsen, seperti Bio Farma untuk mencoba membicarakan hal-hal yang kemungkinan ‎menjadi pintu masuk terjadinya pembuatan vaksin palsu.

BACA JUGA:

  1. Tangani Vaksin Palsu, Pemerintah Perlu Manajemen Krisis
  2. Dampak Vaksin Palsu, Menghambat Pertumbuhan Sang Anak
  3. Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Anaknya Jalani Medical Check Up
  4. Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Negara Bertanggung Jawab
  5. Dede Yusuf Perintahkan Satgas Penanggulan Vaksin Palsu Lakukan Penyelidikan
#Panja Vaksin Palsu #Vaksin Palsu #Komisi IX DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Kemenkes dan BPOM perlu dilibatkan dalam pendistribusian multivitamin ke SPPG.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Indonesia
Prabowo Minta Kepala BGN Pastikan Kebersihan Dapur MBG, Komisi IX DPR: Evaluasi Menyeluruh
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk memastikan kebersihan dapur MBG.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Prabowo Minta Kepala BGN Pastikan Kebersihan Dapur MBG, Komisi IX DPR: Evaluasi Menyeluruh
Berita Foto
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 01 Oktober 2025
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Indonesia
Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari
Keracunan massal MBG kini jadi persoalan serius. Komisi IX DPR menilai, bahwa MBG harus dibatasi 2 ribu porsi per hari.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari
Indonesia
Tanggapi Kasus Jantung WNA Australia yang Tertinggal di Bali, Komisi IX DPR: Pelanggaran Serius dan Harus Diusut!
Komisi IX DPR menanggapi kasus jantung WNA Australia yang tertinggal di Bali. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran serius dan harus segera diusut.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Tanggapi Kasus Jantung WNA Australia yang Tertinggal di Bali, Komisi IX DPR: Pelanggaran Serius dan Harus Diusut!
Indonesia
Legislator Minta Pengawasan Ketat Program MBG: SPPG Harus Penuhi Standar SLHS
Anggota Komisi IX DPR, Cellica Nurrachadiana, menyoroti maraknya kasus keracunan massal MBG. Ia pun menekankan adanya pengawasan ketat.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Legislator Minta Pengawasan Ketat Program MBG: SPPG Harus Penuhi Standar SLHS
Indonesia
Marak Keracunan Menu MBG, DPR Dorong BGN Libatkan Ahli Independen
Ahli kesehatan dan gizi layak masuk tim investigasi ungkap pemicu keracunan MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Marak Keracunan Menu MBG, DPR Dorong BGN Libatkan Ahli Independen
Indonesia
Presiden Prabowo akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG, Komisi IX DPR: Cegah Keracunan dan Evaluasi Menyeluruh
Lebih dari 5000 anak menjadi korban keracunan MBG karena makanan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Presiden Prabowo akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG, Komisi IX DPR: Cegah Keracunan dan Evaluasi Menyeluruh
Indonesia
Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Desak BGN Koordinasi dengan BPOM
Anggota Komisi IX DPR mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar lebih berhati-hati dalam menjalankan program MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Desak BGN Koordinasi dengan BPOM
Bagikan