Tangani Vaksin Palsu, Pemerintah Perlu Manajemen Krisis

MerahPutih Nasional - Pemerintah dinilai sigap dalam merespon peredaran vaksin palsu, tapi penanganan vaksin palsu ini mempunyai celah. Salah satunya soal manajemen krisis terutama dalam penyampaian informasi ke publik.

“Persoalan vaksin palsu ini kan sudah berminggu-minggu. Harusnya tensinya bisa semakin turun, tetapi yang terjadi malah semakin tinggi. Orang tua yang anaknya terkena vaksin palsu semakin bingung harus berbuat apa. Saya mau ingatkan, kalau pola komunikasi Pemerintah soal vaksin palsu seperti ini terus, saya khawatir persoalan ini bisa jadi krisis. Makanya, Pemerintah harus punya menajemen krisis soal vaksin palsu ini,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris yang salah satu lingkup tugasnya pengawasan bidang kesehatan, saat kunjungan kerja di Padang, Sumatera Barat, Selasa (19/7).

Fahira mengungkapkan, harus ada pra kondisi atau persiapan baik yang sifatnya substantif, teknis, termasuk program komunikasi publik dalam semua kebijakan, tindakan, penyataan, dan program penanganan vaksin palsu. Harusnya, lanjut Fahira, sebelum nama-nama rumah sakit pengguna vaksin palsu diumumkan ke publik, ada pra kondisi untuk mengomunikasian kebijakan, program, dan aksi yang akan dilakukan Pemerintah untuk anak-anak yang diduga diberi vaksin palsu oleh rumah sakit. Pra kondisi ini sangat perlu agar orang tua yang anaknya pernah diimunisasi di rumah sakit tersebut tidak panik dan tahu langkah-langkah yang harus mereka lakukan.

“Kalau ada menajemen krisis, semua kebijakan, tindakan, penyataan, dan program penanganan vaksin palsu termasuk penyampaian informasi kepada publik direncanakan dengan baik dan diantisipasi risikonya seperti apa. Kalau ada pra kondisi, kericuhan di beberapa rumah sakit tidak akan terjadi,” ujar Fahira.

Jangan sampai, lanjut Fahira, persoalan vaksin palsu ini, malah melahirkan persoalan-persoalan baru. “Saya dapat info, IDI melaporkan orang tua anak korban vaksin palsu yang diduga melakukan pemukulan kepada dokter. Inilah kalau tidak ada menajemen krisis, masalahnya semakin runyam dan melahirkan persoalan-persoalan baru,” tukas Senator Jakarta ini.

Menurut Fahira, kekecawaan orang tua yang anaknya diduga diberi vaksin palsu semakin bertambah, saat rumah sakit-rumah sakit yang namanya diumumkan juga tidak mempunyai manejemen krisis dan tidak siap menghadapi tuntutan para orang tua.

“Tuntutan utama para orang tua itu keterbukaaan informasi pasien dengan menerbitkan daftar pasien selama periode 2003-2016 yang mendapatkan vaksinasi di RS tersebut, dan RS tidak siap. Ini yang membuat para orang tua marah. Jika kemarin ada prakondisi, pasti tidak akan serunyam sekarang. Pemerintah harus paham, semua orang tua pasti panik kalau tahu anaknya diberi vaksin palsu. Makanya harus ada manejemen krisis, bila perlu buat krisis center, bukan bermaksud membuat masyarakat menjadi panik, tetapi sebagai pusat pelayanan dan informasi agar masyarakat tenang,” ucap Fahira.

BACA JUGA:

1. Dampak Vaksin Palsu, Menghambat Pertumbuhan Sang Anak
2. Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Anaknya Jalani Medical Check Up
3. Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Negara Bertanggung Jawab
4. Dede Yusuf Perintahkan Satgas Penanggulan Vaksin Palsu Lakukan Penyelidikan
5. Orangtua Korban Minta Jaminan Vaksin Palsu Tak Memiliki Dampak Negatif