Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Negara Bertanggung Jawab

Ana AmaliaAna Amalia - Rabu, 20 Juli 2016
Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Negara Bertanggung Jawab

Puri Kencana Putri, Kepala Divisi Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, dalam konferensi pers di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, Rabu (20/7). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Bersama dengan KontraS dan YLBHI, orang tua korban vaksin palsu yang tergabung dalam Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu berkumpul di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur untuk kembali meminta kejelasan tentang nasib anak mereka.

Kepala Divisi Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, Puri Kencana Putri mengatakan negara harus bertanggung jawab atas permasalahan vaksin palsu. Pasalnya terdapat rantai indikasi kejahatan bisnis vaksin palsu dari jalur suplai, distribusi resmi serta badan-badan pemantau dari pihak pemerintah melalui perdagangan besar farmasi.

"Kenapa kami ambil sudut pertanggung jawaban negara? Karena kami melihat belum ada langkah konkrit dan kepastian hukum apalagi kalau konsen pak presiden Jokowi mengatakan bahwa semenjak dia menjadi presiden mengatakan negara harus hadir dalam segala bentuk apapun," ucapnya kepada awak media di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, Rabu (20/7).

Dari data yang dihimpun oleh KontraS dan YLBHI, jalur peredaran vaksin palsu bukan hanya pada distributor dan oknum rumah sakit, akan tetapi rumah sakit juga berperan dalam jalur peredaran tersebut. Alasannya pembayaran vaksin palsu juga terjadi pada kasir resmi rumah sakit.

"Ini mengindikasikan adanya peran dari rumah sakit kedalam sistem pengadaan obat. Namun demikian sampai saat ini belum ada penjelasan alur peredaran vaksin palsu," pungkasnya.

Dengan begitu, KontraS, YLBHI serta Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu menuntut keterbukaan informasi mengenai jalur distribusi vaksin palsu. Selama ini, lanjut Puri, tidak ada pernyataan jelas atas peredaran tersebut.

"Kalau jokowi mengatakan negara harus hadir pertama tuntutan kami adalah menginstruksikan kapolri untuk membongkar kejahatan vaksim palsu sampai keakar akarnya," ujar Puri. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Dede Yusuf Perintahkan Satgas Penanggulan Vaksin Palsu Lakukan Penyelidikan
  2. Orangtua Korban Minta Jaminan Vaksin Palsu Tak Memiliki Dampak Negatif
  3. Minta Pertolongan, Orangtua Korban Vaksin Palsu Temui Ketua DPR RI
  4. Menkes Minta Masyarakat Jangan Anarkis Soal Vaksin Palsu
  5. Selain Vaksin Palsu, Ternyata Ada Obat Palsu

 

#Kemenkes #Vaksin Palsu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Perintahkan Menkes Kerja Keras Percepat Pemenuhan 70 Ribu Dokter Spesialis
Selain itu, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 500 rumah sakit berkualitas tinggi di setiap kabupaten dalam empat tahun mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Presiden Prabowo Perintahkan Menkes Kerja Keras Percepat Pemenuhan 70 Ribu Dokter Spesialis
Indonesia
Kemenkes Beri Obat Cacing ke Warga yang Satu Desa dengan Raya di Sukabumi
Menkes juga memastikan semua anggota keluarga Raya yang mengidap penyakit tuberkulosis atau TBC diberi penanganan hingga sembuh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Agustus 2025
Kemenkes Beri Obat Cacing ke Warga yang Satu Desa dengan Raya di Sukabumi
Indonesia
KPK Geledah Kantor Kemenkes terkait Kasus Bupati Koltim
Penggeledahan di Kemenkes untuk mencari dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk pembangunan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Agustus 2025
KPK Geledah Kantor Kemenkes terkait Kasus Bupati Koltim
Indonesia
Menkes Janji Percepat Target 70 Ribu Dokter Spesialis Sesuai Perintah Prabowo, Siapkan Berbagai Intervensi
Mempercepat target lulusan 70 ribu dokter spesialis, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan berbagai intervensi, salah satunya di sektor hospital based.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Agustus 2025
Menkes Janji Percepat Target 70 Ribu Dokter Spesialis Sesuai Perintah Prabowo, Siapkan Berbagai Intervensi
Indonesia
Mulai 4 Agustus 2025, 53,8 Juta Anak Sekolah Bakal Ikut Cek Kesehatan Gratis
Sejak diluncurkannya pada Februari 2025, sudah ada 16,4 juta orang yang memanfaatkan layanan negara cek Kesehatan gratis.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Mulai 4 Agustus 2025, 53,8 Juta Anak Sekolah Bakal Ikut Cek Kesehatan Gratis
Indonesia
Jumlah Perokok Naik 5 Juta Orang, Termasuk Perokok Usia 15 Tahun
Jumlah kenaikan perokok sebanyak 5 juta orang itu, bahkan sudah sama atau melebihi jumlah penduduk negara-negara kecil
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 Juli 2025
Jumlah Perokok Naik 5 Juta Orang, Termasuk Perokok Usia 15 Tahun
Indonesia
Kemenkes Temukan 1 Kasus Positif COVID dari 32 Spesimen Pemeriksa
Kemenkes menjabarkan saat ini ada 179 kasus COVID-19, dengan 1 kasus positif dari 32 pemeriksaan yang ditemukan
Wisnu Cipto - Senin, 16 Juni 2025
Kemenkes Temukan 1 Kasus Positif COVID dari 32 Spesimen Pemeriksa
Lifestyle
50 Persen Perempuan Ikut Cek Kesehatan Gratis Alami Obesitas Sentral, Jika Tidak Ditangani Bisa Alami Stroke
Obesitas sentral, dihitung berdasarkan pengukuran lingkar pinggang, yakni >90 cm untuk laki-laki dan >80 cm untuk perempuan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 Juni 2025
50 Persen Perempuan Ikut Cek Kesehatan Gratis Alami Obesitas Sentral, Jika Tidak Ditangani Bisa Alami Stroke
Indonesia
Miris, Rokok Pengeluaran Tertinggi Ketiga Keluarga Indonesia di Atas Pendidikan
Angka perokok aktif di Indonesia mencapai 68 juta orang
Wisnu Cipto - Kamis, 12 Juni 2025
Miris, Rokok Pengeluaran Tertinggi Ketiga Keluarga Indonesia di Atas Pendidikan
Indonesia
4 Fakta Peringatan Kemenkes tentang Kewaspadaan Penularan COVID-19
Terjadi lonjakan tren COVID-19 di beberapa negara Asia yang secara geografis dekat dengan Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Juni 2025
4 Fakta Peringatan Kemenkes tentang Kewaspadaan Penularan COVID-19
Bagikan