Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Negara Bertanggung Jawab


Puri Kencana Putri, Kepala Divisi Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, dalam konferensi pers di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, Rabu (20/7). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)
MerahPutih Nasional - Bersama dengan KontraS dan YLBHI, orang tua korban vaksin palsu yang tergabung dalam Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu berkumpul di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur untuk kembali meminta kejelasan tentang nasib anak mereka.
Kepala Divisi Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, Puri Kencana Putri mengatakan negara harus bertanggung jawab atas permasalahan vaksin palsu. Pasalnya terdapat rantai indikasi kejahatan bisnis vaksin palsu dari jalur suplai, distribusi resmi serta badan-badan pemantau dari pihak pemerintah melalui perdagangan besar farmasi.
"Kenapa kami ambil sudut pertanggung jawaban negara? Karena kami melihat belum ada langkah konkrit dan kepastian hukum apalagi kalau konsen pak presiden Jokowi mengatakan bahwa semenjak dia menjadi presiden mengatakan negara harus hadir dalam segala bentuk apapun," ucapnya kepada awak media di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, Rabu (20/7).
Dari data yang dihimpun oleh KontraS dan YLBHI, jalur peredaran vaksin palsu bukan hanya pada distributor dan oknum rumah sakit, akan tetapi rumah sakit juga berperan dalam jalur peredaran tersebut. Alasannya pembayaran vaksin palsu juga terjadi pada kasir resmi rumah sakit.
"Ini mengindikasikan adanya peran dari rumah sakit kedalam sistem pengadaan obat. Namun demikian sampai saat ini belum ada penjelasan alur peredaran vaksin palsu," pungkasnya.
Dengan begitu, KontraS, YLBHI serta Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu menuntut keterbukaan informasi mengenai jalur distribusi vaksin palsu. Selama ini, lanjut Puri, tidak ada pernyataan jelas atas peredaran tersebut.
"Kalau jokowi mengatakan negara harus hadir pertama tuntutan kami adalah menginstruksikan kapolri untuk membongkar kejahatan vaksim palsu sampai keakar akarnya," ujar Puri. (Yni)
BACA JUGA:
- Dede Yusuf Perintahkan Satgas Penanggulan Vaksin Palsu Lakukan Penyelidikan
- Orangtua Korban Minta Jaminan Vaksin Palsu Tak Memiliki Dampak Negatif
- Minta Pertolongan, Orangtua Korban Vaksin Palsu Temui Ketua DPR RI
- Menkes Minta Masyarakat Jangan Anarkis Soal Vaksin Palsu
- Selain Vaksin Palsu, Ternyata Ada Obat Palsu
Bagikan
Berita Terkait
Presiden Prabowo Perintahkan Menkes Kerja Keras Percepat Pemenuhan 70 Ribu Dokter Spesialis

Kemenkes Beri Obat Cacing ke Warga yang Satu Desa dengan Raya di Sukabumi

KPK Geledah Kantor Kemenkes terkait Kasus Bupati Koltim

Menkes Janji Percepat Target 70 Ribu Dokter Spesialis Sesuai Perintah Prabowo, Siapkan Berbagai Intervensi

Mulai 4 Agustus 2025, 53,8 Juta Anak Sekolah Bakal Ikut Cek Kesehatan Gratis

Jumlah Perokok Naik 5 Juta Orang, Termasuk Perokok Usia 15 Tahun

Kemenkes Temukan 1 Kasus Positif COVID dari 32 Spesimen Pemeriksa

50 Persen Perempuan Ikut Cek Kesehatan Gratis Alami Obesitas Sentral, Jika Tidak Ditangani Bisa Alami Stroke

Miris, Rokok Pengeluaran Tertinggi Ketiga Keluarga Indonesia di Atas Pendidikan

4 Fakta Peringatan Kemenkes tentang Kewaspadaan Penularan COVID-19
