Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Negara Bertanggung Jawab

Ana AmaliaAna Amalia - Rabu, 20 Juli 2016
Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Negara Bertanggung Jawab

Puri Kencana Putri, Kepala Divisi Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, dalam konferensi pers di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, Rabu (20/7). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Bersama dengan KontraS dan YLBHI, orang tua korban vaksin palsu yang tergabung dalam Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu berkumpul di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur untuk kembali meminta kejelasan tentang nasib anak mereka.

Kepala Divisi Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, Puri Kencana Putri mengatakan negara harus bertanggung jawab atas permasalahan vaksin palsu. Pasalnya terdapat rantai indikasi kejahatan bisnis vaksin palsu dari jalur suplai, distribusi resmi serta badan-badan pemantau dari pihak pemerintah melalui perdagangan besar farmasi.

"Kenapa kami ambil sudut pertanggung jawaban negara? Karena kami melihat belum ada langkah konkrit dan kepastian hukum apalagi kalau konsen pak presiden Jokowi mengatakan bahwa semenjak dia menjadi presiden mengatakan negara harus hadir dalam segala bentuk apapun," ucapnya kepada awak media di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, Rabu (20/7).

Dari data yang dihimpun oleh KontraS dan YLBHI, jalur peredaran vaksin palsu bukan hanya pada distributor dan oknum rumah sakit, akan tetapi rumah sakit juga berperan dalam jalur peredaran tersebut. Alasannya pembayaran vaksin palsu juga terjadi pada kasir resmi rumah sakit.

"Ini mengindikasikan adanya peran dari rumah sakit kedalam sistem pengadaan obat. Namun demikian sampai saat ini belum ada penjelasan alur peredaran vaksin palsu," pungkasnya.

Dengan begitu, KontraS, YLBHI serta Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu menuntut keterbukaan informasi mengenai jalur distribusi vaksin palsu. Selama ini, lanjut Puri, tidak ada pernyataan jelas atas peredaran tersebut.

"Kalau jokowi mengatakan negara harus hadir pertama tuntutan kami adalah menginstruksikan kapolri untuk membongkar kejahatan vaksim palsu sampai keakar akarnya," ujar Puri. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Dede Yusuf Perintahkan Satgas Penanggulan Vaksin Palsu Lakukan Penyelidikan
  2. Orangtua Korban Minta Jaminan Vaksin Palsu Tak Memiliki Dampak Negatif
  3. Minta Pertolongan, Orangtua Korban Vaksin Palsu Temui Ketua DPR RI
  4. Menkes Minta Masyarakat Jangan Anarkis Soal Vaksin Palsu
  5. Selain Vaksin Palsu, Ternyata Ada Obat Palsu

 

#Kemenkes #Vaksin Palsu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Menkes Budi Gunadi dengan Komisi IX DPR Bahas Program Kesehatan Prioritas Nasional
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 19 Januari 2026
Raker Menkes Budi Gunadi dengan Komisi IX DPR Bahas Program Kesehatan Prioritas Nasional
Indonesia
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Langkah strategis ini dilakukan dalam memperkuat layanan kesehatan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Indonesia
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti aspek anggaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Indonesia
62 Kasus Superflu Terdeteksi di Wilayah Indonesia, Peningkatan Terjadi Saat Peralihan Musim
Kasus flu selama dua bulan terakhir juga sudah turun dan peningkatan hanya terjadi di awal peralihan musim kemarau ke musim hujan, begitu pula sebaliknya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
62 Kasus Superflu Terdeteksi di Wilayah Indonesia, Peningkatan Terjadi Saat Peralihan Musim
Indonesia
Superflu Mulai Terdeteksi, Dinkes DKI Minta Kenakan Masker Jika Sakit
Kemenkes mencatat 62 kasus influenza A (H3N2) subclade K tersebar di delapan provinsi, dengan jumlah terbanyak di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Superflu Mulai Terdeteksi, Dinkes DKI Minta Kenakan Masker Jika Sakit
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Antisipasi Ancaman Super Flu, Dorong Kemenkes Terbitkan Vaksin Pencegah
Dikhawatirkan, penyakit ini berdampak pada beban layanan kesehatan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Januari 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Antisipasi Ancaman Super Flu, Dorong Kemenkes Terbitkan Vaksin Pencegah
Indonesia
Waspada Super Flu, 62 Kasus Terkonfirmasi di Indonesia Terbanyak di Jawa Timur
Subclade K telah terdeteksi di Indonesia sejak Agustus 2025 melalui sistem surveilans sentinel ILI-SARI di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Januari 2026
Waspada Super Flu, 62 Kasus Terkonfirmasi di Indonesia Terbanyak di Jawa Timur
Indonesia
Super Flu Masuk ke Indonesia, Kemenkes Imbau Kenali Gejala dan Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar jenis virus ini.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Januari 2026
Super Flu Masuk ke Indonesia, Kemenkes Imbau Kenali Gejala dan Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
RS Akhirnya Beroperasi setelah Banjir, DPR Ingatkan Optimalkan Layanan
Kementerian Kesehatan diminta memastikan seluruh aspek layanan benar-benar siap dan optimal.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
RS Akhirnya Beroperasi setelah Banjir, DPR Ingatkan Optimalkan Layanan
Indonesia
Etomidate Resmi Masuk Narkotika Golongan II, Penyalahgunaan Bisa Dijerat UU Narkotika
Pemerintah menetapkan etomidate sebagai narkotika golongan II melalui Permenkes 15/2025. Penyalahgunaan dapat dijerat UU Narkotika dan memperoleh rehabilitasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
Etomidate Resmi Masuk Narkotika Golongan II, Penyalahgunaan Bisa Dijerat UU Narkotika
Bagikan