Komisi II DPR: Kita Percaya Pansel Terkait Capim KPK

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 04 Juli 2015
Komisi II DPR: Kita Percaya Pansel Terkait Capim KPK

Anggota Komisi III DPR, Henry Yosodiningrat tak persoalkan kriteria calon pimpinan KPK (Foto: Twitter @henryyoso)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Anggota Komisi II DPR RI, Henry Yosodiningrat mengaku tidak memiliki kriteria khusus bagi para Calon Pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, menurutnya Panitia Seleksi (Pansel) sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar untuk mencari sosok yang ideal dan pantas untuk memimpin lembaga tersebut.

“Pokoknya kita percayakan saja kepada para pansel. Dimana nantinya, bagi yang sudah memenuhi kelengkapan administrasi ya sudah dikirm saja ke komisi III untuk di fit and proper test (uji kelayakan),” tuturnya ketika ditemui merahputih.com, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, (4/7).

Dia mengatakan, bahwa dirinya belum mengetahui siapa-siapa saja Calon Pimipinan (Capim) yang mencalonkan diri. Karena, hingga saat ini masih ada sekitar 600 capim dan dirinya tidak mengenal satu persatu.

“Macem-macem ada sekian puluh dari pensiunan polisi, ada dari Advokat, Yang masih aktif di Komisi Yudisial juga ada,” katanya.

Ketika disinggung bagaimana dengan Capim KPK yang pernah bermasalah dengan hukum?

“Tergantung masalahnya besar atau tidak. Yah kalau tidak besar saya kira tidak apa-apa yah. Kalaupun dia memang layak kenapa tidak?” katanya.

Dia berharap siapapun pimpinan KPK nantinya, yang penting dia layak. Dan bisa membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih baik lagi. (rfd)

 

Baca Juga:

Komisi III DPR: Penegakan Hukum Perlu Penguatan

Usul Komisi III Tunda Pilkada, Warning Bagi Pemerintah  

Bingung dengan Jurus Dewa Mabok Jokowi Terkait Kapolri, Komisi III akan Gelar Rapat Pleno

 

 

#Pansel KPK #Komisi III DPR #Henry Yosodiningrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 27 November 2025
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Indonesia
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, PP turunan KUHAP ditargetkan rampung sebelum Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Indonesia
Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP, DPR: Penegak Hukum tak Boleh Gegabah
Komisi III DPR merespons keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memberikan rehabilitasi ke eks Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP, DPR: Penegak Hukum tak Boleh Gegabah
Indonesia
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
DPR RI sahkan 7 anggota Komisi Yudisial 2025-2030 via Rapat Paripurna. Anggota baru datang dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
Indonesia
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Penyusunan RUU ini merupakan langkah penting untuk menata ulang sistem pemidanaan nasional agar selaras dengan KUHP baru.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Indonesia
Wamenkumham: RUU Penyesuaian Pidana Harus Tuntas sebelum KUHP Nasional Berlaku
Wamenkumham Eddy Hiariej menargetkan RUU Penyesuaian Pidana rampung sebelum KUHP baru berlaku.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Wamenkumham: RUU Penyesuaian Pidana Harus Tuntas sebelum KUHP Nasional Berlaku
Indonesia
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU Penyesuaian Pidana
Komisi III DPR dan pemerintah resmi membentuk Panja untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana. Ditargetkan rampung pada akhir 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU Penyesuaian Pidana
Indonesia
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain
Komisi III DPR memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri, karena membongkar kasus pinjol ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain
Berita Foto
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan keterangan pers terkait RUU Penyesuaian Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 19 November 2025
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP
Indonesia
Ketua Komisi III DPR RI Klarifikasi Sejumlah Pasal RKUHAP yang Tuai Kritik Publik
Habiburokhman meluruskan sejumlah informasi keliru terkait RKUHAP, mulai dari upaya paksa, investigasi khusus, hingga isu diskriminasi penyandang disabilitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
Ketua Komisi III DPR RI Klarifikasi Sejumlah Pasal RKUHAP yang Tuai Kritik Publik
Bagikan