Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi I Pertanyakan Pembelian Helikopter Kepresidenan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 23 November 2015
Komisi I Pertanyakan Pembelian Helikopter Kepresidenan

Helikopter Agusta Westland AW-101. (Foto: agustawestland.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Peristiwa - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mempertanyakan pembelian helikopter kepresidenan mewah buatan Italia yang digadang-gadang bakal dibeli seharga US55 juta.

Menurutnya, pembelian helikopter VIIP tersebut belum mendesak karena helikopter Super Puma masih layak digunakan.

Terkait hal itu, Mahfudz pun mempertanyakan niat pemerintah yang tidak membeli dari PT Dirgantara Indonesia (DI) yang jauh lebih murah dan berkualitas.

"Kalau pun sudah mendesak, seharusnya Setneg (Sekretariat Negara) memanfaatkan produksi dalam negeri yang tidak kalah baik," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Senin (23/11).

Diakuinya, spesifikasi PT DI punya kemampuan membuat pesawat VVIP.

"Super Puma tinggal dimodifikasi saja. Soal interior itu perkara mudah. Kalau ada kebutuhan mendesak, ya menurut saya memprioritaskan kebutuhan dalam negeri saja," kata Mahfudz.

Sebelumnya, dikabarkan Setneg menawarkan penggantian helikopter baru untuk Presiden Joko Widodo. Helikopter Super Puma bakal diganti dengan helikopter Agusta Westland AW-101 buatan Italia untuk menunjang tugas kepresidenannya. (fdi)

 

Baca Juga:

  1. Haruskah Helikopter Kepresidenan Diganti?
  2. Heboh, Selain Ojek dan Taxi Online, Ada Juga Helikopter Online
  3. Setelah #PapaMintaHelikopter, Presiden Jokowi Dihujat Lewat #IndonesiaDaruratNalar
  4. Beli Helikopter, Presiden Jokowi Dibully Lewat Tagar #PapaMintaHelikopter
  5. Redam Kabut Asap, BNPB Kerahkan 32 Helikopter
#Komisi I DPR #Helikopter Kepresidenan #Helikopter Mewah #Mahfudz Siddiq
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta seluruh PSE Lingkup Privat segera mendaftar ke Komdigi. Ia juga mendukung pemberian sanksi hingga pemblokiran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Indonesia
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal (Deng Ical) mendukung rencana Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
Latsarmil Dinilai Tak Relevan, Anggota Komisi I DPR Minta Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih Difokuskan ke Manajerial
TB Hasanuddin mengusulkan penghapusan Latihan Dasar Kemiliteran bagi calon manajer KDMP. Langkah itu dinilai dapat menghemat sekitar Rp 30 juta per peserta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Latsarmil Dinilai Tak Relevan, Anggota Komisi I DPR Minta Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih Difokuskan ke Manajerial
Indonesia
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Panja akan terdiri dari lima pimpinan dan 18 anggota.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah Indonesia mendorong PBB dan komunitas internasional untuk menghentikan konflik AS-Iran.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Bagikan