Komisi I Pertanyakan Pembelian Helikopter Kepresidenan
Helikopter Agusta Westland AW-101. (Foto: agustawestland.com)
Merahputih Peristiwa - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mempertanyakan pembelian helikopter kepresidenan mewah buatan Italia yang digadang-gadang bakal dibeli seharga US55 juta.
Menurutnya, pembelian helikopter VIIP tersebut belum mendesak karena helikopter Super Puma masih layak digunakan.
Terkait hal itu, Mahfudz pun mempertanyakan niat pemerintah yang tidak membeli dari PT Dirgantara Indonesia (DI) yang jauh lebih murah dan berkualitas.
"Kalau pun sudah mendesak, seharusnya Setneg (Sekretariat Negara) memanfaatkan produksi dalam negeri yang tidak kalah baik," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Senin (23/11).
Diakuinya, spesifikasi PT DI punya kemampuan membuat pesawat VVIP.
"Super Puma tinggal dimodifikasi saja. Soal interior itu perkara mudah. Kalau ada kebutuhan mendesak, ya menurut saya memprioritaskan kebutuhan dalam negeri saja," kata Mahfudz.
Sebelumnya, dikabarkan Setneg menawarkan penggantian helikopter baru untuk Presiden Joko Widodo. Helikopter Super Puma bakal diganti dengan helikopter Agusta Westland AW-101 buatan Italia untuk menunjang tugas kepresidenannya. (fdi)
Baca Juga:
- Haruskah Helikopter Kepresidenan Diganti?
- Heboh, Selain Ojek dan Taxi Online, Ada Juga Helikopter Online
- Setelah #PapaMintaHelikopter, Presiden Jokowi Dihujat Lewat #IndonesiaDaruratNalar
- Beli Helikopter, Presiden Jokowi Dibully Lewat Tagar #PapaMintaHelikopter
- Redam Kabut Asap, BNPB Kerahkan 32 Helikopter
Bagikan
Berita Terkait
Ancaman Invasi AS dan Kerusuhan Iran, DPR Soroti Keselamatan WNI
Komisi I DPR Minta Kemlu Bergerak Cepat Tangani Kasus Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri