Kisah Pilu Said Didu Saat Jadi Sekretaris BUMN


Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dalam acara Perspektif Indonesia bertema "Menteri Politisi dan Bukan, Bagus Mana?" di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (27/6). (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)
MerahPutih Politik - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu mengatakan bahwa penunjukan menteri dari jalur birokrasi lebih bagus ketimbang memilih dari luar. Namun, itu hanya untuk beberapa Kementerian saja.
"Baik dari luar Parpol ataupun tidak yang terpenting itukan memiliki kinerja yang baik dibidangnya," tuturnya dalam Acara Perspektif Indonesia bertema "Menteri Politisi dan Bukan, Bagus mana ?" di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, (27/6).
Dia mengisahkan, saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris di Kementerian BUMN dirinya pernah menerima 1000 Riwayat Hidup yang diusungkan partai. Namun, dari 1000 itu yang memiliki keahlian sesungguhnya hanya sekitar 45 Orang.
"Nah banyak yang di parpol sangat rendah. Makanya saya buatlah PP 41. Saya bilang gini mau banyak Komisaris di Bank Mandiri yang gajinya mencapai 100 Juta lalu 96 Juta. Orang itu gajinya lebih besar dari Presiden. Kan lucu gaji tim suksesnya lebih besar daripada gaji yang disukseskannya," sindirnya.
Dia menambahkan, ketika itu dirinya pernah dimarahi presiden karena tidak memilih orang-orang yang memang direkomendasikannya.
"Tiga kali empat kali mencoret kriterianya. Siapa yang coret? Saat itu ditanya presiden. Saya bilang saya orangnya," ujarnya dengan nada setengah berbangga.
Masih kata Said, orang-orang yang direkomendasikan tersebut akhirnya tetap di temlatkan di perusahaan-perusahaan BUMN semisal di PT.POS Indonesia yang gajinya tidak terlalu besar. (rfd)
Baca Juga:
DPR Tolak SKK Migas Jadi BUMN Khusus
Menteri ESDM: BUMN Khusus Mirip Lembaga Penjamin Simpanan
Politik Balas Jasa di Pucuk Komisaris BUMN
Timses Jokowi Layak Jadi Komisaris BUMN
Bagikan
Berita Terkait
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN

Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN

Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten

MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN

WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara

Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi

KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi

2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator

2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara

Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
