Ketua KSPI: 40 Persen Perusahaan Larang Buruh Berserikat
Fredy Wansyah - Rabu, 06 Mei 2015
MerahPutih Nasional - Meski hak untuk mendirikan serikat buruh sudah dijamin Undang-Undang Dasar(UUD) 1945 dan UU Tahun 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, masih ada saja perusahaan yang melarang buruhnya berserikat.
"Di kita ada 30-40 persen perusahaan yang anti union," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Merahputih.com di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (6/5).
Menurut Iqbal, dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 perusahaan yang melarang pekerjanya berserikat dapat diajukan ke kepolisian. Ancamannya, kata dia, satu tahun penjara. "Harusnya ada hukuman satu tahun penjara," katanya.
Iqbal menjelaskan, salah satu perusahaan yang melarang mendirikan serikat buruh di semua vendor perusahaan ialah Samsung. Jika ketahuan, maka perusahaan tidak segan-segan memecat karyawannya.
Salah satu korbannya adalah vendor Samsung Joko Santoso yang juga aktif di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Ia baru ingin merintis serikat buruh di perusahaanya, namun keburu ketahuan dan hadiahnya berupa pemecatan.
"Kita sudah ajukan (Samsung, red), tapi diberangus ketika melaporkan ke kepolisian, buruh dipecat," kata dia.
Semua ini, imbuh Iqbal, karena penegakan hukum sangat lemah. "Law enforcement lemah," tandasnya. (mad)
Baca Juga:
5 Kisah Mengharukan Aktivis Buruh Sebastian Manuputty
Jomblo, Para Buruh Wanita Minta Pengurangan Jam Kerja
Aksi Aliansi Jurnalis Independen Surabaya di Hari Buruh Sedunia
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja, 146,54 Juta Orang Indonesia Bekerja Sebagai Buruh
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia
Pemerintah Harus Pastikan Tidak Ada Kebingungan Mengenai Upah, Masyarakat Selalu Berharap Upah Naik
