Ketua Fraksi NasDem Tak Tahu Anggaran Siluman
Foto: antarafoto
MerahPutih Nasional - Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengaku tak tahu menahu soal adanya 'dana siluman'. Ia berdalih NasDem masih tergolong anyar duduk di lembaga legislatif.
"Kalau anggaran siluman kita bingung, kita fraksi terbaru. Saya belum paham itu itu anggaran siluman, coba kasih tahu saya, yang model gimana? Supaya saya bisa periksa," kata Barus, di kantor DPP, Nasdem, Jakarta, Senin (2/3). (Baca: Diknas DKI Jakarta Tak Pernah Usulkan Pengadaan Buku Trilogi Ahok)
Setelah mendapatkan penjelasan dari awak media yang dimaksud dengan anggaran siluman, barulah Barus paham. Menurutnya, barang-barang yang tidak diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tapi masuk dalam struktur anggaran, maka hal itu diceritakan saja kepada DPRD. Sebab, DPRD bukan pelaksana anggaran, melainkan pemberi persetujuan atas anggaran tersebut.
"Kalau sudah disetujui Paripurna. Kemudian, kan harus ada isi perutnya, yang pegang pimpinan," katanya. (Baca: Djarot Mohon Mendagri Turun Tangan Selesaikan Konflik DPRD vs Ahok)
Komisi, kata dia, menyampaikan kepada pimpinan Dewan, kemudian pimpinan merangkum lalu mengirimkanya kepada eksuktif untuk didaftarkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, pada saat pembahasan di DPR, gubernur sebenarnya mempunyai hak untuk menganulir anggaran mana saja yang tidak dapat disetujui.
"Harusnya gubernur sampaikan kepada DPRD, ini tidak dibahas, ini tidak ada bagaimana, sebelum kita kirimkan ke Kemendagri," pungkasnya.
Seperti diketahui, perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kian seru. DPRD mengancam akan menggunakan hak angket untuk menelusuri dana siluman sebagaimana yang disebutkan Ahok. Sebaliknya, dia melaporkan anggota Dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terjadi penyelewengan dalam APBD DKI Jakarta tahun 2015.(mad)
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra