Ketua DPRD Sebut Ahok Ngawur

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 06 Maret 2015
Ketua DPRD Sebut Ahok Ngawur

Basuji Tjahja Purnama (Ahok). (Foto: Screenshot YouTube)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Perseteruan DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum juga reda.

Bahkan konflik yang berawal dari temuan BPKP DKI 2013 tentang dana siluman tersebut semakin memanas setelah Ahok melaporkan dugaan penggelembungan APBD 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik mengatakan Ahok sudah melakukan pelanggaran peraturan dan kebohongan publik. Sebab, anggaran pengadaan barang dan jasa pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015 DKI yang diserahkan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak pernah dibahas bersama DPRD. (Baca: Idil Akbar: Manuver Ahok Rusak Hubungan Kelembagaan)

"Ahok ngatur sendiri apabila APBD sudah ditetapkan setelah jadi Perda. Itu tidak pernah dibahas bersama DPRD kalau yang dilaporkan ke Mendagri. Tapi kalau proses pembahasan, itu bukan dana siluman," kata Taufik saat dihubungi, Jumat (6/3).

Menurut Taufik, publik harus mengetahui betapa amburadulnya Ahok sebagai kepala pemerintahan Provinsi, menuduh DPRD memasukkan dana siluman pada APBD DKI. Bayangkan saja, kata dia, betapa beraninya Ahok menyampaikan laporan APBD kepada Mendagri yang tidak disetujui oleh DPRD

"Ahok dalam hal proses pembahasan dan pengesahan APBD ini melanggar aturan. Jadi ini Ahok yang ngawur," pungkasnya. (Baca: Merasa Difitnah, Lulung Laporkan Wartakota ke Polda Metro Jaya)

Kendati tengah sedang berseteru dengan Ahok, Taufik mengatakan bahwa perseteruan tersebut tidak mengganggu kinerja DPRD. Bahkan, hubungan anggotanya semakin solid memperjuangkan hak angket untuk menyelidiki pelanggaran Ahok.

"Hak angket jalan terus dan hak angket itu hak anggota, bukan fraksi atau DPP," kata Taufik yang juga politisi Partai Gerindra ini. (hur)

#Hak Angket Untuk Ahok #DPRD Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
CKG Sekolah dapat menjadi sumber data kesehatan yang penting bagi pemerintah
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Indonesia
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Pemprov DKI memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Paljaya dalam rangka membantu pembangun septic tank yang dibutuhkan di beberapa tempat itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Indonesia
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Tarif parkir di Jakarta saat ini sudah terbilang tinggi, yakni Rp 5.000 per jam. Kenaikan tarif justru berisiko menimbulkan ketimpangan dan tidak serta-merta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Indonesia
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Khoirudin
Wisnu Cipto - Minggu, 22 Juni 2025
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Indonesia
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Aplikasi Sirukim yang baru diluncurkan ulang itu bisa mengentaskan masalah pungutan liar (pungli) bagi warga ketika ingin mencari tempat tinggal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Bagikan