Kerjasama dengan Polri, BKPM Targetkan Investasi Hingga Rp 631 Triliun

Ana AmaliaAna Amalia - Senin, 19 September 2016
Kerjasama dengan Polri, BKPM Targetkan Investasi Hingga Rp 631 Triliun

Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Melalui kerjasama dengan Polri, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2017 hingga Rp 631 Triliun.

"Dengan terjalinnya kerjasama dan koordinasi anatara BKPM dan Polri yang lebih erat, diharapkan target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2016 sebesar Rp. 594,8 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp. 631,5 Triliun," kata Kepala BKPM, Thomas Trikasih Limbong di Gedung Nusantara BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (19/9).

Thomas juga mengatakan BKPM akan terus memantau dan memfasilitasi nilai komitmen investasi yang sudah mendapatkan izin prinsip penanaman modal. Saat ini BKPM baru bisa memfasilitasi 34 proyek dengan nilai mencapai Rp. 145 triliun dan tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan bantuan Polri, diharapkan membantu menyelesaikan permasalahan yang biasa dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan investasinya, salah satunya masalah gangguan keamanan.

"Mengingat investasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, maka diperlukan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk disini adalah Kepolisian Republik Indonesia, di saat pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu," katanya. (Yni)

BACA JUGA:

  1. BKPM Siapkan Tiga Skema Investasi
  2. Kepala BKPM Optimistis Kapolri Baru Dukung Keamanan Investasi
  3. BKPM Dekati Investor dari Australia
  4. Bertemu Menteri Denmark, Kepala BKPM Tawarkan Empat Sektor
  5. BKPM Apresiasi Perluasan Pabrik Tekstil Jateng Serap 6.000 Tenaga Kerja
#Polri #BKPM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ana Amalia

Happy life happy me
Show More

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan