Kepala BKPM Optimistis Kapolri Baru Dukung Keamanan Investasi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 14 Juli 2016
Kepala BKPM Optimistis Kapolri Baru Dukung Keamanan Investasi

Pelantikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Istana Negara, Rabu (13/7). (Facebook Divisi Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani optimistis pelantikan Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian semakin memperkuat sinergi dengan kepolisian dalam mendukung investasi, khususnya jaminan keamanan terhadap proyek investasi.

Menurut Franky, kinerja investasi akan lebih baik dengan dukungan jaminan keamanan dari pihak kepolisian seperti saat Tito menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya di mana telah dirintis sinergi untuk memberikan jaminan keamanan bagi investor.

"Saat beliau menjabat Kapolda Metro, sudah pernah dirintis kerja sama untuk memberikan jaminan kepada investor yang merealisasikan investasinya. Termasuk bagi investor eksisting. Kami akan meneruskan dan memperkuat sinergi sehingga dapat meningkatkan iklim dan daya saing investasi di Indonesia," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (14/7).

Franky menjelaskan salah satu bentuk sinergi BKPM dan Polri dalam mendukung investasi adalah dukungan terhadap Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang ditandatangani oleh Kepala BKPM dan Kapolri pada 22 Februari 2016.

Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara BKPM dan Kapolda yang wilayahnya terdapat kawasan industri yang mengimplementasikan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi, salah satunya Kapolda Metro Jaya yang kala itu dijabat Tito Karnavian.

"Program KLIK sudah berjalan dengan dukungan dari kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah, termasuk kepolisian. Ke depan kami akan mengembangkan berbagai bentuk sinergi lainnya sehingga iklim investasi di Indonesia semakin menarik bagi investor," imbuhnya.

Selain dengan Kapolda Metro Jaya, Kepala BKPM juga memiliki nota kesepahaman dengan beberapa pimpinan kepolisian di tingkat provinsi di antaranya dengan Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Sulawesi Selatan. 

Nota kesepahaman itu dibuat agar kepolisian di tingkat daerah dapat memiliki perhatian khusus terkait pentingnya dukungan terhadap keamanan proyek-proyek investasi di daerah, khususnya dalam kawasan industri KLIK yang melakukan percepatan konstruksi.

KLIK merupakan program yang memberikan kemudahan bagi investor untuk dapat langsung melakukan konstruksi sambil mengurus perizinan yang diperlukan. 

Saat ini program tersebut dilaksanakan pada 14 kawasan industri, dengan total luas lahan mencapai 10.022 hektare.

Keempat belas kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri atas 3 kawasan industri seluas 840 hektare, Jawa Timur 1 kawasan industri seluas 1.761 hektare, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare, Banten terdiri atas 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektare, Jawa Barat terdiri atas 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektare dan Sumatera Utara 1 kawasan industri seluas 100 hektare.

BACA JUGA:

  1. Serah Terima Jabatan Kapolri Dilakukan Hari Ini
  2. Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan Wajibkan Anggota Kepolisian Setor LHKPN
  3. Jadi Kapolri, Ini Gebrakan Perdana Jenderal Tito Karnavian
  4. Presiden Jokowi Sampaikan Dua Pesan untuk Kapolri Baru Jenderal Tito Karnavian
  5. Komjen Pol Tito Karnavian Dilantik Presiden Jokowi Jadi Kapolri Siang Ini
#Franky Sibarani #BKPM #Investasi #Tito Karnavian #Pelantikan Kapolri
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Berita
Sektor Tokenisasi Aset RWA Meroket Rp 533 Triliun, Solusi Investasi Murah Generasi Baru
Kepastian hukum instrumen finansial ini di Indonesia pun sudah mengantongi lampu hijau
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Sektor Tokenisasi Aset RWA Meroket Rp 533 Triliun, Solusi Investasi Murah Generasi Baru
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Menlu Qatar Bertemu Presiden Prabowo, Tegaskan Komitmen Investasi Rp 70 Triliun
Menlu Qatar juga membahas rencana kunjungan Emir Qatar ke Indonesia pada akhir tahun 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 16 Juni 2026
Menlu Qatar Bertemu Presiden Prabowo, Tegaskan Komitmen Investasi Rp 70 Triliun
Fashion
Dolar AS Menguat, Investasi Emas Dinilai Jadi Pilihan Aman untuk Lindungi Aset
Emas kini dinilai sebagai pilihan aman untuk melindungi aset. Milenial dan Gen Z mulai menjadikan emas sebagai instrumen investasi.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
Dolar AS Menguat, Investasi Emas Dinilai Jadi Pilihan Aman untuk Lindungi Aset
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Lainnya
BTC Price Game Kini Hadir di Pintu, Fitur Edukatif untuk Analisis Harga Bitcoin
Pengguna dengan kemenangan beruntun dapat melanjutkan ke babak berikutnya tanpa mengurangi kredit game
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Juni 2026
BTC Price Game Kini Hadir di Pintu, Fitur Edukatif untuk Analisis Harga Bitcoin
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pengusaha jangan Diperas dan Dipersulit Terus
Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pengusaha jangan Diperas dan Dipersulit Terus
Indonesia
Prabowo Bakal Kesulitan Kejar Pertumbuhan 6,5 persen di 2027 Tanpa Dukungan Swasta
Mendukung berbagai program prioritas dan program vital, belanja negara dalam APBN 2027 direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Bakal Kesulitan Kejar Pertumbuhan 6,5 persen di 2027 Tanpa Dukungan Swasta
Indonesia
Buka Pintu Investasi, Pemprov DKI bakal Terbitkan Obligasi Daerah Tahun Depan
Skema ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki tabungan atau dana investasi untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Buka Pintu Investasi, Pemprov DKI bakal Terbitkan Obligasi Daerah Tahun Depan
Indonesia
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
deregulasi juga harus tetap menjaga kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum agar tidak berubah menjadi liberalisasi tanpa kontrol.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
Bagikan