Luhung Sapto
MerahPutih, Bisnis-Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan Polri dan Kejaksaan Agung akan memberikan asistensi untuk para kepala daerah dalam menyusun anggaran untuk program-program pembangunan. Hal ini dilakukan karena banyak kepala daerah khawatir terjerat kriminalisasi oleh aparat penegak hukum, padahal rendahnya penyerapan anggaran mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak maksimal.
Kapolri juga menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus korupsi tentu harus bisa dibedakan mana yang kebijakan mana dan mana yang kriminal, itu poin pentingnya.
“Kalau itu hanya pelanggaran administrasi, ya diselesaikan dengan UU Administrasi,” kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kepada wartawan seusai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (24/8).
Demikian juga, yang terkait dengan masalah perdata, menurut Kapolri, tentu, polisi itu atau penyidik itu mencari mind area-nya, niat jahatnya. “Kalau sudah niat jahat pasti diproses secara hukum, tapi kalau itu tidak ada bisa masuk ke masalah perdata atau administrasi,” tegasnya.
Menurut Badrodin, Kejaksaan sudah membentuk tim yang akan memberikan asistensi apakah akan juga ada hal-hal yang kira-kira melanggar hukum atau tidak, ada kerawanan enggak sehingga TP4 Kejaksaan mengawal proses pembangunan itu.
Sedangkan, Polri siap diajak konsultasi kalau misalnya ada satu kebijakan yang diambil dan melanggar ketentuan peraturan menteri, Keppres tentu harus didalami apakah kebijakan tersebut akan berimplikasi kepada potensi kerugian negara atau pelanggaran rutinnya. (Luh)
Baca Juga:
Jaksa Agung Minta Kepala Daerah Tidak Takut Gunakan Anggaran
Presiden Instruksikan Antisipasi Situasi Ekonomi Semakin Memburuk
Jadi Capim KPK, Hendardji tidak Takut Dikriminalisasi
