Noer Ardiansjah
MerahPutih Megapolitan - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklarifikasi terkait anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp13,9 triliun. Klarifikasi tersebut sebagai bantahan bahwa Pemprov DKI menimbun dana anggaran sebesar itu di bank.
Heru mengatakan, uang sebesar Rp13,9 triliun merupakan dana berjalan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pemprov DKI pada bulan Juli. Anggaran tersebut bukan disimpan, tapi dana ini yang digunakan untuk membiayai pemerintah DKI.
"Jadi begini, kami ingin meluruskan terkait dana Rp13,9 triliun. Dana ini yang digunakan untuk membiayai dan menjalankan pemerintahan," kata Heru saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).
Heru menambahkan DKI Jakarta jangan dibanding-bandingkan dengan provinsi lain. Pasalnya, otonomi DKI Jakarta hanya berpusat di provinsi. Sedangkan di daerah provinsi lain, otonomi ada pembagian otonomi di tingkat kabupaten/kota.
"Jangan membedakan DKI itu sama dengan provinsi lainya. Saya beri contoh, di Jawa Barat sudah punya provinsi sendiri. Terus terdapat Wali Kota Bandung, dan punya otonomi serta memiliki anggaran sendiri. Kalau di DKI kan enggak ada semuanya berpusat pada tingkat provinsi," jelasnya.
Menurut Heru, anggaran Rp13,9 triliun memang dimiliki Pemrpov DKI pada bulan Juni 2016. Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja modal dan pegawai yang berkisar Rp5 triliun hingga Rp5,5 triliun per bulan.
"Kalau sudah digunakan untuk gaji pegawai, belanja gaji dewan, terus barang dan jasa mencapai Rp2,5 triliun. Kalkulasi dengan belanja modal kami terbukti bisa tetapkan Rp5 triliun," tuturnya.
Ternyata, sambungnya, sekarang ini saldo keuangan yang dimiliki pemrpov DKI Rp11 triliun. Terambil lagi sekian, berarti pemerintah harus punya dana aman kurang lebih perbulannya Rp10 triliun.
"Kalau saldo mencapai Rp2 triliun, besok saya dimaki-maki sama 72 ribu karyawan karena enggak bisa gajian. Jadi kita harus safety," tandasnya. (Abi)
BACA JUGA:
