Kemenlu Harap Hubungan RI dengan Australia Tetap Harmonis

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Rabu, 29 April 2015
Kemenlu Harap Hubungan RI dengan Australia Tetap Harmonis

Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson (tengah) saat melakukan kunjungan ke Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (1/4). (antara foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Keputusan Presiden Joko Widodo mengeksekusi Duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mendapat reaksi keras dari Pemerintah Australia. Pemerintah Australia menilai eksekusi mati kepada terpidana mati kasus narkotika itu kejam dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bentuk Protes, Australia langsung menarik Duta Besarnya Paul Grigson.

Penarikan Paul Grigson dari Indonesia langsung diumumkan oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Seperti dilansir dari The Sydney Herald Morning Herald pada Rabu (29/4), Tony menjelaskan bahwa pihaknya menghormati kedaulatan hukum Indonesia, namun demikian Tony menyesalkan eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia. Atas dasar itulah, Pemerintah Australia akan menarik Dubesnya untuk Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengaku belum menerima notifikasi (pemberitahuan) resmi Pemerintah Australia terkait pernyataan resmi Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang dalam waktu dekat akan segera menarik duta besarnya untuk Indonesia.

"Saat ini kita belum mendapatkan notifikasi (pemberitahuan) resmi dari Pemerintah Australia," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Rabu (29/4).

Arrmanatha melanjutkan hingga kini pihaknya sama sekali tidak mengerti dan mengaku belum tahu terkait rencana Australia menarik Dubesnya di Indonesia. Namun demikian ia berharap pasca eksekusi mati dua terpidana Bali Nine, hubungan bilateral kedua negara tetap berjalan dengan baik.

"Kita tetap berharap bahwa hubungan bilateral antara Australia dengan Indonesia tetap baik," tandas Arrmanatha.

Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya, pada Rabu dini hari (29/4) eksekusi mati terhadap 8 terpidana mati kasus narkotika dilaksanakan. Dari 8 orang tersebut, dua diantaranya adalah warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. (bhd)

BACA JUGA:  

Hikmahanto: Jika Australia Bertindak Diluar Batas, RI Harus Tegas 

Imbas Eksekusi Mati Terpidana Narkoba, SBY Batalkan Kunjungan ke Australia

Permintaan Terakhir Andrew Chan: Menikah dengan Kekasihnya 

Eksekusi Mati Mary Jane Ditunda, Ini Reaksi Keluarganya

Polemik Indonesia Australia, Pengamat: Kalau Perang Kita Harus Siap! 

Rasa Syukur Netizen Lewat #MaryJaneLives

 

#Kementerian Luar Negeri #Eksekusi Mati Kasus Narkoba #Australia Ancam Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
95 WNI Selamat dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong, Lapor KJRI
Konsulat Jenderal RI (KJRI) Hong Kong memperkirakan jumlah WNI di komplek apartemen 140 orang.
Frengky Aruan - Senin, 01 Desember 2025
95 WNI Selamat dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong, Lapor KJRI
Indonesia
Bertambah, WNI Jadi Korban Tewas Kebakaran Apartemen di Hong Kong Berjumlah 9 Orang
"Sementara yang korban luka-luka bertambah satu orang sehingga menjadi tiga orang," kata Kemlu RI dalam sebuah pernyataan.
Frengky Aruan - Minggu, 30 November 2025
Bertambah, WNI Jadi Korban Tewas Kebakaran Apartemen di Hong Kong Berjumlah 9 Orang
Indonesia
Prabowo Terima Surat Kepercayaan 12 Duta Besar LBBP untuk RI
Menandai dimulainya secara resmi masa penugasan para duta besar dalam memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Prabowo Terima Surat Kepercayaan 12 Duta Besar LBBP untuk RI
Indonesia
Tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa Filipina Berkekuatan Magnitudo 6,9
Setidaknya sampai Rabu (1/10) malam sesuai yang disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha
Frengky Aruan - Kamis, 02 Oktober 2025
Tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa Filipina Berkekuatan Magnitudo 6,9
Indonesia
Mikrofon Sempat Mati saat Presiden Prabowo Pidato di KTT PBB, Kemlu RI Jamin Pesan Sudah Tersampaikan
Mikrofon terputus menjelang akhir pidato Presiden Prabowo di KTT PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Mikrofon Sempat Mati saat Presiden Prabowo Pidato di KTT PBB, Kemlu RI Jamin Pesan Sudah Tersampaikan
Indonesia
Kemlu Pastikan 134 WNI di Nepal dalam Kondisi Aman, Koordinasi dengan Otoritas Setempat Permudah Kepulangan
KBRI Dhaka telah mengeluarkan imbauan kepada WNI agar menghindari lokasi yang menjadi titik demonstrasi dan rawan ricuh.
Frengky Aruan - Jumat, 12 September 2025
Kemlu Pastikan 134 WNI di Nepal dalam Kondisi Aman, Koordinasi dengan Otoritas Setempat Permudah Kepulangan
Indonesia
Israel Serang Qatar Picu Ketegangan di Timur Tengah, Kemlu Indonesia: Pelanggaran Keras terhadap Hukum Internasional
Pemerintah Indonesia menilai serangan tersebut berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Israel Serang Qatar Picu Ketegangan di Timur Tengah, Kemlu Indonesia: Pelanggaran Keras terhadap Hukum Internasional
Indonesia
Keluarga Arya Daru Minta RDP ke DPR, Kuasa Hukum Yakin Seribu Persen Ada Pembunuhan Berencana
Keluarga Arya Daru akan mengungkapkan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan baik secara lisan atau secara tertulis saat RDP nanti.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Keluarga Arya Daru Minta RDP ke DPR, Kuasa Hukum Yakin Seribu Persen Ada Pembunuhan Berencana
Indonesia
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
PBB menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM di Indonesia. Hal itu terjadi usai terjadinya kericuhan saat demonstrasi. Kemlu RI pun menegaskan, bakal segera menangani sesuai mekanisme hukum.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
Indonesia
DPR Minta Kemlu Evaluasi SOP Keamanan Diplomat Pasca Tewasnya Zetro Leonardo Purba di Peru
Wakil Ketua Komisi I DPR mendorong Kemlu untuk meninjau kembali skema tunjangan serta fasilitas perlindungan bagi diplomat dan keluarganya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 September 2025
DPR Minta Kemlu Evaluasi SOP Keamanan Diplomat Pasca Tewasnya Zetro Leonardo Purba di Peru
Bagikan