Keberadaan Smelter Dorong Produksi Mineral dan Jaga Kelestarian Lingkungan

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 16 Desember 2015
Keberadaan Smelter Dorong Produksi Mineral dan Jaga Kelestarian Lingkungan

Tambang PT Freeport (Foto: esdm.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Sebelum ada larangan ekspor, produksi mineral Indonesia meningkat pesat dengan dampak destruksi terhadap lingkungan. Dengan dibangunnya fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) sesuai amanat UU Minerba No 4 Tahun 2009 akan berdampak pada pelestarian lingkungan.

Pendapat tersebut dikemukakan pakar lingkungan Witoro Soelarno saat ditemui usai seminar "Smelter dan Pertambangan Berkesinambungan", di Jakarta, Rabu (16/14). "Smelter memungkinkan adanya kontrol yang ketat terhadap ekspolitasi sumberdaya karena yang diproduksi sesuai dengan kapasitas smelter di Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Witoro menambahkan pemerintah diharapkan mengontrol ketat keberadaan pertambangan ilegal dan pelabuhan-pelabuhan ilegal. 

"Kontrol terhadap ilegal mining juga dalam rangka menjamin pasokan bahan baku smelter dalam negeri, karena tidak ada bahan mentah mineral yang keluar dari Indonesia sebelum diolah dan dimurnikan terlebih dahulu," tuturnya. 

Berdasarkan data Kementerian ESDM, ada enam fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih mineral yang mulai beroperasi di tahun ini, dan tiga smelter beroperasi di tahun 2016. Ada enam smelter yang sudah beroperasi di 2015, dan rencananya 2016 menyusul tiga smelter. Kapasitas smelter nilel tahun ini sekitar 524.000 ton dan 767.000 ton di tahun 2016.

Smelter untuk bauksit juga diperkirakan akan beroperasi tahun depan dengan kapasitas sebesar 4 juta ton per tahun. Secara keseluruhan, saat ini ada 72 smelter yang dalam tahap penyelesaian, terdiri dari smelter nikel (35 smelter), bauksit (7 smelter), besi (8 smelter), mangan (3 smelter), zircon (11 smelter), timbal dan seng (4 smelter) serta kaolin dan ziolit (4 smelter). (Abi)

BACA JUGA:

  1. Sukhyar: Smelter Beri Manfaat Berkesinambungan Perusahaan Tambang
  2. Pembangunan Smelter Picu Peningatkan Ekspor Non Migas
  3. 2015 Indonesia Dipastikan Memiliki 7 Smelter
  4. Freeport dan Pemerintah Sepakat Bangun Smelter di Papua
  5. Menteri ESDM: Jalan Tengah, Smelter Freeport akan Dibangun di Gresik dan Papua
#Tambang #Smelter
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Penyelundupan 3 Ton Sianida Asal Filipina Diedarkan Buat Tambang Ilegal
Pola penyelundupan sianida yang sebelumnya ditemukan di wilayah Gorontalo serta karakteristik penggunaannya dalam aktivitas pertambangan emas ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Penyelundupan 3 Ton Sianida Asal Filipina Diedarkan Buat Tambang Ilegal
Indonesia
2 Warga Negara China Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal di Sulawesi Utara
Hasil penyidikan menunjukkan XXL berperan sebagai pengawas lapangan, sedangkan CXY diduga mengoordinasikan operasional PETI.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
2 Warga Negara China Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal di Sulawesi Utara
Indonesia
Kejagung Sita Rp 401 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Komoditas Nikel
Saat ini penyidik sedang mengonstruksikan peristiwa pidana dengan kelengkapan alat buktinya untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
Kejagung Sita Rp 401 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Komoditas Nikel
Indonesia
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Megawati menegaskan kekayaan mineral dan hutan di darat maupun laut semestinya dikelola untuk kemakmuran rakyat banyak
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Agustus 2026
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Indonesia
DPR Desak Perintah Prabowo ke Kapolri dan TNI Sikat Beking Tambang Diusut Sampai Aliran Dana
Praktik pertambangan ilegal selama ini tidak hanya menyebabkan potensi kerugian negara akibat hilangnya penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Agustus 2026
DPR Desak Perintah Prabowo ke Kapolri dan TNI Sikat Beking Tambang Diusut Sampai Aliran Dana
Berita Foto
MET CONNECT & MINE AIDIC 2026: Pengembangan Ekosistem Hilirisasi Mineral Berbasis Inovasi
Dirut Arsari Tambang Aryo Djojohadikusumo menyampaikan pemaparan dalam Met Connex-Mine Aidic 2026 di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 12 Mei 2026
MET CONNECT & MINE AIDIC 2026: Pengembangan Ekosistem Hilirisasi Mineral Berbasis Inovasi
Indonesia
Lahan Transmigrasi Bakal Dibuka Buat Tambang, Sawit dan Tebu
Kementerian Transmigrasi berhasil menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sekitar 3,2 juta hektar HPL transmigrasi
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Lahan Transmigrasi Bakal Dibuka Buat Tambang, Sawit dan Tebu
Indonesia
Presiden Prabowo Sentil Pemegang Konsesi Tambang dan Perkebunan yang Simpan Uang di Luar Negeri
Praktik seperti itu tidak bisa terus dibiarkan karena sangat bertentangan dengan semangat nasionalisme
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Presiden Prabowo Sentil Pemegang Konsesi Tambang dan Perkebunan yang Simpan Uang di Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Perintahkan Anak Buahnya Bereskan Persoalan Izin Usaha Tambang di Kawasan Hutan
Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait dengan hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
Prabowo Perintahkan Anak Buahnya Bereskan Persoalan Izin Usaha Tambang di Kawasan Hutan
Indonesia
PT Freeport Indonesia Gelontorkan Rp 187 Triliun Dari Dividen dan PNBP ke Pemerintah
Kontribusi tersebut didominasi dividen sebesar 8,96 miliar dolar AS, sementara PNBP mencapai 2,08 miliar dolar AS.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 April 2026
PT Freeport Indonesia Gelontorkan Rp 187 Triliun Dari Dividen dan PNBP ke Pemerintah
Bagikan