Kata Warga Soal Perpustakaan DPR

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 03 September 2015
Kata Warga Soal Perpustakaan DPR

Suasana perpustakaan DPR RI yang terdapat di kompleks parlemen Senayan (Foto: Dok MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - DPR memiliki banyak fasilitas. Salah satunya perpustakaan. Memang tak banyak tamu yang datang kesini.

Perpustakaan yang mempunyai 50.000 koleksi buku baik yang bersifat umum maupun referensi ini lebih banyak didatangi karyawan dan masyarakat umum. Seperti mahasiswa dan dosen yang tengah mengadakan penelitian.

Salah satu pengunjung yang sempat ditemui merahputih.com adalah Cintya. Sejak tiga bulan yang lalu, mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini rutin setiap tiga kali dalam seminggu.

Menurut dia, dibandingkan dengan perpustakaan yang lain memiliki keunggalan dan kekurangan. Keunggulannya adalah, pengunjung merasa nyaman berada didalam perpustakaan karena sepi. Minusnya adalah koleksi lebih banyak didominasi buku-buku sosial dan produk undang-undang.

"Saya lebih senang di sini, lumayan lengkap. Akses internet cepat, lumayan kalau mau cari mencari tambahan materi buat tesis," kata Cintya kepada merahputih.com, di perpustakaan DPR, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Cintya, DPR tidak perlu lagi membangun gedung baru untuk menampung sejuta buku. Meskipun, dia mengakui maksud dan tujuan rencana Wakil Ketua DPR Fadli Zon tersebut sangat baik.

Akan tetapi, sambung Cintya, di tengah ekonomi sedang melambat seperti saat ini pembangunan perpustakaan belum diperlukan. Kalau pun ada, harus jelas siapa penggunanya. Sebab, masyarakat umum jarang yang mengetahui bagaimana caranya masuk ke DPR karena dijaga ketat oleh Pamdal.

"Terus kalau diperluas sejuta buku, yang baca siapa, kalau buat umum promosinya harus gencar. Karena kalau di DPR kan agak terkungkung, 'wah ini DPR aksesnya terbatas', mending jangan sekarang. Duitnya lebih efektif untuk yang lain, semua serba mahal," keluh Cintya.

Senada dengan Cintya, mantan dosen Binus dan Universitas Atmajaya Jakarta, Babari mengatakan, perpustakaan DPR sangat nyaman. Apalagi dibandingkan dengan perpustakaan di kampus-kampus yang semrawut dan ramai pengunjung. Meskipun, dia mengaku ada beberapa yang kurang, seperti koleksi buku.

"Perpustakaan di sini cukup baik, tempat bacanya nyaman," kata Babari.

Menurut Babari, perpustakaan yang ada saat ini lebih baik dipertahankan saja keberadaanya. Kata dia, pembangunan gedung baru selain pemborosan juga bingung nantinya akan diisi apa saja koleksinya, terutama musium yang akan dijadikan satu dengan perpustakaan.

"Terlalu berlebihan, intensifkan saja ruangan ini. Terus kalau mau buat musium apa isinya nanti," kata dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Karakter Building ini.

Di sisi lain, ketika dimintai tanggapan terkait wacana pembangunan perpustakaan dengan sejuta koleksi buku tersebut, pustakawati perpustakaan DPR Teny mengatakan, sebagai karyawan ia hanya bertugas melayani pengunjung. Menurutnya, bisa saja pemanfaatan perpustakaan yang masuk dalam kategori khusus ini dibuka untuk umum.

"Ya biarkan pak Fadli Zon yang jawab. Tapi untuk saat ini kerja maksimal melayani dengan baik peminjaman atau pengembalian, masyarakat luar pun kalau mau cari informasi kita layani," kata dia.

Ditambahkan Teny, pengadaan buku di perpustakaan DPR sendiri bisa melalui dua jalur. Yaitu, pembelian dan hadiah.

Pembelian dilakukan oleh bagian pengadaan. Namun, hebatnya dari perpustakaan ini, pengunjung dapat memesan buku yang ingin dibaca tanpa dikenai biaya. Meskipun, buku tersebut nantinya menjadi koleksi perpustakaan DPR. Pengunjung juga bisa foto copy apabila diperlukan.

"Kalau hadiah ada yang dari luar negeri, seperti risalah PBB. Kemudian kalau dalam negeri ada yang dari BPS, Kemendagri, namun sifatnya tidak rutin," tandasnya.(mad)

 

Baca Juga:

Perpustakaan DPR Lengkap Tapi Sepi Pengunjung

Pembangunan Gedung Baru DPR Tidak Mendesak

Jarang Berkunjung, DPR Ingin Bangun Perpus Sejuta Buku

DPR Diprediksi Hanya Akan Selesaikan 5 RUU

#DPR #Perpustakaan DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Bagikan