Kata Warga Soal Perpustakaan DPR

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 03 September 2015
Kata Warga Soal Perpustakaan DPR

Suasana perpustakaan DPR RI yang terdapat di kompleks parlemen Senayan (Foto: Dok MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - DPR memiliki banyak fasilitas. Salah satunya perpustakaan. Memang tak banyak tamu yang datang kesini.

Perpustakaan yang mempunyai 50.000 koleksi buku baik yang bersifat umum maupun referensi ini lebih banyak didatangi karyawan dan masyarakat umum. Seperti mahasiswa dan dosen yang tengah mengadakan penelitian.

Salah satu pengunjung yang sempat ditemui merahputih.com adalah Cintya. Sejak tiga bulan yang lalu, mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini rutin setiap tiga kali dalam seminggu.

Menurut dia, dibandingkan dengan perpustakaan yang lain memiliki keunggalan dan kekurangan. Keunggulannya adalah, pengunjung merasa nyaman berada didalam perpustakaan karena sepi. Minusnya adalah koleksi lebih banyak didominasi buku-buku sosial dan produk undang-undang.

"Saya lebih senang di sini, lumayan lengkap. Akses internet cepat, lumayan kalau mau cari mencari tambahan materi buat tesis," kata Cintya kepada merahputih.com, di perpustakaan DPR, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Cintya, DPR tidak perlu lagi membangun gedung baru untuk menampung sejuta buku. Meskipun, dia mengakui maksud dan tujuan rencana Wakil Ketua DPR Fadli Zon tersebut sangat baik.

Akan tetapi, sambung Cintya, di tengah ekonomi sedang melambat seperti saat ini pembangunan perpustakaan belum diperlukan. Kalau pun ada, harus jelas siapa penggunanya. Sebab, masyarakat umum jarang yang mengetahui bagaimana caranya masuk ke DPR karena dijaga ketat oleh Pamdal.

"Terus kalau diperluas sejuta buku, yang baca siapa, kalau buat umum promosinya harus gencar. Karena kalau di DPR kan agak terkungkung, 'wah ini DPR aksesnya terbatas', mending jangan sekarang. Duitnya lebih efektif untuk yang lain, semua serba mahal," keluh Cintya.

Senada dengan Cintya, mantan dosen Binus dan Universitas Atmajaya Jakarta, Babari mengatakan, perpustakaan DPR sangat nyaman. Apalagi dibandingkan dengan perpustakaan di kampus-kampus yang semrawut dan ramai pengunjung. Meskipun, dia mengaku ada beberapa yang kurang, seperti koleksi buku.

"Perpustakaan di sini cukup baik, tempat bacanya nyaman," kata Babari.

Menurut Babari, perpustakaan yang ada saat ini lebih baik dipertahankan saja keberadaanya. Kata dia, pembangunan gedung baru selain pemborosan juga bingung nantinya akan diisi apa saja koleksinya, terutama musium yang akan dijadikan satu dengan perpustakaan.

"Terlalu berlebihan, intensifkan saja ruangan ini. Terus kalau mau buat musium apa isinya nanti," kata dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Karakter Building ini.

Di sisi lain, ketika dimintai tanggapan terkait wacana pembangunan perpustakaan dengan sejuta koleksi buku tersebut, pustakawati perpustakaan DPR Teny mengatakan, sebagai karyawan ia hanya bertugas melayani pengunjung. Menurutnya, bisa saja pemanfaatan perpustakaan yang masuk dalam kategori khusus ini dibuka untuk umum.

"Ya biarkan pak Fadli Zon yang jawab. Tapi untuk saat ini kerja maksimal melayani dengan baik peminjaman atau pengembalian, masyarakat luar pun kalau mau cari informasi kita layani," kata dia.

Ditambahkan Teny, pengadaan buku di perpustakaan DPR sendiri bisa melalui dua jalur. Yaitu, pembelian dan hadiah.

Pembelian dilakukan oleh bagian pengadaan. Namun, hebatnya dari perpustakaan ini, pengunjung dapat memesan buku yang ingin dibaca tanpa dikenai biaya. Meskipun, buku tersebut nantinya menjadi koleksi perpustakaan DPR. Pengunjung juga bisa foto copy apabila diperlukan.

"Kalau hadiah ada yang dari luar negeri, seperti risalah PBB. Kemudian kalau dalam negeri ada yang dari BPS, Kemendagri, namun sifatnya tidak rutin," tandasnya.(mad)

 

Baca Juga:

Perpustakaan DPR Lengkap Tapi Sepi Pengunjung

Pembangunan Gedung Baru DPR Tidak Mendesak

Jarang Berkunjung, DPR Ingin Bangun Perpus Sejuta Buku

DPR Diprediksi Hanya Akan Selesaikan 5 RUU

#DPR #Perpustakaan DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
DPR mendorong agar Kejagung tidak berhenti pada pemulihan aset dari satu kasus saja.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
DPR gerah karena Menkeu mulai menutup celah korupsi di lembaga negara.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Indonesia
DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini
Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Berita Foto
RDPU HIMASAL Lirboyo dengan DPR Bahas Konten Exposed Uncensored Trans 7
Anggota Himpunan Alumni Santri Lirboyo (HIMASAL) saat mengikuti RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Pimpinan DPR di Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Oktober 2025
RDPU HIMASAL Lirboyo dengan DPR Bahas Konten Exposed Uncensored Trans 7
Indonesia
Nyawa Angga Melayang Buntut Bullying Ganas di Grobogan, Polisi Diminta Profesional dan Transparan
Kasus ini menjadi sorotan media setelah Angga Bagus Perwira (12), siswa kelas VII SMP Negeri 1 Geyer, meninggal dunia pada Sabtu (11/10) di kelas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Nyawa Angga Melayang Buntut Bullying Ganas di Grobogan, Polisi Diminta Profesional dan Transparan
Indonesia
Komisi III DPR Mau Rombak KUHAP, Intip Jurus Damai Berbasis Nilai Lokal Ala Aceh
Komisi III juga berencana membentuk tim kecil yang bertugas menjembatani perumusan pasal-pasal RUU KUHAP
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Komisi III DPR Mau Rombak KUHAP, Intip Jurus Damai Berbasis Nilai Lokal Ala Aceh
Bagikan