Kata Warga Soal Perpustakaan DPR

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 03 September 2015
Kata Warga Soal Perpustakaan DPR

Suasana perpustakaan DPR RI yang terdapat di kompleks parlemen Senayan (Foto: Dok MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - DPR memiliki banyak fasilitas. Salah satunya perpustakaan. Memang tak banyak tamu yang datang kesini.

Perpustakaan yang mempunyai 50.000 koleksi buku baik yang bersifat umum maupun referensi ini lebih banyak didatangi karyawan dan masyarakat umum. Seperti mahasiswa dan dosen yang tengah mengadakan penelitian.

Salah satu pengunjung yang sempat ditemui merahputih.com adalah Cintya. Sejak tiga bulan yang lalu, mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini rutin setiap tiga kali dalam seminggu.

Menurut dia, dibandingkan dengan perpustakaan yang lain memiliki keunggalan dan kekurangan. Keunggulannya adalah, pengunjung merasa nyaman berada didalam perpustakaan karena sepi. Minusnya adalah koleksi lebih banyak didominasi buku-buku sosial dan produk undang-undang.

"Saya lebih senang di sini, lumayan lengkap. Akses internet cepat, lumayan kalau mau cari mencari tambahan materi buat tesis," kata Cintya kepada merahputih.com, di perpustakaan DPR, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Cintya, DPR tidak perlu lagi membangun gedung baru untuk menampung sejuta buku. Meskipun, dia mengakui maksud dan tujuan rencana Wakil Ketua DPR Fadli Zon tersebut sangat baik.

Akan tetapi, sambung Cintya, di tengah ekonomi sedang melambat seperti saat ini pembangunan perpustakaan belum diperlukan. Kalau pun ada, harus jelas siapa penggunanya. Sebab, masyarakat umum jarang yang mengetahui bagaimana caranya masuk ke DPR karena dijaga ketat oleh Pamdal.

"Terus kalau diperluas sejuta buku, yang baca siapa, kalau buat umum promosinya harus gencar. Karena kalau di DPR kan agak terkungkung, 'wah ini DPR aksesnya terbatas', mending jangan sekarang. Duitnya lebih efektif untuk yang lain, semua serba mahal," keluh Cintya.

Senada dengan Cintya, mantan dosen Binus dan Universitas Atmajaya Jakarta, Babari mengatakan, perpustakaan DPR sangat nyaman. Apalagi dibandingkan dengan perpustakaan di kampus-kampus yang semrawut dan ramai pengunjung. Meskipun, dia mengaku ada beberapa yang kurang, seperti koleksi buku.

"Perpustakaan di sini cukup baik, tempat bacanya nyaman," kata Babari.

Menurut Babari, perpustakaan yang ada saat ini lebih baik dipertahankan saja keberadaanya. Kata dia, pembangunan gedung baru selain pemborosan juga bingung nantinya akan diisi apa saja koleksinya, terutama musium yang akan dijadikan satu dengan perpustakaan.

"Terlalu berlebihan, intensifkan saja ruangan ini. Terus kalau mau buat musium apa isinya nanti," kata dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Karakter Building ini.

Di sisi lain, ketika dimintai tanggapan terkait wacana pembangunan perpustakaan dengan sejuta koleksi buku tersebut, pustakawati perpustakaan DPR Teny mengatakan, sebagai karyawan ia hanya bertugas melayani pengunjung. Menurutnya, bisa saja pemanfaatan perpustakaan yang masuk dalam kategori khusus ini dibuka untuk umum.

"Ya biarkan pak Fadli Zon yang jawab. Tapi untuk saat ini kerja maksimal melayani dengan baik peminjaman atau pengembalian, masyarakat luar pun kalau mau cari informasi kita layani," kata dia.

Ditambahkan Teny, pengadaan buku di perpustakaan DPR sendiri bisa melalui dua jalur. Yaitu, pembelian dan hadiah.

Pembelian dilakukan oleh bagian pengadaan. Namun, hebatnya dari perpustakaan ini, pengunjung dapat memesan buku yang ingin dibaca tanpa dikenai biaya. Meskipun, buku tersebut nantinya menjadi koleksi perpustakaan DPR. Pengunjung juga bisa foto copy apabila diperlukan.

"Kalau hadiah ada yang dari luar negeri, seperti risalah PBB. Kemudian kalau dalam negeri ada yang dari BPS, Kemendagri, namun sifatnya tidak rutin," tandasnya.(mad)

 

Baca Juga:

Perpustakaan DPR Lengkap Tapi Sepi Pengunjung

Pembangunan Gedung Baru DPR Tidak Mendesak

Jarang Berkunjung, DPR Ingin Bangun Perpus Sejuta Buku

DPR Diprediksi Hanya Akan Selesaikan 5 RUU

#DPR #Perpustakaan DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Edy menyoroti masalah pengawasan Program MBG
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Semangat perbaikan ini sangat mendesak mengingat selama bertahun-tahun dunia olahraga Indonesia diwarnai masalah ego sektoral
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Berita Foto
Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir (kanan) bersalaman dengan Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 29 September 2025
Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Indonesia
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
Penjara itu mestinya opsi terakhir. Kalau orang masuk penjara, justru membebani negara
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
Indonesia
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencari solusi
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Indonesia
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Untuk urusan narkoba, Malaysia musuh utama kita
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Indonesia
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Holding yang benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik ataupun birokrasi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Bagikan