Kata Warga Soal Perpustakaan DPR

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 03 September 2015
Kata Warga Soal Perpustakaan DPR

Suasana perpustakaan DPR RI yang terdapat di kompleks parlemen Senayan (Foto: Dok MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - DPR memiliki banyak fasilitas. Salah satunya perpustakaan. Memang tak banyak tamu yang datang kesini.

Perpustakaan yang mempunyai 50.000 koleksi buku baik yang bersifat umum maupun referensi ini lebih banyak didatangi karyawan dan masyarakat umum. Seperti mahasiswa dan dosen yang tengah mengadakan penelitian.

Salah satu pengunjung yang sempat ditemui merahputih.com adalah Cintya. Sejak tiga bulan yang lalu, mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini rutin setiap tiga kali dalam seminggu.

Menurut dia, dibandingkan dengan perpustakaan yang lain memiliki keunggalan dan kekurangan. Keunggulannya adalah, pengunjung merasa nyaman berada didalam perpustakaan karena sepi. Minusnya adalah koleksi lebih banyak didominasi buku-buku sosial dan produk undang-undang.

"Saya lebih senang di sini, lumayan lengkap. Akses internet cepat, lumayan kalau mau cari mencari tambahan materi buat tesis," kata Cintya kepada merahputih.com, di perpustakaan DPR, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Cintya, DPR tidak perlu lagi membangun gedung baru untuk menampung sejuta buku. Meskipun, dia mengakui maksud dan tujuan rencana Wakil Ketua DPR Fadli Zon tersebut sangat baik.

Akan tetapi, sambung Cintya, di tengah ekonomi sedang melambat seperti saat ini pembangunan perpustakaan belum diperlukan. Kalau pun ada, harus jelas siapa penggunanya. Sebab, masyarakat umum jarang yang mengetahui bagaimana caranya masuk ke DPR karena dijaga ketat oleh Pamdal.

"Terus kalau diperluas sejuta buku, yang baca siapa, kalau buat umum promosinya harus gencar. Karena kalau di DPR kan agak terkungkung, 'wah ini DPR aksesnya terbatas', mending jangan sekarang. Duitnya lebih efektif untuk yang lain, semua serba mahal," keluh Cintya.

Senada dengan Cintya, mantan dosen Binus dan Universitas Atmajaya Jakarta, Babari mengatakan, perpustakaan DPR sangat nyaman. Apalagi dibandingkan dengan perpustakaan di kampus-kampus yang semrawut dan ramai pengunjung. Meskipun, dia mengaku ada beberapa yang kurang, seperti koleksi buku.

"Perpustakaan di sini cukup baik, tempat bacanya nyaman," kata Babari.

Menurut Babari, perpustakaan yang ada saat ini lebih baik dipertahankan saja keberadaanya. Kata dia, pembangunan gedung baru selain pemborosan juga bingung nantinya akan diisi apa saja koleksinya, terutama musium yang akan dijadikan satu dengan perpustakaan.

"Terlalu berlebihan, intensifkan saja ruangan ini. Terus kalau mau buat musium apa isinya nanti," kata dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Karakter Building ini.

Di sisi lain, ketika dimintai tanggapan terkait wacana pembangunan perpustakaan dengan sejuta koleksi buku tersebut, pustakawati perpustakaan DPR Teny mengatakan, sebagai karyawan ia hanya bertugas melayani pengunjung. Menurutnya, bisa saja pemanfaatan perpustakaan yang masuk dalam kategori khusus ini dibuka untuk umum.

"Ya biarkan pak Fadli Zon yang jawab. Tapi untuk saat ini kerja maksimal melayani dengan baik peminjaman atau pengembalian, masyarakat luar pun kalau mau cari informasi kita layani," kata dia.

Ditambahkan Teny, pengadaan buku di perpustakaan DPR sendiri bisa melalui dua jalur. Yaitu, pembelian dan hadiah.

Pembelian dilakukan oleh bagian pengadaan. Namun, hebatnya dari perpustakaan ini, pengunjung dapat memesan buku yang ingin dibaca tanpa dikenai biaya. Meskipun, buku tersebut nantinya menjadi koleksi perpustakaan DPR. Pengunjung juga bisa foto copy apabila diperlukan.

"Kalau hadiah ada yang dari luar negeri, seperti risalah PBB. Kemudian kalau dalam negeri ada yang dari BPS, Kemendagri, namun sifatnya tidak rutin," tandasnya.(mad)

 

Baca Juga:

Perpustakaan DPR Lengkap Tapi Sepi Pengunjung

Pembangunan Gedung Baru DPR Tidak Mendesak

Jarang Berkunjung, DPR Ingin Bangun Perpus Sejuta Buku

DPR Diprediksi Hanya Akan Selesaikan 5 RUU

#DPR #Perpustakaan DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Harus ada langkah konkret, mulai dari pengembangan kurikulum adaptif, pelatihan guru, penyediaan materi ajar, hingga kampanye kesadaran publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Indonesia
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Program transmigrasi tidak boleh lagi dipandang sebatas perpindahan penduduk dari wilayah padat ke daerah yang masih jarang penduduk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Bagikan