Jarang Berkunjung, DPR Ingin Bangun Perpus Sejuta Buku
Gedung DPR (Foto: bnpt.go.id)
MerahPutih Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan ingin memiliki perpustakaan dengan koleksi sejuta buku. Rencananya, perpustakaan tersebut akan digabung dengan museum.
Sebenarnya, DPR saat ini telah memiliki perpustakaan. Jumlah koleksinya pun cukup banyak, yakni ada 50.000 eksemplar buku. "Kalau semua koleksi mungkin 50.000," kata pustakawati perpustakaan DPR Teny kepadaMerahputih.com, di DPR, Jakarta, Rabu (3/9).
Namun, saat Merahputih.com melihat daftar pengunjung di buku tamu, kunjungan justru didominasi pegawai, tenaga ahli DPR dan umum. Rrata-rata setiap hari pengunjungnya hanya berjumlah 20-50 orang.
Sementara anggota DPR jarang berkunjung ke perpustakaan yang memiliki 3 lantai ini. "Ada, paling satu, dua saja," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR bernafsu untuk membangun 7 mega proyek. Salah satunya perpustakaan dan museum. Paparan bangun perpus dan museum itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, beberapa waktu lalu.
Perpus dan museum di DPR sebenarnya sudah memiliki ruang masing-masing. Museum berada di bawah kearsipan DPR dengan menempati Gedung Nusantara. Sementara perpustakaan menempati Gedung Nusantara II. (mad)
Baca Juga:
Perpustakaan DPR Lengkap Tapi Sepi Pengunjung
Pansus DPRD DKI Akan Panggil Djan Darmadi dan Kartini Mulyadi
Soal Capim KPK Tersangka, DPR Nilai Bareskrim Hanya Sesumbar
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu