Jarang Berkunjung, DPR Ingin Bangun Perpus Sejuta Buku

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 02 September 2015
Jarang Berkunjung, DPR Ingin Bangun Perpus Sejuta Buku

Gedung DPR (Foto: bnpt.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan ingin memiliki perpustakaan dengan koleksi sejuta buku. Rencananya, perpustakaan tersebut akan digabung dengan museum.

Sebenarnya, DPR saat ini telah memiliki perpustakaan. Jumlah koleksinya pun cukup banyak, yakni ada 50.000 eksemplar buku. "Kalau semua koleksi mungkin 50.000," kata pustakawati perpustakaan DPR Teny kepadaMerahputih.com, di DPR, Jakarta, Rabu (3/9).

Namun, saat Merahputih.com melihat daftar pengunjung di buku tamu, kunjungan justru didominasi pegawai, tenaga ahli DPR dan umum. Rrata-rata setiap hari pengunjungnya hanya berjumlah 20-50 orang. 

Sementara anggota DPR jarang berkunjung ke perpustakaan yang memiliki 3 lantai ini. "Ada, paling satu, dua saja," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR bernafsu untuk membangun 7 mega proyek. Salah satunya perpustakaan dan museum. Paparan bangun perpus dan museum itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, beberapa waktu lalu.

Perpus dan museum di DPR sebenarnya sudah memiliki ruang masing-masing. Museum berada di bawah kearsipan DPR dengan menempati Gedung Nusantara. Sementara perpustakaan menempati Gedung Nusantara II. (mad)

Baca Juga:

Perpustakaan DPR Lengkap Tapi Sepi Pengunjung

Pansus DPRD DKI Akan Panggil Djan Darmadi dan Kartini Mulyadi

Soal Capim KPK Tersangka, DPR Nilai Bareskrim Hanya Sesumbar

#Fadli Zon #DPR #Perpustakaan DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Bagikan