Jarang Berkunjung, DPR Ingin Bangun Perpus Sejuta Buku
Gedung DPR (Foto: bnpt.go.id)
MerahPutih Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan ingin memiliki perpustakaan dengan koleksi sejuta buku. Rencananya, perpustakaan tersebut akan digabung dengan museum.
Sebenarnya, DPR saat ini telah memiliki perpustakaan. Jumlah koleksinya pun cukup banyak, yakni ada 50.000 eksemplar buku. "Kalau semua koleksi mungkin 50.000," kata pustakawati perpustakaan DPR Teny kepadaMerahputih.com, di DPR, Jakarta, Rabu (3/9).
Namun, saat Merahputih.com melihat daftar pengunjung di buku tamu, kunjungan justru didominasi pegawai, tenaga ahli DPR dan umum. Rrata-rata setiap hari pengunjungnya hanya berjumlah 20-50 orang.
Sementara anggota DPR jarang berkunjung ke perpustakaan yang memiliki 3 lantai ini. "Ada, paling satu, dua saja," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR bernafsu untuk membangun 7 mega proyek. Salah satunya perpustakaan dan museum. Paparan bangun perpus dan museum itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, beberapa waktu lalu.
Perpus dan museum di DPR sebenarnya sudah memiliki ruang masing-masing. Museum berada di bawah kearsipan DPR dengan menempati Gedung Nusantara. Sementara perpustakaan menempati Gedung Nusantara II. (mad)
Baca Juga:
Perpustakaan DPR Lengkap Tapi Sepi Pengunjung
Pansus DPRD DKI Akan Panggil Djan Darmadi dan Kartini Mulyadi
Soal Capim KPK Tersangka, DPR Nilai Bareskrim Hanya Sesumbar
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Realisasi PNBP Sektor ESDM