Kasus Setya Novanto, Komisi VII DPR RI Ancam Bikin Pansus Freeport

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 20 November 2015
Kasus Setya Novanto, Komisi VII DPR RI Ancam Bikin Pansus Freeport

Komisi VII DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4). (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Komisi VII DPR RI, Inas Nasrullah fraksi Hanura mengancam akan membentuk Pansus Freeport jika Setya Novanto tidak segera mengundurkan diri dari posisinya Ketua DPR RI

Pernyataan ini dinyatakan oleh sejumlah anggota DPR RI Lintas Fraksi di Ruang Rapat Komisi VII, DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (20/11).

Ancaman tersebut mengemuka setelah ketua DPR RI, Setya Novanto dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik yang berulang-ulang kali.

"Tidak bisa dibiarkan seperti ini terus, kita sudah cape," kata Inas Nasrullah kepada awak media, Jumat (20/11).

Dia mengungkapkan sebagai ketua DPR seharusnya memberikan teladan yang baik bagi anggotanya.

"Seharusnya yang pantas berurusan dengan Freeport itu adalah komisi VII, sama halnya dengan di Pongkor, tiba-tiba dia juga nongol di Pongkor," terangnya.

Untuk itu lintas Fraksi mendesak MKD betul-betul menuntaskan kasus pencatutan nama presiden oleh Setnov.

"Kita akan dorong bikin pansus Freeport, jika MKD tidak bergerak benar, dan rencananya kita juga akan bikin pernyataan mosi tidak percaya kepada ketua DPR RI," tuntasnya.(fdi)

Baca Juga:

  1. Setya Novanto Mundur atau Lintas Fraksi DPR Bikin Mosi Tidak Percaya
  2. Media Asing Beritakan Setya Novanto Mundur
  3. Selain Setya Novanto, Pertamina Akui Sering Dikirimi Surat dari DPR
  4. Breaking News, Setya Novanto Mundur
  5. MKD Konsultasi ke Kapolri Soal Transkrip Rekaman Setya Novanto

 

#Papa Minta Saham #Komisi VII DPR RI #Pansus Freeport #Setya Novanto #Setya Novanto Catut Nama Presiden #Setya Novanto Mundur
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Indonesia
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
MAKI juga mengirimkan surat keberatan atas remisi yang diberikan kepada Setnov ke Dirjen Pemasyarakatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
Indonesia
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Wakil Ketua Umum Golkar sebut Setnov masih bertatus kader partai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Setya Novanto Bebas dari Penjara karena Hukumannya Dipotong, KPK Tegaskan tak Ikut Campur
Bukan lagi menjadi kewenangan KPK, tetapi menjadi urusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas dari Penjara karena Hukumannya Dipotong, KPK Tegaskan tak Ikut Campur
Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Bagikan