Jokowi Perintahkan Menag Tangani Secara Optimal Korban Crane Masjidil Haram

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Sabtu, 12 September 2015
Jokowi Perintahkan Menag Tangani Secara Optimal Korban Crane Masjidil Haram

Presiden Jokowi menyampaikan belasungkawa dan simpati untuk para korban crane jatuh di Masjidil Haram (Foto: Twitter @pramonoanung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Presiden Jokowi perintahkan Menteri Agama untuk tangani Jemaah Haji Indonesia yang menjadi korban akibat musibah jatuhnya crane raksasa di komplek Masjidil Haram Mekkah, Arab Saudi Jumat (11/9) malam waktu setempat atau Sabtu (12/9) dinihari.

Presiden Jokowi yang telah tiba di Jeddah, Arab Saudi, untuk mengawali rangkaian kunjungan kenegaraan ke tiga negara kawasan Timur Tengah, telah mendengar adanya musibah jatuhnya alat berat yaitu craneyang jatuh di kompleks Masjidil Haram, Mekkah.

Karena peristiwa tersebut, Jokowi meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga beberapa jam sebelumnya tiba di Arab Saudi, untuk menangani secara optimal para anggota jemaah haji asal Indonesia yang menjadi korban jatuhya crane.

“Saya sudah meminta Amirul Haj (Menteri Agama RI) dan KJRI di Jeddah untuk memberi bantuan seoptimal mungkin (bagi para korban),” ungkap Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Raja Faisal, Jeddah, Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB.

Sebelumnya Jokowi telah memperoleh informasi adanya musibah badai angin kencang dan hujan di Mekkah termasuk di Masjidil Haram dan pemodokan haji pada pukul 17.30 WIB yang mengakibatkan jatuhnya crane hingga menimbulkan banyak korban.

“Dalam kesempatan ini saya sampaikan duka cita kepada keluarga korban termasuk dari Indonesia, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima musibah ini,” ujar Presiden Jokowi. Seperti yang dilansir setkab.go.id

Baca Juga:

Crane Jatuh di Masjidil Haram, 2 Orang Jemaah Indonesia Tewas

Presiden Jokowi Belum Diizinkan Jenguk Korban Crane Masjidil Haram

Jemaah Haji Indonesia Jadi Korban Crane Jatuh di Masjidil Haram

#Presiden Jokowi #Ibadah Haji #Masjidil Haram #Crane Jatuh Di Masjidil Haram
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Indonesia
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Indonesia
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
KPK mendalami proses penjualan kuota haji tersebut untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
Indonesia
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Dari total BPIH 2025, sebesar Rp55.431.750,78 dibayar langsung oleh jamaah (Bipih), sementara sisanya sebesar Rp33.978.508,01 ditanggung oleh nilai manfaat dana haji
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Bagikan