Fredy Wansyah
MerahPutih Nasional - Tujuh mega proyek yang ditawarkan DPR ditolak Presiden Joko Widodo. Namun, penolakan tersebut hanya sebatas verbal. Menurutnya, Jokowi harus menegaskan penolakan tersebut melalui surat resmi.
Hal ini diutarakan Manajer Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (Fitra), Apung Widadi, saat konfrensi Pers di Seknas Fitra, Jalan Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, Jumat (21/8). "Belum ada penolakan resminya. Seharusnya penolakan Jokowi tegas melalui surat resmi yang ditandatangani," ujar Apung.
Jika Jokowi konsisten melakukan penghematan anggaran, menurut Apung, hal tersebut harus tertuang lewat penolakan tertulis. Apung melanjutkan, Fitra bersama LSM menuntut Jokowi segera melakukan penolakan.
Sebelumnya dikabarkan, DPR mengajukan tujuh mega proyek. Pengajuan ini lantang disuarakan Fahri Hamzah dan anggota dewan lainnya. Ketujuh mega proyek tersebut di antaranya alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (fdi)
Baca Juga:
Minta Beli Kasur, DPR Tidak Punya Sense Kerakyatan
Pembelian Pesawat Airbus A350, DPR Tuding Pemerintah Tak Transparan
