Ini Profil Pengganti Fahri Hamzah di DPR RI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 06 April 2016
Ini Profil Pengganti Fahri Hamzah di DPR RI

Ledia Hanifa Amaliah (Foto: FB)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Politik- Ledia Hanifa Amaliah resmi ditunjuk DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggantikan Fahri Hamzah yang sebelumnya dikeluarkan dari keanggotaan Partai berlambang bulan sabit kembar itu.

Ledia yang sebelumnya menjabat Wakil ketua Komisi VIII DPR RI dipilih setelah sejumlah elit PKS sepakat melalui rapat internal Dewan Pimpinan Pusat PKS.

Atas dasar penugasan itu, Ledia sebelumnya mengaku siap di tempatkan dimanapun karena ini adalah amanah.

Berikut biografi singkat Ledia Hanifa Amaliah.

Lahir di Jakarta 30 April 1969, Ledia kecil hingga dewasa menghabiskan masa pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Jakarta. Memulai aktifitas politiknya sejak bergabung dengan Partai Keadilan (PKS awal) pada tahun 1998. Perempuan yang menamatkan jenjang S1 di Fakultas MIPA UI Jurusan Kimia kemudian didapuk menjadi penanggungjawab bidang pemberdayaan politik perempuan DPP PKS. Pada tahun 2005-2010, ia bersama teman-temannya  mendirikan 4500 Pos Wanita Keadilan di 33 provinsi sebagai salah satu program unggulan pemberdayaan perempuan.

Pada Pemilu legislatif 2009, Ibu beranak 4 ini sukses terpilih menjadi wakil rakyat DPR RI daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Duduk di Komisi IX, Ledia berkiprah dalam penyusunan UU terkait kesejahteraan rakyat. Karena Komisi ini membidangi persoalan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Transmigrasi.

Memasuki masa jabatannya yang kedua di DPR RI (2014-2019), Ledia dipercaya menduduki komisi VIII yang membidangi lingkup Sosial, Agama, Bencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hingga ia ditunjuk sebagai Wakil DPR RI, menggantikan Fahri Hamzah Ledia masih berdinas di Komisi tersebut.

Selain aktif di ranah politik, Wanita yang juga senang meneliti persoalan sosial ini aktif di berbagai forum LSM dan keanggotaan organisasi kemasyarakatan dan perempuan.

Nama Lengkap : Ledia Hanifa Amaliah
Oran tua : Moeliana Sekar Asih (Ibu) dan Moechsoen (Ayah)
Tanggal Lahir: Jakarta, 30 April 1969
Keluarga
Suami : Bachtiar Sunasto (Menikah tahun 1989)
Anak : Widad Maulana, ‘Azza Habibullah, Mi’raj Shobrin Jamil dan Muhammad Dzakir Amrillah (alm).


Pendidikan,

S1 Kimia FMIPA UI
S2 Intervensi Sosial Fak. Psikologi UI

Kepengurusan di DPP PKS

Staf Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (2011-2015).

BACA JUGA:

  1. PKS Tunjuk Ledia Hanifa Amaliah Gantikan Fahri Hamzah
  2. Dikeluarkan dari PKS, Fahri Hamzah: Aku Akan Bertahan
  3. Fahri Hamzah Masukan Gugatan ke PKS di PN Jaksel
  4. Pemecatan Fahri Hamzah Tak Akan Buat PKS Terpecah
  5. Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS Tidak Berkaitan Bagi-bagi Kursi
#Ledia Hanifa Amaliah #Fahri Hamzah #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Fahri berharap penggunaan hak konstitusional ini menjadi ikhtiar untuk menyatukan kembali bangsa dari ancaman perpecahan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Indonesia
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Hal itu diketahui saat Presiden PKS periode 2025-2030 Almuzammil Yusuf menghadiri rapat pleno fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6) kemarin.
Frengky Aruan - Kamis, 26 Juni 2025
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Indonesia
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Kementerian PKP tidak memiliki otoritas penuh atas pertanahan untuk pengembangan hunian perkotaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Indonesia
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Alih-alih mendorong adaptasi, kebijakan ini justru berpotensi menekan daya beli masyarakat dan membuat pasar properti domestik menjadi tidak kompetitif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Indonesia
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Tidak terbitnya visa haji furoda dinilai merugikan merugikan calon jemaah haji yang sudah membayar dan siap berangkat.
Frengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Indonesia
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 April 2025
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Indonesia
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 08 Maret 2025
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Indonesia
Presiden PKS Sapa Pendukung Anies, Berharap Turut Menangkan Pasangan RIDO
Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS Ahmad Heryawan (Aher) percaya Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menang satu putaran
Frengky Aruan - Kamis, 14 November 2024
Presiden PKS Sapa Pendukung Anies, Berharap Turut Menangkan Pasangan RIDO
Indonesia
Soal Wacana Twin Cities, PKS Ingatkan Payung Hukum
Konsep twin cities adalah dua kota utama yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan, di mana salah satunya menjadi ibu kota de jure dan lainnya de facto.
Frengky Aruan - Kamis, 17 Oktober 2024
Soal Wacana Twin Cities, PKS Ingatkan Payung Hukum
Bagikan