Fahri Hamzah Masukan Gugatan ke PKS di PN Jaksel

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 05 April 2016
Fahri Hamzah Masukan Gugatan ke PKS di PN Jaksel

Fahri Hamzah (Foto: Fahrihamzahcom)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Fahri Hamzah melalui kuasa hukumnya memasukan gugatan kepada pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena telah memecat dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Fahri sudah terdaftar dengan nomor Registrasi 214/pdt.15/2016/PN.Jkt.Sel. 

"Tuntutan yang kami ajukan agar putusan DPP PKS yang berkaitan dengan pemberhentian Pak Fahri Hamzah, dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah," ujar kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/4).

Mujahid menjelaskan ada tiga pihak yang digugat secara perdata yakni Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman, Mahkamah Partai atau Majelis Tahkim dan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS. Ketiga tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memecat Fahri Hamzah dari semua jenjang jabatan kepartaian. 

"Kita juga mempertimbangkan langkah-langkah lain sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada," jelas Mujahid. Menurut Mujahid, Fahri Hamzah sama sekali tidak melanggar AD/ART partai seperti yang dituduhkan tergugat.

Seperti diketahui, Fahri Hamzah dipecat oleh PKS lantaran dianggap melanggar kode etik partai. Pemecatan tersebut terdapat pada Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016.

Majelis Tahkim PKS memutuskan memecat Wakil Ketua DPR RI itu dari semua jenjang jabatan di kepartaian pada 11 Maret 2016 lalu berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS. 

"Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO, yaitu memberhentikan Saudara FH (Fahri Hamzah) dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera," kata Sohibul.

Atas keputusan pemecatan ini Fahri menyatakan akan menempuh jalur hukum dan tidak akan mengundurkan diri dari DPR selama belum ada keputusan yang mengikat. (Yni) 

BACA JUGA:

  1. Dipecatnya Fahri Hamzah Karena Rezim Anis Matta Runtuh?
  2. Pemecatan Fahri Hamzah Tak Akan Buat PKS Terpecah
  3. Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS Tidak Berkaitan Bagi-bagi Kursi
  4. PKS Sudah Siapkan Pengganti Fahri Hamzah
  5. Fahri Hamzah: Ada Masalah Pribadi Saya dengan Pimpinan PKS
#Fahri Hamzah Dipecat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #PKS #Fahri Hamzah
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Bagikan