Ini Pesan Wakapolri untuk Tiga Kapolda Baru

Fredy WansyahFredy Wansyah - Selasa, 17 Maret 2015
Ini Pesan Wakapolri untuk Tiga Kapolda Baru

Mantan Kapolda Bali Irjen Pol Benny Mokalu bersama Kapolda Bali Irjen Pol Ronny F Sompie dan Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Anton Charliyan, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/3) (Foto: Antara/Hafidz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti memberikan pesan kepada Kapolda Bali, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kapolda Sulawesi Utara. Dalam amanatnya pada acara serah terima jabatan (sertijab) di ruang Rupatama, komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Selasa (17/3), Komjen Pol Badrodin Haiti berpesan kepada ketiga Kapolda baru agar segera memahami karakteristik daerah dan memetakan berbagai potensi ancaman yang kemungkinan terjadi.

"Pahami betul karakteristik daerah masing-masing," kata Komjen Pol Badrodin Haiti di hadapan perwira tinggi (pati) Polri. (Baca Juga: Harapan Sosiolog UI, Badrodin Haiti Stop Kriminalisasi Pimpinan KPK)

Lebih lanjut calon tunggal Kapolri menambahkan tantangan kedepan yang dihadapi Polri semakin komplek. Sebagai Pucuk pimpinan Polri di daerah, maka Kapolda dituntut untuk mengetahui karakteristik, kehidupan sosial masyarakat, situasi politik, keamanan dan permasalahan ekonomi.

"Persoalan tersebut harus segera diidentifikasi, baru kemudian lakukan program-program yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah dan pimpinan Polri," tandas Badrodin. (Baca Juga: Badrodin Haiti Diantara Rekening Gendut dan Dugaan Pelanggaran HAM)

Seperti diberitakan Merahputih.com sebelumnya, Komjen Pol Badrodin Haiti melantik tiga orang Kapolda Baru dan seorang pejabat Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Ketiga orang Kapolda baru yang dilatik adalah, Irjen pol Ronny Frangky Sompie sebagai Kapolda Bali menggantikan Irjen pol Julius Benny Mokalu, kemudian Brigjen Wilmar Marpaung dilantk sebagai Kapolda Sulawesi Utara menggantikan Brigjen Jimmy Palmer Sinaga. Selanjutnya Kombes Pol Erwin Triwanto dilantik sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggantikan Brigjen pol Oerip Sobagyo.

Untuk jabatan Kadiv Humas Mabes Polri, Komjen Pol Badrodin Haiti melantik Brigjen Pol Anton Charliyan. Anton menggantikan Ronny, yang telah ditunjuk sebagai Kepala Polda Bali. Sebelumnya, Anton menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Lemdikpol Polri. (bhd)

#Kapolda #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan