Harapan Sosiolog UI, Badrodin Haiti Stop Kriminalisasi Pimpinan KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 18 Februari 2015
Harapan Sosiolog UI, Badrodin Haiti Stop Kriminalisasi Pimpinan KPK

Tiga anggota Tim Sembilan, Sosiolog Imam Prasodjo (tengah), Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana (kanan) dan Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar (kiri). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan resminya di Istana Negara pada Rabu (18/2) menganulir pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagai gantinya Presiden Joko Widodo mengusulkan Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai calon tunggal.

Presiden Joko Widodo sendiri akan segera mengirimi surat ke DPR RI terkait persetujuan parlemen atas calon Kapolri yang diusulkan Presiden Joko Widodo.

Menanggapi hal tersebut, Sosilog Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasodjo berharap agar Komjen Pol Badrodin Haiti yang ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden dapat segera menghentikan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca: Badrodin Haiti Diantara Rekening Gendut dan Dugaan Pelanggaran HAM)

"Saya harap ia (Badrodin Haiti_red) bisa melakukan langkah-langkah pencegahan upaya kriminalisasi," kata Imam di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/2).

Lebih lanjut Imam menambahkan, jika nanti Komjen Pol Badrodin Haiti terpilih dan lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI dan disetujui melalui rapat paripurna sebagai Kapolri, maka tugas utama alumnus Akademi Polisi (Akpol) tahun 1982 harus menjalin hubungan sinergitas dengan KPK.

"Kita dorong Pak Badrodin bisa lebih tegas dan melakukan pembenahan-pembenahan di Polri dan bisa bekerja sama kembali dengan KPK," tandas Imam. (bhd)

 

 

#Calon Kapolri #Polri #Badrodin Haiti Jadi Kapolri
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Kapolda Ajak Masyarakat Aceh Tamiang Jadikan Lumpur Sisa Banjir untuk Media Tanam Tumbuhan
Menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan pascabencana.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Kapolda Ajak Masyarakat Aceh Tamiang Jadikan Lumpur Sisa Banjir untuk Media Tanam Tumbuhan
Indonesia
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Polri mengerahkan personel untuk memastikan warga yang terdampak banjir dapat dievakuasi dengan aman
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Indonesia
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Polri memastikan, bahwa layanan contact center 110 bisa diakses secara gratis. Masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut selama 24 jam.
Soffi Amira - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Indonesia
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Polri berharap masyarakat bisa semakin merasakan kehadiran negara, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan secara cepat dan profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Hal tersebut dinilai dapat memperpendek rentang kendali organisasi sekaligus memperkuat pengawasan internal di tubuh kepolisian. ?
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Martin menyoroti peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Bagikan