Indikasi Pelanggaran HAM dalam Penanganan Teroris, Komnas HAM Bentuk Tim 13

Ana AmaliaAna Amalia - Jumat, 15 Juli 2016
Indikasi Pelanggaran HAM dalam Penanganan Teroris, Komnas HAM Bentuk Tim 13

Ilustrasi Teror Peledakan (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya membentuk tim khusus untuk mengevaluasi penanganan teroris yang dilakukan oleh kepolisian selama ini. Tim yang bernama Tim 13 ini terdiri dari 13 orang dan rencananya akan bekerja selama tiga bulan kedepan.

"Kami akan bekerja tiga bulan. Tujuannya memberikan evaluasi dalam praktek pemberantasan teroris oleh pemerintah dalam hal ini kepolisian. Apakah sudah on the track dalam menegakan prinsip HAM, kejujuran dan trasnparansi," ucap Busyro Muqoddas yang masuk dalam Tim 13 ini di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/7).

Menurut Busyro penanganan teroris yang dilakukan Polri belum bisa dibilang baik. Apalagi banyak ketidakterbukaan saat penangkapan-penangkapan teroris sehingga menimpulkan banyak interpretasi di masyarakat.

"Kejujuran dan transparansi ini menjadi bagian penting. Karena kami tidak ingin proses pemberantasan ini dinilai penuh dengan ketidakjujuran. Kalau terus-menerus seperti ini Indonesia akan dicap sebagai negara yang subur dengan terorisme dan hal ini akan merugikan," ujarnya.

Ditempat yang sama Hariz Azhar dari KontraS bersyukur dengan terbentujnya Tim 13 ini. Pasalnya Tim 13 bisa menjadi acuan institusi lain untuk menangani masalah yang ada.

"Akhirnya Komnas HAM bikin juga tim yang komperhensif. Saya pikir ini tidak bisa dihindari lagi karena banyak kasus. Kita tinggal tunggu Kompolnas dan Ombusman mau melakukan apa," pungkas Hariz yang juga bagian Tim 13.

Tim 13 sendiri terdiri dari berbagai berbagai latar belakang seperti akademisi, agamawan hingga aktivis. Orang-orang tersebut diantaranya Busyro Muqoddas, Bambang Widodo Umar, KH Salahuddin Wahid, Trisno Raharjo, Ray Rangkuti, Dahnil Azhar Simanjuntak, Hariz Azhar, Siane Indriani, Harid Abbas, Manager Nasution, Frans Magnis Suzeno, Magdalena Sitorus dan Todung Mulya Lubis. (yni)

BACA JUGA:

  1. Anwar, Napi Buron Lapas Salemba Dibekuk di Jasinga
  2. Romansa Chairil Anwar dan Wanita - Wanita di Sekitarnya
  3. New York Tawarkan Rp1,3 M untuk Cari 2 Buronan Kabur
  4. Wawasan Kebangsaan Narapidana untuk Tanamkan Rasa Bela Negara
  5. Lagi, Narapidana Lolos Seleksi Pilkada
#HAM #Busyro Muqoddas
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
DMR juga diduga telah menyebarkan berita bohong
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
Indonesia
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dijemput paksa polisi pada Senin (1/9) malam. Ia tercatat sebagai mahasiswa magister Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) dan magister hukum di Universitas Tarumanagara.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Indonesia
Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap polisi pada Senin (1/9) malam. Hal ini dianggap sebagai tindakan represif yang mencederai prinsip demokrasi dan HAM.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
 Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Indonesia
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
Indonesia
Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
Presiden RI, Prabowo Subianto, menugaskan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, untuk menangani Papua. Hal itu juga termasuk masalah HAM dan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 08 Juli 2025
Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM
Akun 'repallinoharefali' mengunggah informasi yang isinya tentang perintah penangkapan Jokowi oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) karena didakwa melanggar HAM.
Frengky Aruan - Selasa, 01 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM
Indonesia
DPR dan Kemen-HAM Satu Komando, Usut Pelanggaran HAM Berat Eksploitasi Pemain Sirkus OCI
Rekomendasi menjadi pintu masuk untuk investigasi mendalam dan menyeluruh terkait pelanggaran HAM eksploitasi pemain sirkus OCI.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Mei 2025
DPR dan Kemen-HAM Satu Komando, Usut Pelanggaran HAM Berat Eksploitasi Pemain Sirkus OCI
Indonesia
Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan ‘Siswa Nakal’ ke Barak Cederai Semangat Demokrasi dan Bertentangan dengan Nilai HAM
Hal ini disampaikan Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra.
Frengky Aruan - Jumat, 02 Mei 2025
Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan ‘Siswa Nakal’ ke Barak Cederai Semangat Demokrasi dan Bertentangan dengan Nilai HAM
Indonesia
Amnesty International: HAM Bukan Jadi Landasan Utama Pelaksanaan PSN
Usman menjabarkan proyek-proyek PSN, dalam banyak kasus, tidak melalui proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat setempat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Amnesty International: HAM Bukan Jadi Landasan Utama Pelaksanaan PSN
Bagikan