Heboh Teriakan SARA di Sidang Mediasi Ahok dan DPRD DKI Jakarta

Ana AmaliaAna Amalia - Jumat, 06 Maret 2015
Heboh Teriakan SARA di Sidang Mediasi Ahok dan DPRD DKI Jakarta

Ahok Saat Rapat Mediasi dengan DPRD DKI Jakarta; Screenshoot YouTube

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional – Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan para anggota DPRD DKI Jakarta mengenai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 akhirnya dibicarakan dalam rapat mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, (5/3).

Bukanya selesai, rapat yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung itu berakhir ricuh dengan kata-kata kasar anggota DPRD dan pejabat SKPD kepada Ahok.

Rapat mulai memanas saat Yuswandi memberi kesempatan kepada Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta untuk memberi sambutan sebelum rapat ditutup. Dalam sambutannya itu, Ahok menegaskan bawa dirinya sama sekali tidak menyalahkan usulan DPRD DKI Jakarta. (Baca: Merasa Difitnah, Lulung Laporkan Wartakota ke Polda Metro Jaya)

“Saya perlu katakan sekali lagi, saya tidak mendiskriminasi dan meminta mengawasi pembahasan. Yang saya minta, jangan meng-input yang bukan hasil pembahasan. Saya mau tanya kepada beliau ini, ini sesuai pembahasan atau tidak. Coba tolong angkat tangan," tegas Ahok.

Seketika itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alis Haji Lulung, langsung intrupsi dan memotong kalimat Ahok.

“Ini kan setelah Bapak kumpulin kemarin. Bapak bilang ke mereka, mana anggaran hasil pembahasan dan sesuai peraturan atau tidak," kata Haji Lulung.

Sontak setelah Haji Lulung intrupsi, para anggota DPRD dan Pejabat SKPD dalam ruangan rapat berteriak tak karuan. Bahkan diantara mereka mengeluarkan kata-kata kasar dan menuding Ahok tak pantas berkata seperti itu.

Suasana semakin memanas, Ahok pun ikut memanas dengan nada tinggi Gubernur ini berkata: “Wali Kota Jakarta Barat, apakah Anda membahas UPS Rp 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat? Jawab!". (Baca: Meme Lucu #SaveHajiLulung)

Sebelum yang bersangkutan menjawab, Anggota DPRD langsung teriak-teriak. Anggota DPRD yang terlihat tidak terima dengan sikap Basuki itu ialah anggota Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi, dan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tubagus Arif.

“Pak Gubernur, Jangan teriak-teriak kaya preman,” kata salah seorang anggota rapat.

Karena suasana makin tidak kondusif, Yuswandi pun menutup rapat dan berkata: "Saya mohon kita semua rapat dengan tertib. Saya nyatakan proses evaluasi ditutup. Saya kira kami sudah cukup dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi, terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub, pimpinan DPRD, dan pejabat SKPD. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.”

Setelah rapat ditutup, para anggota DPRD masih saja kesal dan terus berteriak. Di antara mereka bahkan ada yang mengucapkan kalimat kasar dan menyebut-nyebut ras China. Anggota Fraksi PKS Tubagus Arif lah yang diduga berkata kasar dalam rapat itu, tapi Tubagus sendiri telah membantah akan tudingan tersebut melalui Twitter.

“Di pagi ini kita dikagetkan dg tuduhan yang keji & fitnah. Alhamdulillah lisan ini masih terjaga & tidak mengucapkan spt hal yang dituduhkan,” jelas Tubagus Arif.

#Haji Lulung #Anggota DPRD #DPRD Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Jumlah kursi DPRD saat ini jika dikaji dengan pendekatan demografis, sosiologis, dan politik Jakarta, sebetulnya masih perlu ditambah lagi.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Indonesia
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Indonesia
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Bagikan