Heboh, Kantor Kecamatan Beri "Tarif" untuk Tanda Tangan Pak Camat

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 09 Oktober 2015
Heboh, Kantor Kecamatan Beri

Ilustrasi Suap: Image courtesy of hin255 at FreeDigitalPhotos.net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Tekno - Sebuah video terkait perilaku aparat pemerintah menghebohkan publik.

Pada video tersebut, terlihat seorang wanita berpakaian dinas asal Makassar, Sulawesi Selatan sedang berbicara menggebu-gebu. Pembicaraannya ini terkait "tarif" yang diberikan warga untuk mendapatkan tanda tangan camat setempat.

Pasalnya, pria yang sengaja merekam ini ingin meminta tanda tangan Camat untuk permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Namun wanita itu dengan tegas mengatakan bahwa ada "harga" yang harus dibayar warga untuk tanda tangan tersebut.

Awalnya, tarif yang dikenakan sebesar Rp4 juta per tanda tangan. Namun setelah dilakukan negosiasi, tarif pun berubah menjadi Rp2 juta.

Pria tersebut juga mengungkapkan bahwa di Pengadilan Negeri sebelumnya, ia dimintakan uang administrasi secara tidak resmi.

"Ini resmi enggak, bu?" tanyanya.

Namun pegawai wanita tersebut mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah biasa diterapkan di wilayah tersebut. "Sudah biasa dek, coba tanya notarisnya. Kita sudah biasa begitu," jawabnya.

 

BACA JUGA:

  1. Heboh Video Aksi Pungli Polisi Tebet, Mabes Polri Ogah Komentar
  2. Video Pungli Polisi Pada Sopir Truk Beredar di Internet
  3. Polisi Perketat Daerah Rawan Konflik pada Pilkada Serentak
  4. Fadli Zon Jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Sejagat

 

 

#Birokrasi Pemerintah #Camat #Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Jabatan camat dan lurah di Jakarta kini mengalami kekosongan. Hal itu membuat layanan publik jadi terhambat.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Indonesia
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem merit
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Indonesia
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Pramono Anung menekankan pentingnya transformasi ekonomi untuk menjadikan birokrasi Jakarta lebih transparan dan fleksibel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Indonesia
Lepas 1.700 Peserta ASN Run 2025, Gubernur Pramono: Bukti Jakarta Aman Gelar Event Besar
Pramono sebut kegiatan ini menjadi salah satu langkah membentuk ASN yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 September 2025
Lepas 1.700 Peserta ASN Run 2025, Gubernur Pramono: Bukti Jakarta Aman Gelar Event Besar
Indonesia
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Komisi E akan mengawal hal ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Indonesia
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Seorang pegawai Kementerian Agama ditangkap Densus 88 atas dugaan keterlibatan jaringan terorisme.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Indonesia
DPRD DKI Soroti Banyaknya Jabatan Lurah dan Camat yang Kosong
Mendorong agar Pemprov DKI segera mengisi jabatan fungsional dan struktural yang masih kosong tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 25 Juli 2025
DPRD DKI Soroti Banyaknya Jabatan Lurah dan Camat yang Kosong
Indonesia
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 21 Juli 2025
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Indonesia
Terungkap! 62 Persen ASN DKI Obesitas, Dinas Kesehatan Langsung Turun Tangan
Program ini mengajak peserta untuk berjalan kaki 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
Terungkap! 62 Persen ASN DKI Obesitas, Dinas Kesehatan Langsung Turun Tangan
Indonesia
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Wagub Rano klarifikasi, Pemprov DKI mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak pada Hari Pertama Sekolah.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Bagikan