Heboh Jokowi Pakai Makelar, Ini Kata Tantowi Yahya


Anggota DPR Komisi I dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya saat mengunjungi pasar antik di Jalan Surabaya, Jakarta. (foto/Twitter @Tantowiofficial)
MerahPutih Politik - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I, Tantowi Yahya meyakini jika pertemuan presiden Joko Widodo dengan presiden Amerika Serikat Barack Obama beberapa saat lalu sudah diatur Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI di Washington.
Keyakinan Tantowi diperkuat karena sebelum kedatangan Joko Widodo ke Amerika Serikat, dirinya telah bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat. Anggota fraksi Golkar ini memahami sistem protokol diplomatik dalam setiap interaksi antar kepala negara.
"Saya masih yakin pertemuan dengan Obama diatur lewat Kemenlu dan KBRI Washington. Ini juga yang dikonfirmasi ketika saya bertemu Dubes AS beberapa hari sebelum presiden bertolak ke AS," tulisnya melalui pesan singkat kepada merahputih.com, Senin (9/11).
Pria berumur 55 tahun ini tidak menampik adanya makelar untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat. Meskipun makelar tersebut hanya mengatur pertemuan antara presiden Barack Obama dengan pihak swasta. Tanto yang sebelum jadi anggota DPR dikenal publik sebagai musisi dan presenter itu membenarkan bahwa lobbyst atau makelar hanya bertindak menjembatani pertemuan presiden dengan pihak swasta.
"Tapi pertemuan-pertemuan lain dengan pihak swasta termasuk dengan mengumpulkan media biaa saja diatur lobbyist (makelar) karena itu memang lazim dilakukan," tambahnya.(yni)
Baca Juga:
- Kedubes AS Keluarkan Bantahan Jokowi ke AS Pakai Jasa Makelar
- Menlu Bantah Pertemuan Jokowi dan Obama Pakai Makelar Singapura
- #JokowiPakeMakelar Jadi Trending Topic
- Terkuak, Temui Obama Jokowi Gunakan Jasa Makelar
- Surya Paloh: Saya Bukan Makelar Kasus
Bagikan
Berita Terkait
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia

Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina

Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian

DPR Tanggapi Corak Loreng Baru TNI: Cocok untuk Kamuflase dan Misi Internasional

Prabowo Minta Organisasi TNI yang Usang Diganti, Komisi I DPR RI Setuju

Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM

Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan

Presiden Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, DPR: Wujud Nyata Amanat Konstitusi

Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus

Prabowo Siap Bicara di Forum PBB, DPR: Presiden Harus Gaungkan Dukungan Indonesia untuk Palestina
