Hasto Kristiyanto Minta MKD Objektif

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Minggu, 06 Desember 2015
Hasto Kristiyanto Minta MKD Objektif

Hasto Kristiyanto, dalam acara Sekolah Partai Calon Kepala Daerah, di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan kasus 'Papa Minta Saham' harus dilihat secara jeli. Pihaknya mendorong agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa bekerja secara objektif sesuai dengan tata tertib dewan.

"MKD harus bisa menjunjung tinggi terhadap aspek-aspek keadilan dan tata tertib. PDIP perjuangan akan melihat bagaimana persidangan untuk mendengarkan dari kesaksian-kesaksian Setya Novanto," kata Hasto di Gedung KPU Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/12).

Dalam kasus rekaman negosiasi yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, Dirut Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid tersebut, Hasto menerangkan jangan sampai ada pihak-pihak yang menjadikan kepentingan bisnis dengan menggunakan pengaruhnya.

"Bangsa ini jangan sampai dijadikan kepentingan-kepentingan bisnis yang menggunakan kekuatan politik," katanya lagi.

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutar rekaman utuh bukti dugaan pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak M Riza Chalid, dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Percakapan direkam saat ketiganya bertemu di Pacific Place di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, beberapa bulan lalu.

Rekaman itu merupakan bukti yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said. Pemutaran rekaman dimulai sejak pukul 19.27 WIB hingga pukul 20.44 WIB. Bukan hanya presiden dan wakil presiden, ternyata banyak nama tokoh yang 'dijual'. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan paling banyak disebut, yakni hingga 66 kali. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Mendagri: Anggaran Pilkada Serentak belum Efisien
  2. KPU: Semua Sudah Aman, Pilkada Tinggal Jalan
  3. Hendri Satrio: Terlalu Kecil Kalau Sidang MKD Hanya Turunkan Setya Novanto
  4. Ketua Komisi VII: Kasus Setya Novanto Serahkan Saja kepada MKD
  5. Catut Nama Presiden, Romo Benny: Setya Novanto Harus Mundur!
#Hasto Kristiyanto #Setya Novanto Catut Nama Presiden #Papa Minta Saham
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Hasto Tegaskan Prabowo Masih Percaya Ke Megawati
Kepercayaan ini terlihat dari posisi Megawati yang tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Hasto Tegaskan Prabowo Masih Percaya Ke Megawati
Indonesia
Jadi Sekjen PDIP Lagi, Hasto Tegaskan Bakal Selalu Loyal ke Megawati
PDIP, kata ia, akan berdiri di depan dalam memelopori kebijakan-kebijakan pro rakyat sesuai arahan dari Megawati pada saat Kongres Ke-6 PDIP di Bali.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Agustus 2025
Jadi Sekjen PDIP Lagi, Hasto Tegaskan Bakal Selalu Loyal ke Megawati
Indonesia
Ganjar Ungkap Momen Megawati kembali Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP
Penunjukan sekjen partai menjadi kewenangan ketua umum.
Dwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Ganjar Ungkap Momen Megawati kembali Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP
Indonesia
Struktur Kepengurusan Terbaru PDIP: Hasto Kristiyanto Kembali Jabat Posisi Sekjen
Posisi sekjen sempat diambil alih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 14 Agustus 2025
Struktur Kepengurusan Terbaru PDIP: Hasto Kristiyanto Kembali Jabat Posisi Sekjen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Sebuah unggahan informasi menyebut pemberian kebebasan untuk dua tokoh politik itu karena jasa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Indonesia
Menkum Ungkap Alasan Utama Presiden Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong
Abolisi adalah hak presiden untuk menghapuskan tuntutan pidana atau menghentikan proses hukum dengan persetujuan DPR
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Menkum Ungkap Alasan Utama Presiden Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong
Indonesia
Golkar Sebut Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti Hasto Momen untuk Merajut Semangat Kebangsaan
Bagi Sari, keputusan ini demi kebaikan bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Agustus 2025
Golkar Sebut Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti Hasto Momen untuk Merajut Semangat Kebangsaan
Indonesia
Dasar Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Prabowo Lihat Kasusnya Bernuansa Politis
Wujud nyata Presiden Prabowo untuk memperkuat persatuan dan kesatuan.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Dasar Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Prabowo Lihat Kasusnya Bernuansa Politis
Indonesia
Presiden Prabowo Berani Ambil Langkah Kontroversial, Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut Demi Stabilitas Nasional
Langkah Prabowo dinilai tepat untuk menjag persatuan
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Agustus 2025
Presiden Prabowo Berani Ambil Langkah Kontroversial, Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut Demi Stabilitas Nasional
Indonesia
Dasco Tegaskan Dukungan PDIP ke Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto
Dasco mengatakan Megawati meminta kader PDIP memberikan dukungan dan kritik apabila ada kebijakan Pemerintah Prabowo yang tidak pro rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
Dasco Tegaskan Dukungan PDIP ke Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto
Bagikan