Greenpeace Indonesia Kritik Jokowi Terkait Peresmian PLTU Batang

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 29 Agustus 2015
Greenpeace Indonesia Kritik Jokowi Terkait Peresmian PLTU Batang

Warga bersama aktivis Greanpeace Indonesia lakukan protes terhadap peresmian PLTU Batang, Jumat (28/8) (Foto: Antara Foto/Pradita Utama)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Greenpeace Indonesia menyesalkan peletakan batu pertama pembangunan PLTU Batang yang dinilai masih bermasalah dan kontroversial.

Menurut keterangan Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Arif Fiyanto, Pembangunan PLTU yang sempat tertunda hingga empat tahun lamanya itu, sarat dengan kepentingan asing.

"Sebagai proyek kerja sama pemerintah dan asing, proyek PLTU Batubara Batang akan ditanggung investor swasta, dikhawatirkan akan terjadi monopoli disitu," katanya kepada merahputih.com, Sabtu (29/8).

Selain itu, pembebasan lahan warga menjadi polemik tersendiri dalam pembangunan PLTU Batang."Sangat disayangkan proyek benilai sekira 51 triliyun mendapat penolakan dari warga lantaran lahan tidak dibebaskan," ungkapnya.

Diketahui PT Bhimasena Power Indonesia selaku penanggung jawab pembebasan lahan warga belum mengganti rugi puluhan hektar tanah warga.

"Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek ini hanya bisa dilakukan jika proses finansial closing sudah selesai."

Diakuinya hingga saat ini masih ada sikira 20 hektar lahan yang dipertahankan oleh pemiliknya dan belum dibebaskan, selain itu, soal gugatan warga yang sedang diajukan kepengadilan terkait SK Gubernur Jateng yang menetapkan lokasi pengadaan lahan bagi pembangunan PLTU Batang belum disahkan secara hukum.

"Jokowi sepertinya mendapatkan info yang salah dari bawahannya, terkait peletakan batu pertama. bukan hanya tidak sah secara hukum, tapi juga mencederai nama presiden dimata dunia," pungkasnya.(fdi)

 

Baca Juga:

Presiden Jokowi Izinkan Media Sampaikan Kritik

Presiden Jokowi Tidak Akan Revisi Pembangunan Listrik 35.000 MW

Presiden Jokowi Beri Penghormatan kepada Para Pahlawan

Presiden Jokowi Rombak Kabinet, Rupiah dan IHSG Tetap Terpuruk

#PLTU #PLTU Batang #Greenpeace Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Berita Foto
Aksi Solidaritas untuk Warga Gaza Palestina di Depan Gedung Kedubes AS Jakarta
Aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi teatrikal pada aksi damai bertajuk "Stop Genocide, Peace Now" di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 19 Juni 2025
Aksi Solidaritas untuk Warga Gaza Palestina di Depan Gedung Kedubes AS Jakarta
Indonesia
4 Izin Usaha Pertambangan Nikel di Raja Ampat Dicabut, Kecuali PT Gag Nikel
Bahlil telah menghentikan sementara aktivitas tambang nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat sejak Kamis (5/6), menyusul penolakan dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil karena dinilai mengancam ekosistem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 10 Juni 2025
4 Izin Usaha Pertambangan Nikel di Raja Ampat Dicabut, Kecuali PT Gag Nikel
Indonesia
Greenpeace Sebut Tambang Nikel di Raja Ampat Rusak Alam, Istana Baru Turun Tangan
PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk, dikabarkan mulai beroperasi sejak 2018 dengan izin produksi yang terbit pada 2017. Meski telah memiliki Amdal, operasi tambang dihentikan hingga verifikasi lapangan dilakukan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Juni 2025
Greenpeace Sebut Tambang Nikel di Raja Ampat Rusak Alam, Istana  Baru Turun Tangan
Indonesia
Aktivis Greenpeace dan Pemudi Asal Papua Dibebaskan Polisi Setelah Protes Tambang Nikel di Raja Ampat
Kabupaten Raja Ampat tengah ramai diperbincangkan terkait dengan adanya tambang nikel di wilayah itu. Kondisi itu menjadi kekhawatiran bagi pihaknya jika tidak ada laporan resmi terkait aktivitas tambang tanpa izin, yang akan berdampak pada kerusakan ekosistem alam di areal itu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Juni 2025
Aktivis Greenpeace dan Pemudi Asal Papua Dibebaskan Polisi Setelah Protes Tambang Nikel di Raja Ampat
Indonesia
Bank Pembangunan Asia Beri Pinjaman Rp 7,5 Triliun Buat Matiin PLTU
Pensiun dini atau pemberhentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi salah satu kebijakan yang dijalankan pemerintah guna mempercepat transisi energi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 September 2024
Bank Pembangunan Asia Beri Pinjaman Rp 7,5 Triliun Buat Matiin PLTU
Indonesia
Pemerintah Susun Peta Jalan Pensiunkan 13 PLTU Batu Bara
Peta jalan tersebut dibutuhkan untuk menentukan PLTU mana yang akan dipensiunkan sebelum 2030 dan setelah 2030.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Agustus 2024
Pemerintah Susun Peta Jalan Pensiunkan 13 PLTU Batu Bara
Indonesia
Hasilkan Emisi Tinggi, 13 PLTU Batu Bara Segera Dipensiunkan Termasuk Suryalaya
Dari 13 unit yang ada, total emisinya diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, sekitar 48 juta atau lebih.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Agustus 2024
Hasilkan Emisi Tinggi, 13 PLTU Batu Bara Segera Dipensiunkan Termasuk Suryalaya
Indonesia
Polisi Amankan 12 Aktivis Greenpeace saat Unjuk Rasa di Kolam Bundaran HI
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan para aktivis membawa atribut berupa ornamen gurita raksasa yang bertuliskan oligarki yang kemudian dimasukkan ke dalam kolam Bundaran HI.
Andika Pratama - Jumat, 06 Oktober 2023
Polisi Amankan 12 Aktivis Greenpeace saat Unjuk Rasa di Kolam Bundaran HI
Indonesia
Respons Laporan soal PLTU Suralaya, DPR Bicara Percepatan Transisi Menuju Energi Bersih
Eddy menyampaikan temuan ini akan dibahas bersama PLN untuk bisa mendapatkan data selengkapnya tentang dampak negatif PLTU Suralaya bagi masyarakat sekitar.
Andika Pratama - Rabu, 20 September 2023
Respons Laporan soal PLTU Suralaya, DPR Bicara Percepatan Transisi Menuju Energi Bersih
Indonesia
Industri di Tangerang Hentikan Penggunaan PLTU Buat Kurangi Polusi
"Dulu saat PLTU kami beroperasi, konsumsi batu bara kurang lebih mencapai 740 ton per hari,” kata Taufan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 Agustus 2023
Industri di Tangerang Hentikan Penggunaan PLTU Buat Kurangi Polusi
Bagikan