Golkar Batal Islah Terbatas, Ketua KPU: Berkasnya Belum Lengkap

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Sabtu, 30 Mei 2015
Golkar Batal Islah Terbatas, Ketua KPU: Berkasnya Belum Lengkap

Ketua DPP Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan seusai menghadiri sidang kedua gugatan ketua DPP Golkar versi Munas Bali (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Mubarak mengatakan bahwa batalnya islah terbatas di kedua kubu Partai Golongan Karya (Golkar) disebabkan karena memang berkas yang dipersiapkan oleh kedua kubu tersebut belum lengkap.

"Berkasnya memang belum lengkap. Kalau honor itu sudah sampai ya, tentu sudah sampai. Cuma berkas pertanggungjawaban mereka terima atau tidak terima, nah itu yang sedang dikumpulkan. Tapi kalau PPK PPS-nya enggak terima honor pasti ribut dong. Ternyata mereka enggak ribut kan? Nah, berarti ini administrasinya," ungkapnya di Jakarta, Sabtu (30/5).

Lebih lanjut Husni mengatakan, untuk islah sendiri memang tidak ada persyaratan khusus. Namun, yang harus dipertanggungjawabkan nantinya itu hasil akhir dari islah. Kepengurusan tersebut nantinya diproses sampai akhir dan pencatatannya sendiri akan langsung dilakukan oleh Kemenhukam.

"Nah, itu kuncinya. Sementara berdasarkan registrasi yang dilakukan oleh Kemenkumham itu yang akan dijadikan dasar oleh KPU untuk pengakuan kepengurusan dalam satu partai politik (parpol)," ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, islah terbatas rencananya akan disahkan melalui tanda tangan kedua kubu pada (28/5) atau Jumat (29/5). Tiap kubu mengirimkan dua utusan masing-masing dalam penandatanganan tersebut. (rfd)

 

BACA JUGA:

Mahyudin: Islah Golkar Belum Batal

Resmikan Islah Terbatas, Agung dan Ical Bertemu Kamis Ini

Pangeran Cendana Perintahkan Golkar Munaslub

Kuasa Hukum Atut Bantah Tudingan Kliennya Minta Bantuan Golkar

#Partai Golkar #Kisruh Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Setelah 14 tahun berkarir di dunia bisnis, ia pun tertarik memasuki dunia politik
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Bagikan