Rencana Islah Terbatas Partai Golkar Batal

Fredy WansyahFredy Wansyah - Kamis, 28 Mei 2015
Rencana Islah Terbatas Partai Golkar Batal

Bambang Soesatyo dan Aburizal Bakrie (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai Golongan Karya (Golkar) membatalkan rencana islah terbatas. Hal ini dismapaikan kedua kubu karena tidak menemukan kesepatan teknis menghadapi pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) 2015.

Ketua DPP Golkar Munas Ancol, Agun Gunandjar, menyatakan penolakan akibat tidak adanya kesepakatan teknis pelaksanaan di daerah. Selain itu, dia berkeras bahwa kubu Munas Ancol memegang wewenang penetuan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sudah ada putusan Mahkamah Partai dan SK Menkumham yang sudah sesuai dengan UU," kata dia, di Jakarta, Kamis (28/5).

Di sisi lain, Bendahara Umum Golkar versi munas Bali, Bambang Soesatyo, menegaskan tidak ada islah karena Partai Golkar yang berhak memegang keputusan dengan KPU ialah kubu Munas Bali. Menurutnya, kubu Munas Ancol tidak sah.

Dia menjelaskan, Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua Umum Koalisi Indonesia Hebat mengetahui adanya keganjilan pelagalan di dalam kubu Munas Ancol. "Jika Munas Ancol terus didorong islah, berarti mengamini kejahatan politik," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Rencananya, islah terbatas disahkan melalui tanda tangan kedua kubu pada (28/5) atau Jumat (29/5). Tiap kubu mengirimkan dua utusan masing-masing dalam penandatanganan tersebut. Islah terbatas bertujun hanya untuk menghadapi pilkada serentak agar Partai Golkar dapat ikut serta. (fre)

Baca Juga:

Mahyudin: Islah Golkar Belum Batal

Resmikan Islah Terbatas, Agung dan Ical Bertemu Kamis Ini

Pangeran Cendana Perintahkan Golkar Munaslub

#Aburizal Bakrie #Agung Laksono #Bambang Soesatyo #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Setelah 14 tahun berkarir di dunia bisnis, ia pun tertarik memasuki dunia politik
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Bagikan