Formappi Tuding DPR Calo Anggaran
Suasana sidang DPR RI (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Politik - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menuding DPR sebagai calo anggaran. Hal itu dibuktikan dengan usulan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota untuk program pembangunan di daerah pemilihan (dapil).
"Hal itu akan membuka peluang untuk menciptakan calo-calo anggaran yang lain, yang akan memenuhi rumah aspirasi DPR," katanya dalam sebuah diskusi publik, di kantor ICW, Jakarta, Senin (15/6).
Menurut Lucius, jika dana aspirasi ini dilanjutkan, akan menimbulkan persoalan baru. Dana aspirasi dikawatirkan sebagai modus baru merampok uang negara.
"Ini dikhawatirkan memicu berbagai macam modus korupsi anggaran yang sudah diungkap oleh penegak hukum selama ini," tandasnya.
Seperti diberitakan Merahputih.com sebelumnya, DPR mengusulkan dana aspirasi senilai Rp11,2 triliun per tahun. Dana ini akan digunakan untuk membangun fasilitas publik di daerah pemilihan anggota DPR. (gms)
BACA JUGA:
Dana Aspirasi Rp20 Miliar Hasil Selundupan DPR Periode 2009-2014
Takut Masuk Penjara, DPR Ogah Kelola Dana Aspirasi
Nasdem Tolak Usulan Dana Aspirasi
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Reformasi Radikal Polri Diharap Fokus pada Perubahan Kultural, Bukan Struktural
Pemerintah Diharap Segera Ganti Status Bencana Hidrometeorologi yang Menghantam 3 Provinsi di Sumatera
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Pemerintah Diharap Evaluasi Mitigasi Bencana Usai Banjir Bandang Beruntun di Sumatera
DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya