Formappi Tuding DPR Calo Anggaran
Suasana sidang DPR RI (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Politik - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menuding DPR sebagai calo anggaran. Hal itu dibuktikan dengan usulan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota untuk program pembangunan di daerah pemilihan (dapil).
"Hal itu akan membuka peluang untuk menciptakan calo-calo anggaran yang lain, yang akan memenuhi rumah aspirasi DPR," katanya dalam sebuah diskusi publik, di kantor ICW, Jakarta, Senin (15/6).
Menurut Lucius, jika dana aspirasi ini dilanjutkan, akan menimbulkan persoalan baru. Dana aspirasi dikawatirkan sebagai modus baru merampok uang negara.
"Ini dikhawatirkan memicu berbagai macam modus korupsi anggaran yang sudah diungkap oleh penegak hukum selama ini," tandasnya.
Seperti diberitakan Merahputih.com sebelumnya, DPR mengusulkan dana aspirasi senilai Rp11,2 triliun per tahun. Dana ini akan digunakan untuk membangun fasilitas publik di daerah pemilihan anggota DPR. (gms)
BACA JUGA:
Dana Aspirasi Rp20 Miliar Hasil Selundupan DPR Periode 2009-2014
Takut Masuk Penjara, DPR Ogah Kelola Dana Aspirasi
Nasdem Tolak Usulan Dana Aspirasi
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental